Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengaku tidak khawatir partainya akan ditinggalkan basis pendukung setelah mengusung Ridwan Kamil-Suswono pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Sebab, kata dia, keputusan untuk mengusung RK-Suswono diambil atas keputusan musyawarah majelis syuro.
"Ini sebagai satu ikhtiar ya dan keputusan yang diambil oleh PKS bukan keputusan orang per orang tapi selain keputusan musyawarah majelis syuro," kata Ahmad Syaikhu di ICE BSD City, Kab.Tangerang, Selasa (20/8).
Ahmad menegaskan bergabungnya ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam pengusungan RK-Suswono atas pertimbangan bersama. Ahmad mengaku menjalankan keputusan tanpa kekhawatiran dengan basis pendukung.
Baca juga : KIM Sepakat Majukan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta 2024
"Tapi kemudian ketika hasilnya adalah harus koalisi maka saya tentu menjalankan kebijakan itu berkoalisi. Tidak ada pun kaitan bagaimana kita dengan pendukung konstituen kita," ucap Ahmad.
Setelah keputusan ini, PKS akan mengusahakan edukasi politik bagi internal partai. Pemilih juga akan diberikan pemahaman alasan kebijakan PKS mengusung RK-Suswono dalam Pilgub Jakarta 2024.
"Insya Allah dalam perjalanan waktu kita akan terus melakukan edukasi politik terhadap struktur kita agar tetap solid. Termasuk juga kepada pemilih agar juga paham kenapa PKS melakukan kebijakan yang seperti itu," ujarnya.
Ahmad mengaku masih banyak komplain memgenai keputusan PKS bergabung dengan KIM Plus. Namun, lagi-lagi PKS mengatakan pengusungan RK-Suswono melalui banyak pertimbangan internal partai.
"Memang mungkin komplain-komplain ya sedemikian banyak hari ini. Kita tadi menjawab dengan hal-hal yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan itu bisa dipahami dengan baik. Terima kasih," tutupnya. (P-5)
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan pelantikan tersebut sekaligus menjadi langkah awal penyusunan program kerja untuk lima tahun ke depan.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Lisa tidak memerinci pertanyaan penyidik kepadanya. Sebagian pertanyaan disebut soal aliran dana dari Ridwan Kamil.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa selebgram Lisa Mariana terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Salah satunya, yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (22/8/2025), memanggil selebgram Lisa Mariana (LM) untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
Banyak ibu hamil pun bertanya-tanya: apakah tes DNA bisa dilakukan sebelum persalinan? Jawabannya: bisa.
KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Selebram Lisa Mariana pada Jumat (22/8). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di BJB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved