Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENGAMAT politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, mengatakan bahwa peluang kemenangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dalam pencalonan sebagai kepala daerah lebih besar di Pilkada Jawa Tengah (Jateng).
"Kaesang itu akan lebih potensial di Jawa Tengah, karena Jawa Tengah itu habitat alaminya Pak Jokowi," kata Qodari ketika ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat (7/7) dilansir dari Antara.
Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang peta persaingan pada Pilkada Jawa Tengah.
Baca juga : Survei SPIN Pilkada Jateng Unggulkan Ahmad Luthfi dari Kaesang Pangarep
Dalam hasil survei LSI yang dilakukan pada 21-26 Juni 2024, tercatat ada empat nama yang saat ini paling populer jelang kontestasi tersebut, yaitu Kaesang Pangarep, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah Bambang Wurianto.
Adapun hasil simulasi semi terbuka LSI dengan memberikan 21 pilihan kepada responden, menunjukkan bahwa Kaesang Pangarep paling banyak dipilih, yaitu sebesar 15,9 persen.
"Dia nomor satu itu dalam konteks bahwa Kaesang belum ngapa-ngapain, belum diwacanakan sama sekali untuk maju sebagai calon gubernur. Belum diwacanakan saja sudah bisa nomor satu, apalagi kalau diwacanakan," ujar dia.
Baca juga : Peluang Kaesang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah masih 50:50
Meskipun saat ini Kaesang juga diisukan akan maju dalam Pilkada Jakarta, menurutnya, Ketua Umum PSI itu lebih mengerucut kepada Pilkada Jateng.
Ia menilai, apabila Kaesang menjadi Gubernur Jawa Tengah, maka posisi itu akan menjadi panggung untuk melihat kinerja putra bungsu Presiden Jokowi tersebut dalam memimpin daerah.
"Tinggal Mas Kaesang-nya mau maju atau tidak. Kalau menurut saya, Mas Kaesang juga perlu membuktikan kinerja dia sebagai pejabat publik dengan cara menjalankan pemerintah di Jawa Tengah," ucapnya.
Baca juga : Kaesang Pangarep Punya Kans Bertarung di Pilkada Jawa Tengah
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa partai-nya ikut mempertimbangkan nama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, yang juga putra Presiden RI Jokowi pada Pilkada Jawa Tengah 2024.
"Iya dong, (Kaesang) jadi salah satu pertimbangan juga," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Menanggapi pernyataan Puan, Kaesang pada Jumat (5/7), mengaku bersyukur namanya masuk ke dalam radar PDIP.
Meski begitu, sejauh ini dia mengaku belum memutuskan terkait langkahnya dalam Pilkada 2024. Dia menyebut bakal ada kejutan pada bulan Agustus 2024, yang menjadi momen pendaftaran pilkada.
"Jadi ketika saya masuk ke salah satu bursa ya, saya hanya bisa ucapkan Alhamdulillah, gitu aja," ujarnya. (Z-7)
Jokowi terpilih sebagai Ketua Umum PSI lebih besar. Sedangkan, bagi PSI bergabungnya Jokowi membuat peluang partai tersebut lolos ke parlemen lebih besar.
Secara blak-blakan, Jokowi mengaku tengah mempertimbangkan kemungkinan mencalonkan diri sebagai Ketum PSI
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dan putranya, Kaesang Pangarep, dikabarkan sama-sama masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
(PSI) resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru mulai Selasa (13/5/2025). Proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025.
WAKIL Ketua Umum PSI, Andy Budiman mengatakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dapat kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum
PEMERINTAH Kota Kediri, Jawa Timur, mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk klarifikasi atas kekeliruan penyebutan jabatan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved