Perempuan-Perempuan Tangguh Sulsel

ADA 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Tahun ini sebanyak 12 daerah menggelar pilkada serentak dengan menghadirkan 33 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.

Dari 33 pasangan calon itu, terdapat 7 perempuan. Artinya, ada 21,2% perempuan yang mengambil bagian untuk berkontestasi. Sebanyak 2 orang mengambil posisi calon kepala
daerah, 5 lagi sebagai wakil.

Calon posisi bupati ialah Indah Putri Indriani. Dia ialah petahana Luwu Utara. Namun, diperiode keduanya ini, dia pecah kongsi dengan wakilnya, Thahar Rum yang memilih menjadi rivalnya.

Indah menjadi bupati 2014 mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama menjabat kepala daerah di Luwu Utara dan Sulsel. Sebelum naik tingkat, ia sempat menjadi wakil bupati.

Baginya, menjadi bupati perempuan pertama punya tantangan tersendiri, mengingat lingkungan masih memegang budaya patriarki. “Lingkungan kita ini masih maskulin banget. Tentu kita berharap perempuan bertambah banyak mewarnai perpolitikan. Pilkada ini menjadi momen bagus agar politik tidak terlalu keras dan punya warna tersendiri,” kata wanita kelahiran Enrekang, Sulsel, 43 tahun silam itu.

Bagaimana peluangnya pada periode kedua ini? Lembaga Script Survei Indonesia (SSI) merilis perkiraannya baru-baru ini. Dengan metode random bertingkat, SSI menyatakan Indah dan wakilnya, Suaib Mansur, unggul dengan elektabilitas 59,51% jika dibanding dengan dua pesaingnya.

Selain Indah, perempuan lain yang menjadi kandidat kepala daerah, yaitu Andi Nirawati. Ia menggandeg Lutfi Hanafi untuk bertarung di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep). Di sana, dia bertemu dengan perempuan lain yang menjadi calon wakil bupati.

Andi Nirawati sebelumnya ialah anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024.

Istri legislator Kamrussamad ini merupakan seorang pengusaha. “Perempuan itu seperti kehidupan. Di mana ada perempuan pastilah ada kehidupan. Rahimnya ialah tanda kehidupan
yang terus lestari. Karena itu, jika terpilih, saya akan membuat program yang tentunya properempuan,” tegas ibu tiga anak ini.

Hasil survei KCI-LSI Denny JA menempatkan Andi Nirawati dan pasangannya pada urutan paling buncit dengan elektabilitas di bawah 10%. Selain calon bupati, ada lima perempuan menduduki posisi calon wakil bupati/wali kota. Mereka ialah Fatmawati Rusdi, pasangan Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto di Pilwalkot Makassar.

Ada Suhartina Bohari, wakil Chaidir Syam di Pilkada Maros, lalu Rismayani wakil dari Andi Ilham di Pilkada Pangkep. Selanjutnya Andi Murniati, wakil Andi Hamza Pangki di Pilkada
Bulukumba, serta Etha Rimba P Tandi mendampingi petahana calon Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan.

Komitmen

Fatmawati Rusdi, yang berpasangan dengan Danny Pomanto mengaku pilihannya mendampingi Danny di Makassar karena populasi penduduk perempuan di Makassar lebih tinggi,
sekitar 52%.

“Harus ada perhatian dan keberpihakan khusus. Itu salah satu komitmen saya bersama Pak Danny, bahwa peran dan pemberdayaan perempuan wajib ditingkatkan,” akunya.'

Dia juga menyebut momentum Pilkada Makassar menjadi ruang bersatunya kaum perempuan, sekaligus kesempatan untuk mencetak sejarah bahwa perempuan bisa juga menjadi
pemimpin.

Sepanjang pemilihan langsung di Makassar, belum pernah perempuan terpilih menjadi wali kota ataupun wakil wali kota. Fatmawati berusaha untuk mengubah sejarah tersebut.

“Satu lagi, saya bersama Pak Danny berkomitmen menjadikan Makassar untuk semua. Artinya, tak ada perlakuan diskriminatif di dalamnya. Harus berjalan beriringan dalam
kemajuan dan pembangunan Kota Makassar yang inklusif,” sebut Fatma.

Peluang Fatma pun untuk terpilih tergolong besar. Terlihat dari hasil lembaga survei yang dirilis Oktober lalu. Pasangan Danny Pomanto-Fatmawati (Adama) yang diusung Partai
NasDem unggul jika dibandingkan dengan tiga kandidat lainnya yang berkontestasi di Makassar.

Danny Pomanto merupakan Wali Kota Makassar periode 2014-2019 yang juga kader NasDem, sementara Fatmawati ialah mantan anggota DPR RI yang saat ini menjabat Wakil Bendahara Umum DPP NasDem.

Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Sulsel, Mardiana Rusli, menilai minimnya partisipasi perempuan bertarung dalam Pilkada serentak 2020 karena rendahnya keberpihakan partai politik terhadap calon perempuan.

“Buruknya sistem kaderisasi dalam tubuh partai politik berdampak kurangnya daya tarung perempuan untuk berkiprah. Perempuan hanya diberdayakan partai politik untuk pemenuhan sistem Zipper dalam daftar urut pencalonan pemilu,” kata Ana.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad, membenarkan perempuan belum menjadi prioritas dari para elite politik.

Keterlibatan perempuan di pilkada, menurutnya, tidak sepenuhnya sebagai komitmen kaum laki-laki memberi ruang publik dan politik pada perempuan, tapi lebih pada tarikan
dinasti politik.

“Jadi, catatan kita, harus ada proses kaderisasi dari perempuan sampai punya bargaining position untuk diajukan. Pun harus ada komitmen dari politisi untuk tetap melibatkan
perempuan. Seperti di parlemen, itu sudah lebih dari cukup meski sebenarnya masih normatif,” papar Firdaus. (N-1)