Ahmad Ali-AKA akan Gratiskan Perlengkapan Sekolah

CALON Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1 Abdul Karim Aljufri (AKA) mengungkapkan komitmennya bersama Calon Gubernur Ahmad Ali soal meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta membuat sarana dan prasarana pendidikan di Sulteng yang merata dan memadai.

AKA mengatakan persoalan putus sekolah atau tidak tercapai target Rata-rata lama Sekolah (RLS) terjadi karena faktor kemiskinan warga. Meski sekolah gratis 12 tahun sudah berjalan sejak jaman SBY, kasus putus sekolah cukup tinggi.

“Sudah gratis, tapi masih putus sekolah. Kami temukan keluhan orang tua yang kesulitan membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, hingga sepatu untuk anaknya. Kami akan gratiskan itu semua di tingkat SD-SMP-SMA di seluruh Sulawesi Tengah. Jadi orang tua tak perlu lagi khawatir dan bisa membuat anak lebih semangat bersekolah," kata AKA yang merupakan Ketua Regional Gerindra Sulawesi itu.

Baca juga : Kesenjangan Akses Pendidikan Perlu Penanganan Serius, Guruku.com Berkontribusi Ini!

Lebih lanjut, peraih juara dunia pencak silat ini membeberkan data terkahir bahwa anak usia 16-18 yang tidak sekolah di Sulteng sebanyak 29.064 orang.  Sementara anak usia kuliah 19-24 tahun yang belum kuliah sebanyak 208.930 orang.

"Kami akan memberikan beasiswa daerah bagi 29.064 pelajar SMA/SMK dan 208.930 usia kuliah, serta melakukan retrieval anak putus sekolah dan menyekolahkan kembali.

"Kami akan menyediakan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan S2 atau sampai S3, karena kunci peningkatan mutu pendidikan juga ada pada tenaga pengajar, " tegas AKA.

Baca juga : Krisis Ekonomi, Keluarga Libanon Kirim Anak 6 Tahun Bekerja

AKA mengungkapkan tak hanya memastikan seragam dan perlengkapan sekolah gratis dan beasiswa, ia menegaskan akan membuat fasilitas sekolah di Sulteng merata dan memadai. 

AKA mengakui untuk fasilitas sekolah SD di Sulteng sudah cukup tersebar di daerah hingga pelosok Sulteng. 

Sayangnya, untuk sekolah tingkat SMP dan terutama SMA yang menjadi kewenangan provinsi, masih perlu diperhatikan.

Baca juga : Persoalan Anak Putus Sekolah Harus Diatasi Bersama

"Banyak anak lulus SD di Sulteng, tapi bingung saat mau lanjut SMP dan SMA karena fasilitas di daerah tidak memadai dari segi jumlah dan juga mutu. Ini yang perlu tingkatkan, akses dan sarana pendidikan yang merata," kata AKA.

AKA juga menegaskan akan mengembangkan pendidikan vokasi untuk mempersiapkan keahlian dan ketrampilan anak muda Sulteng di bidangnya. Ia mencontohkan perlunya  membuka program kompetensi sesuai permintaan pasar misalnya Morowoli, Palu dan Morowali yang berbasis perusahaan nikel dan emas. Sementara untuk vokasi peternakan, pertanian dan perikanan bisa di Parigi Moutong dan Banggai.

"Pendidikan vokasi akan diselenggarakan melalui penyediaan politeknik di kabupaten, selain itu vokasi bisa di masukan dalam kurikulum sesuai kebutuhan industry yang ada di Sulteng, kami juga akan memaksimalkan kerjasama  sekolah vokasi dengan swasta dan BUMN, jadi anak muda Sulteng sudah siap kerja dan mampu bersaing secara global setelah lulus," ujar AKA.

Baca juga : Komitmen pada Pendidikan Berkualitas, Nurul Fikri Islamic School Raih ISO 21001-2018

AKA menambahkan kegagalan  target rata rata lama sekolah (RLS) bisa terjadi karena mereka  melakukan hal lain seperti bekerja atau membantu orang tua dan pernikahan dini anak anak di Sulawesi Tengah  yang saat ini di ambang kekwatiran.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Tahun 2022, angka perkawinan anak atau pernikahan dini di Sulteng mencapai 12,65 persen, dan menduduki peringkat kelima secara nasional.

“Faktor utama ini terjadi adalah orang tuanya miskin  sampai miskin ekstrim, jadi memaksa anaknya harus ikut kerja dan nikah. Kami harus intervensi itu,  kami punya program usaha yang melibatkan masyarakat. Ada 10 ribu wirausaha, pengembangan 30 HA pertambakan rakyat, pengembangan UMKM, penyediaan modal, pendampingan usaha yang semuanya dibangun dengan kolaborasi pemerintah dan rakyat, kami yakin program ini meningkatkan perekonomian warga,” tegas AKA.

Persoalan lain adalah sulitnya akses perjalanan menuju sekolah. Kendala akses ini bukan hanya milik anak, tetap pemeirntah, kepala sekolah bahkan guru yang ingin meningkatkan pendidikan didaerah.  Karena itu, AKA  ingin memastikan perbaikan akses jalan, sarana dan prasarana, dari dan menuju sekolah itu layak dan memadai. 

Menurut AKA, kunci dari penyelesaikan permasalahan akses ini adalah kolaborasi pemerintah provinsi dengan kota dan kabupaten. Beberapa hal yang pasti Ahmad Ali dan AKA lakukan dan merupakan kewenangan provinsi adalah penuntasan blankspot area (686 Desa), bantuan pemasangan sambungan Listrik bagi 35.000 Rumah Tangga Tidak Berlistrik, Memfasilitasi penyediaan sarana Listrik di wilayah 3T, Percepatan, Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Pengairan. 

Kemudian percepatan, peningkatan Konektivitas darat dan perairan antar wilayah kabupaten serta Padat Karya Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Provinsi. “Kondisi ekonomi membaik, akses jalan bagus, kualitas guru sarana dan prasarana sekolah meningkat, saya yakin Sulteng bisa menyelesaikan persoalan pendidikan ini,” tutup AKA. (Z-6)