Resolusi Pendidikan 2026

AKHIR 2025 publik dikejutkan hasil tes kemampuan akademik (TKA) jenjang SMA yang menunjukkan rata-rata nilai mata pelajaran wajib berada pada level yang relatif rendah. Hasil TKA itu menuai perdebatan di kalangan publik secara luas. Apakah itu potret kegagalan sistem pendidikan nasional? Atau sekadar anomali teknis dalam pelaksanaan asesmen?

Namun, dalam perspektif yang lebih jernih dan konstruktif, data tersebut sejatinya bukan sekadar kabar buruk, melainkan potret objektif yang memaksa kita becermin secara jujur. Pendidikan Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, tetapi sekaligus memiliki peluang besar untuk berbenah secara sistemis.

Di satu sisi, hasil TKA 2025 dapat dibaca sebagai alarm keras bahwa berbagai kebijakan, program, dan praktik pendidikan belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Namun, di sisi lain, data itu justru membuka ruang refleksi yang sehat untuk memperbaiki arah pembangunan pendidikan secara lebih berbasis bukti (evidence based policy).

Baca juga : Kolaborasi Kurikulum Berbasis Cinta dan Pembelajaran Mendalam

Dalam konteks itulah, resolusi pendidikan 2026 menjadi krusial. Bukan sekadar respons reaktif, melainkan langkah strategis untuk menata ulang fondasi pendidikan nasional secara berkelanjutan.

Secara teknokratik, pembangunan pendidikan di Indonesia sejatinya tidak kekurangan arah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pendidikan ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia.

Arah besar yang ditetapkan sangat jelas, yakni terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata. Indikator capaiannya pun dirumuskan secara komprehensif, mulai rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun, harapan lama sekolah (HLS), hasil pembelajaran yang diukur melalui skor PISA dan asesmen nasional, hingga angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi.

Baca juga : Lembaga Pengujian Mandiri

 

TANTANGAN PENDIDIKAN KE DEPAN

Akan tetapi, jika berbagai indikator capaian pembangunan pendidikan tersebut ditarik ke dalam realitas empiris saat ini, tentu masih menunjukkan sejumlah tantangan. Dalam aspek capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 15 tahun ke atas, secara nasional berdasarkan data BPS RI (2025) pada 2025 sebesar 9,41. Angka itu menandakan bahwa secara rata-rata penduduk Indonesia usia di atas 15 tahun baru menyelesaikan pendidikan setara SMP.

Begitu pun, dengan angka harapan lama sekolah (HLS) secara nasional berdasarkan data BPS RI (2025) pada 2025 masih sebesar 13,30. Angka itu menandakan bahwa secara peluang, generasi muda Indonesia baru berpotensi menamatkan pendidikan formal setara diploma satu (D-1).

Kondisi itu memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan pembangunan pendidikan dan realitas partisipasi pendidikan masyarakat.

Situasi tersebut semakin diperparah rendahnya angka partisipasi kasar perguruan tinggi.

Berdasarkan data BPS RI (2025), pada 2025 angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK PT) di Indonesia masih begitu rendah, yakni sebesar 32,89. Dalam konteks persaingan global yang semakin berbasis pengetahuan dan inovasi, angka itu jelas menjadi tantangan serius bagi agenda Indonesia emas 2045 yang ditopang pendidikan.

Dari sisi kualitas hasil pembelajaran, tantangan yang dihadapi Indonesia juga tidaklah mudah. Dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 pun, skor Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia. Rata-rata skor PISA 2022, Indonesia berada di angka 369 poin, lebih rendah jika dibandingkan dengan Thailand (394), Malaysia (404), Vietnam (468), dan Singapura yang melesat jauh dengan skor 560. Fakta itu menunjukkan persoalan pendidikan Indonesia bukan hanya soal akses dan partisipasi, melainkan juga menyangkut kualitas pembelajaran.

Dalam aspek hasil pembelajaran lainnya, hasil nilai TKA jenjang SMA pada 2025 masih relatif rendah. Sebagaimana dilansir dari Media Indonesia (2025) bahwa rata-rata nilai TKA bahasa Inggris di angka 24,93, matematika 36,10, dan bahasa Indonesia 55,38.

Oleh karenanya, berbagai angka makro pendidikan di atas menjadi tantangan pendidikan ke depan yang harus segera dibenahi untuk mencapai Indonesia emas 2045.

 

RESOLUSI KE DEPAN

Berbagai indikator makro pendidikan tersebut, jika dibaca secara utuh, menegaskan Indonesia tengah menghadapi tantangan struktural dalam pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, resolusi pendidikan ke depan, khususnya memasuki 2026, diharapkan dapat mengevaluasi secara objektif indikator capaian pembangunan pendidikan pada tahun sebelumnya.

Dibutuhkan evaluasi objektif dan political will untuk melakukan terobosan kebijakan (breakthrough policy) yang mampu mengakselerasi peningkatan kualitas sekaligus kuantitas pendidikan nasional.

Resolusi pendidikan 2026 harus dimulai dari konsistensi pemerintah terhadap arah, tujuan, dan sasaran pembangunan pendidikan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045. Konsistensi itu penting agar kebijakan pendidikan tidak terus berubah mengikuti dinamika jangka pendek, tetapi bergerak dalam satu garis panjang pembangunan nasional.

Selain itu, kebijakan dan program pendidikan ke depan harus bersifat inklusif, komprehensif, sistematis, dan partisipatif serta berkelanjutan. Pendidikan tidak boleh hanya dirancang dari menara gading birokrasi, tetapi harus melibatkan guru, dosen, orangtua, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat pendidikan.

Lebih dari itu, kebijakan pendidikan harus berbasis akademik dan bukti empiris, atau evidence based policy, sehingga tidak terlebih dahulu melakukan coba-coba (trial and error) atau testing the water kebijakan pendidikan.

Tahun 2026 juga menuntut adanya terobosan kebijakan yang nyata. Terobosan itu tidak hanya bersifat parsial dan sektoral, tetapi juga secara komprehensif membenahi berbagai problematika pendidikan yang ada di Indonesia dari hulu ke hilir.

Salah satu agenda krusial yang dinantikan pada 2026 ialah pembentukan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan metode kodifikasi yang saat ini tengah bergulir.

RUU Sisdiknas metode kodifikasi itu diharapkan mampu menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai regulasi pendidikan yang selama ini terfragmentasi dan tumpang tindih. Lebih dari sekadar produk hukum, RUU itu diharapkan menjadi kompas regulasi yang menavigasi seluruh kebijakan dan program pendidikan nasional.

Jika disahkan pada 2026, RUU Sisdiknas kodifikasi berpotensi menjadi fondasi kuat untuk menuntaskan problem regulasi pendidikan, sekaligus membuka ruang bagi inovasi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Dengan kerangka hukum yang jelas dan konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan indeks pendidikan nasional dan memperkuat daya saing globalnya.

Pada akhirnya, resolusi pendidikan 2026 harus dibangun dengan optimisme yang rasional. Data dan angka memang menunjukkan tantangan besar, tetapi justru di sanalah letak peluang perubahan. Pendidikan Indonesia tidak sedang berada di ujung jalan buntu, tetapi di persimpangan penting untuk menentukan arah masa depan.

Dengan keberanian melakukan refleksi dan evaluasi, konsistensi menjalankan rencana pembangunan pendidikan, dan kesungguhan menghadirkan terobosan kebijakan, pendidikan Indonesia diharapkan dapat melompat dari paradigma lama yang bersifat business as usual menuju paradigma pembangunan pendidikan yang transformatif, yang berdampak pada perubahan kualitas dan mutu pendidikan. Dari sanalah, mimpi besar Indonesia emas 2045 menemukan pijakan yang nyata.