Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGAMAT politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, mengatakan bahwa peluang kemenangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dalam pencalonan sebagai kepala daerah lebih besar di Pilkada Jawa Tengah (Jateng).
"Kaesang itu akan lebih potensial di Jawa Tengah, karena Jawa Tengah itu habitat alaminya Pak Jokowi," kata Qodari ketika ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat (7/7) dilansir dari Antara.
Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang peta persaingan pada Pilkada Jawa Tengah.
Baca juga : Survei SPIN Pilkada Jateng Unggulkan Ahmad Luthfi dari Kaesang Pangarep
Dalam hasil survei LSI yang dilakukan pada 21-26 Juni 2024, tercatat ada empat nama yang saat ini paling populer jelang kontestasi tersebut, yaitu Kaesang Pangarep, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah Bambang Wurianto.
Adapun hasil simulasi semi terbuka LSI dengan memberikan 21 pilihan kepada responden, menunjukkan bahwa Kaesang Pangarep paling banyak dipilih, yaitu sebesar 15,9 persen.
"Dia nomor satu itu dalam konteks bahwa Kaesang belum ngapa-ngapain, belum diwacanakan sama sekali untuk maju sebagai calon gubernur. Belum diwacanakan saja sudah bisa nomor satu, apalagi kalau diwacanakan," ujar dia.
Baca juga : Peluang Kaesang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah masih 50:50
Meskipun saat ini Kaesang juga diisukan akan maju dalam Pilkada Jakarta, menurutnya, Ketua Umum PSI itu lebih mengerucut kepada Pilkada Jateng.
Ia menilai, apabila Kaesang menjadi Gubernur Jawa Tengah, maka posisi itu akan menjadi panggung untuk melihat kinerja putra bungsu Presiden Jokowi tersebut dalam memimpin daerah.
"Tinggal Mas Kaesang-nya mau maju atau tidak. Kalau menurut saya, Mas Kaesang juga perlu membuktikan kinerja dia sebagai pejabat publik dengan cara menjalankan pemerintah di Jawa Tengah," ucapnya.
Baca juga : Kaesang Pangarep Punya Kans Bertarung di Pilkada Jawa Tengah
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa partai-nya ikut mempertimbangkan nama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, yang juga putra Presiden RI Jokowi pada Pilkada Jawa Tengah 2024.
"Iya dong, (Kaesang) jadi salah satu pertimbangan juga," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Menanggapi pernyataan Puan, Kaesang pada Jumat (5/7), mengaku bersyukur namanya masuk ke dalam radar PDIP.
Meski begitu, sejauh ini dia mengaku belum memutuskan terkait langkahnya dalam Pilkada 2024. Dia menyebut bakal ada kejutan pada bulan Agustus 2024, yang menjadi momen pendaftaran pilkada.
"Jadi ketika saya masuk ke salah satu bursa ya, saya hanya bisa ucapkan Alhamdulillah, gitu aja," ujarnya. (Z-7)
PENGAMAT politik Adi Prayitno menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan total mendukung dan mengamankan jalan anaknya Kaesang Pangarep dalam perebutan kursi Ketua Umum PSI.
Kaesang mengajukan surat cuti dari Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum (Caketum) PSI.
Jamiluddin menilai isu Jokowi ingin maju menjadi Ketum PSI hanya cek ombak. Ia mengatakan Jokowi ingin tahu seberapa besar para kader PSI masih mendukung dirinya.
sosok Kaesang Pangarep disebut akan sulit mendongkrak suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2029.
Kaesang Pangarep mengeklaim akan banyak tokoh besar yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jika dirinya kembali terpilih sebagai ketua umum.
Kaesang Pangarep memastikan sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved