Tak Sepakat Dilakukan Pergantian Komisioner, Wapres Minta Kinerja KPU Diperkuat

WAKIL Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin tak sepakat dengan anggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Hal ini buntut kasus asusila yang menyeret mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

"Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruh terkena (kasus) kan ya, yang bersalah saja," ujar Wapres di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Wapres menegaskan tidak dimungkinkan dilakukan pergantian komisioner KPU. Terlebih pilkada sudah menjadi agenda nasional yang terjadwal.

Oleh karena itu, Wakil Kepala Negara menilai kinerja KPU hanya perlu diperkuat. Ia menyakini lembaga tersebut mampu menyelenggarkan Pilkada 2024.

"Dikuatkan saja KPU yang ada, dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan," tandasnya.

Sebelumnya, mantan calon wakil presiden Mahfud MD menyoroti kualitas KPU setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asy'ari. Ia menilai jajaran KPU tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud dalam akun X @mohmahfudmd, Senin, 8 Juli 2024. (Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi