Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengaku tidak khawatir partainya akan ditinggalkan basis pendukung setelah mengusung Ridwan Kamil-Suswono pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Sebab, kata dia, keputusan untuk mengusung RK-Suswono diambil atas keputusan musyawarah majelis syuro.
"Ini sebagai satu ikhtiar ya dan keputusan yang diambil oleh PKS bukan keputusan orang per orang tapi selain keputusan musyawarah majelis syuro," kata Ahmad Syaikhu di ICE BSD City, Kab.Tangerang, Selasa (20/8).
Ahmad menegaskan bergabungnya ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam pengusungan RK-Suswono atas pertimbangan bersama. Ahmad mengaku menjalankan keputusan tanpa kekhawatiran dengan basis pendukung.
Baca juga : KIM Sepakat Majukan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta 2024
"Tapi kemudian ketika hasilnya adalah harus koalisi maka saya tentu menjalankan kebijakan itu berkoalisi. Tidak ada pun kaitan bagaimana kita dengan pendukung konstituen kita," ucap Ahmad.
Setelah keputusan ini, PKS akan mengusahakan edukasi politik bagi internal partai. Pemilih juga akan diberikan pemahaman alasan kebijakan PKS mengusung RK-Suswono dalam Pilgub Jakarta 2024.
"Insya Allah dalam perjalanan waktu kita akan terus melakukan edukasi politik terhadap struktur kita agar tetap solid. Termasuk juga kepada pemilih agar juga paham kenapa PKS melakukan kebijakan yang seperti itu," ujarnya.
Ahmad mengaku masih banyak komplain memgenai keputusan PKS bergabung dengan KIM Plus. Namun, lagi-lagi PKS mengatakan pengusungan RK-Suswono melalui banyak pertimbangan internal partai.
"Memang mungkin komplain-komplain ya sedemikian banyak hari ini. Kita tadi menjawab dengan hal-hal yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan itu bisa dipahami dengan baik. Terima kasih," tutupnya. (P-5)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Menurut Dedi Mulyadi, Teras Cihampelas juga turut mengurangi daya tarik Jalan Cihampelas yang dahulu terkenal sebagai tempat belanja jins.
Gugatan RK terhadap Lisa terdaftar dalam Perkara Nomor: 184/Pdt.G/2025/PN.Bdg. Nilai Rp105 miliar dinilai bentuk ganti rugi materiil dan immateriil.
Ridwan Kamil bakal dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Pihak lain yang dimintai keterangan sebelum Ridwan Kamil, enggan dirinci KPK.
Pemeriksaan kasus korupsi pengadaan di BJB yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan tak kunjung memperlihatkan perkembangan yang berarti.
Ridwan Kamil akan dipanggil oleh KPK dalam waktu dekat sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diperiksa dalam waktu dekat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved