Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, mengatakan bahwa peluang kemenangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dalam pencalonan sebagai kepala daerah lebih besar di Pilkada Jawa Tengah (Jateng).
"Kaesang itu akan lebih potensial di Jawa Tengah, karena Jawa Tengah itu habitat alaminya Pak Jokowi," kata Qodari ketika ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat (7/7) dilansir dari Antara.
Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang peta persaingan pada Pilkada Jawa Tengah.
Baca juga : Survei SPIN Pilkada Jateng Unggulkan Ahmad Luthfi dari Kaesang Pangarep
Dalam hasil survei LSI yang dilakukan pada 21-26 Juni 2024, tercatat ada empat nama yang saat ini paling populer jelang kontestasi tersebut, yaitu Kaesang Pangarep, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah Bambang Wurianto.
Adapun hasil simulasi semi terbuka LSI dengan memberikan 21 pilihan kepada responden, menunjukkan bahwa Kaesang Pangarep paling banyak dipilih, yaitu sebesar 15,9 persen.
"Dia nomor satu itu dalam konteks bahwa Kaesang belum ngapa-ngapain, belum diwacanakan sama sekali untuk maju sebagai calon gubernur. Belum diwacanakan saja sudah bisa nomor satu, apalagi kalau diwacanakan," ujar dia.
Baca juga : Peluang Kaesang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah masih 50:50
Meskipun saat ini Kaesang juga diisukan akan maju dalam Pilkada Jakarta, menurutnya, Ketua Umum PSI itu lebih mengerucut kepada Pilkada Jateng.
Ia menilai, apabila Kaesang menjadi Gubernur Jawa Tengah, maka posisi itu akan menjadi panggung untuk melihat kinerja putra bungsu Presiden Jokowi tersebut dalam memimpin daerah.
"Tinggal Mas Kaesang-nya mau maju atau tidak. Kalau menurut saya, Mas Kaesang juga perlu membuktikan kinerja dia sebagai pejabat publik dengan cara menjalankan pemerintah di Jawa Tengah," ucapnya.
Baca juga : Kaesang Pangarep Punya Kans Bertarung di Pilkada Jawa Tengah
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa partai-nya ikut mempertimbangkan nama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, yang juga putra Presiden RI Jokowi pada Pilkada Jawa Tengah 2024.
"Iya dong, (Kaesang) jadi salah satu pertimbangan juga," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Menanggapi pernyataan Puan, Kaesang pada Jumat (5/7), mengaku bersyukur namanya masuk ke dalam radar PDIP.
Meski begitu, sejauh ini dia mengaku belum memutuskan terkait langkahnya dalam Pilkada 2024. Dia menyebut bakal ada kejutan pada bulan Agustus 2024, yang menjadi momen pendaftaran pilkada.
"Jadi ketika saya masuk ke salah satu bursa ya, saya hanya bisa ucapkan Alhamdulillah, gitu aja," ujarnya. (Z-7)
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
kehadiran Mr J nantinya akan memberikan dampak signifikan bagi perjalanan politik PSI ke depan.
POLITIKUS senior Rusdi Masse (RMS), resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kamis (29/1).
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memberikan target tinggi untuk Ketua PSI Sulawesi Selatan Muammar Gandi Rusdi.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku terpukau melihat ratusan mobil berbalut atribut partai menyambutnya jelang Rakernas PSI 2026.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved