Muhammadiyah-Palestina: Dari Solidaritas Moral ke Agenda Akademik

SAYA menyimak paparan Ilan Pappé dalam kuliah umumnya, Why There is a Need for Palestine Studies? (19 November 2025). Di sana, kebutuhan akan pentingnya Palestine studies sudah berada dalam tahap kritis. Muhammadiyah, dengan segala kekuatan infrastruktur akademiknya yang berdiri hampir di setiap sudut Indonesia, membuat saya bertanya-tanya. Bagaimana jika kebutuhan ini sebetulnya patut ditujukan kepada Muhammadiyah yang mempunyai komitmen kuat terhadap kemerdekaan Palestina? Selain itu, internasionalisasi gerakan yang digadang-gadang oleh Muhammadiyah semakin memperkuat mengapa artikel ini lahir.

Tidak dapat dimungkiri, betapa kuat dukungan dan komitmen Muhammadiyah terhadap kemerdekaan Palestina. Dari Indonesia, pembelaan moral terus-menerus disuarakan untuk pembebasan Palestina. Bantuan material telah berkali-kali dikerahkan demi mempertahankan hak-hak dasar masyarakat Palestina, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan dan kemanusiaan. Selain itu, beasiswa bagi mahasiswa Palestina di perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTM/PTMA) menunjukkan bentuk keberpihakan yang konkret.

Namun, pembelaan moral dan material belum cukup. Dukungan, komitmen, bahkan keberpihakan Muhammadiyah perlu dipertegas dan diperdalam melalui pendirian Palestine studies sebagai upaya kajian komprehensif atas Palestina. Tanpa studi yang serius, identitas dan pengalaman Palestina mudah direduksi hanya menjadi ‘korban konflik’ tanpa konteks historis, struktural, dan politis yang memadai.

Baca juga : PP Muhammadiyah Tegas Menolak Negara Yahudi Israel Sesuai UUD 1945

KEKOSONGAN KAJIAN DAN DOMINASI MOTIVASI TEOLOGIS

Pengalaman penulis ketika mengerjakan skripsi sebagai mahasiswa bahasa dan sastra Arab di lingkungan PTM menunjukkan betapa terbatasnya karya-karya sastra kontemporer Palestina yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Demikian pula kajian-kajian sosiologis, antropologis, dan historis tentang Palestina masih relatif sedikit tersedia dan diakses di lingkungan akademik Indonesia. Padahal, animo masyarakat Indonesia terhadap isu Palestina telah tumbuh jauh sebelum kemerdekaan. Secara statistik, jumlah aksi solidaritas dan gema perlawanan moral masyarakat sangat tinggi, tetapi belum sebanding dengan hasrat akademis untuk melihat persoalan Palestina secara jernih dan mendalam.

Baca juga : Dirikan Negara Yahudi di Tepi Barat, Israel Disebut Bisa Menjadi Negara Penjajah Tersohor di Zaman Modern

Jika ditelusuri lebih jauh, sebagian besar aksi bela Palestina di Indonesia berangkat dari motivasi teologis. Klaim ini mungkin terdengar generalis, tetapi ketiadaan Palestine studies sebagai disiplin yang digeluti secara telaten membuat dominasi motivasi teologis menjadi semakin nyata.

Penulis tidak mempermasalahkan motivasi teologis tersebut. Dalam tradisi keagamaan, solidaritas terhadap kaum tertindas adalah bagian penting dari etika iman. Hanya saja, dalam konteks sosio-historis serta kontestasi kepentingan global yang rumit, motivasi teologis cenderung berhenti pada kewajiban moral, tanpa selalu berhasil menyingkap struktur kolonial dan ekonomi-politik yang menopang penindasan terhadap rakyat Palestina.

PALESTINE STUDIES DAN KERANGKA KOLONIALISME PEMUKIM

Di sinilah Palestine studies menawarkan kontribusi penting. Pendekatan kolonialisme pemukim (settler colonialism) yang digunakan oleh Ilan Pappé (2006) dan Sai Englert (2022), misalnya, membantu memotret lanskap perlawanan Palestina melampaui kategori ‘kewajiban agama’ atau ‘kemanusiaan’ semata. Persoalan Palestina adalah persoalan kolonialisme modern yang melibatkan pertentangan ekonomi-politik yang sangat dalam.

Antony Loewenstein (2023), dalam kajiannya mengenai industri militer dan teknologi keamanan Israel, menunjukkan bahwa wilayah Palestina berfungsi sebagai semacam ‘laboratorium’ uji coba senjata dan teknologi pengawasan sebelum dijual ke berbagai rezim di seluruh dunia. Dengan demikian, kolonialisme di Palestina bukan hanya menyasar kontrol atas tanah dan demografi, tetapi juga terhubung langsung dengan ekonomi politik global industri keamanan dan persenjataan.

Dalam perspektif Sai Englert (2022), kolonialisme pemukim adalah bentuk kolonialisme modern yang bertujuan membangun masyarakat pemukim permanen di atas tanah penduduk asli. Berbeda dengan kolonialisme ‘waralaba’ (franchise colonialism) yang berfokus pada ekstraksi sumber daya dari kejauhan, kolonialisme pemukim menggabungkan perampasan tanah, kekerasan rasial, dan penataan ulang hubungan kerja dalam kerangka kapitalisme global.

Bagi Englert, kolonialisme pemukim tidak bisa direduksi semata pada ‘logika pemusnahan’. Di dalamnya selalu ada ketegangan antara kecenderungan eliminasi (mengusir atau melenyapkan penduduk asli) dan kecenderungan eksploitasi (mempertahankan mereka sebagai buruh murah). Ketegangan ini terus dinegosiasikan melalui perlawanan antikolonial di berbagai konteks, termasuk Palestina.

Dari sini, kita dapat membedakan secara jelas kolonialisme ‘lama’ dengan kolonialisme pemukim. Kolonialisme lama terutama bertanya, “Bagaimana mengeruk keuntungan dari koloni?” Sementara kolonialisme pemukim bertanya, “Bagaimana menjadikan koloni ini negara kami sendiri dan meminggirkan penduduk aslinya?”

Dengan demikian, kolonialisme pemukim bukan sekadar ‘penjajahan politik’, melainkan upaya mendesain ulang demografi dan tatanan sosial: siapa yang boleh tinggal, siapa yang berdaulat, dan siapa yang pada akhirnya dianggap ‘pendatang’ meskipun secara historis ia adalah penduduk asli.

KEKERASAN STRUKTURAL DAN PENGALAMAN SEHARI-HARI

Salah satu kelemahan serius solidaritas yang hanya bertumpu pada motivasi teologis ialah tidak tertangkapnya secara utuh struktur penindasan yang dialami masyarakat Palestina. Pengabaian terhadap struktur ini membuat kita berisiko buta terhadap persoalan riil: kolonialisme pemukim, penindasan ekonomi-politik, hingga pembatasan hak-hak warga Palestina dalam aspek yang sangat konkret.

Adania Shibli, dalam novelnya Tafsil Thanawi (2017) atau Minor Detail (2020), memberikan gambaran literer yang tajam mengenai kekerasan struktural yang dialami warga Palestina. Yang mengganggu kehidupan sehari-hari bukan hanya suara sirene ambulans, dentuman tembakan, atau debu bom yang tiba-tiba menerobos jendela rumah. Yang lebih mengintimidasi ialah tentara yang sewaktu-waktu dapat masuk dan menggeledah rumah, pos-pos pemeriksaan yang menyulitkan mobilitas, kartu identitas berwarna yang membedakan status hukum warga satu dengan yang lain, hingga pemenjaraan dengan tuduhan yang tidak jelas.

Gambaran ini menyingkap bahwa kolonialisme tidak semata hadir dalam bentuk ledakan spektakuler kekerasan, tetapi juga dalam bentuk-bentuk ‘biasa’ yang merayap dalam birokrasi, infrastruktur, dan kontrol atas gerak tubuh dan ruang hidup. Tanpa lensa yang disediakan Palestine studies, esensi kolonialisme seperti ini sulit tertangkap, padahal tipe kolonialisme yang sama juga bekerja di berbagai konteks lain di luar Palestina.

Karya Sophia Stamatopoulou-Robbins, Waste Siege: The Life of Infrastructure in Palestine (2019), memperluas perspektif ini dengan menyoroti persoalan infrastruktur dan lingkungan. Melalui etnografi tentang pengelolaan sampah di Tepi Barat, ia menunjukkan bagaimana warga Palestina terjebak dalam semacam otoritas semu: seakan-akan memiliki pemerintahan sendiri, tetapi pada kenyataannya tidak mempunyai kekuatan politik untuk menentukan kebijakan secara mandiri.

Lebih jauh, kebijakan Israel mengenai aliran dan penumpukan sampah menjadikan wilayah Palestina sebagai ruang pembuangan, sementara warga Palestina dipersulit dalam mengelola limbah mereka sendiri. Truk-truk sampah Israel dapat dengan mudah memasuki wilayah Palestina untuk membuang sampah, sedangkan masyarakat Palestina menghadapi berbagai hambatan struktural. Akibatnya, muncullah stigma bahwa orang Palestina ‘tidak tahu kebersihan’, padahal situasi tersebut merupakan produk dari struktur kolonial yang timpang.

Contoh-contoh tersebut memperlihatkan bagaimana Palestine studies membuka ruang kajian interdisipliner—sastra, antropologi, studi lingkungan, ekonomi politik—yang mampu menangkap kompleksitas kolonialisme jauh melampaui wacana teologis atau kemanusiaan yang umum.

PRODUKSI PENGETAHUAN KOLONIAL DAN PROBLEM NARASI ARUS UTAMA

Urgensi Palestine studies juga diperkuat oleh adanya narasi akademis dan pendidikan yang menarasikan Palestina dari sudut pandang kolonial. Kerja-kerja kolonial tidak hanya bergerak di ranah militer, kekerasan, dan diplomasi, tetapi juga di ranah pengetahuan: kurikulum, arsip, dan penelitian. Banyak sejarah Palestina ditulis berdasarkan kerangka orientalis yang berpihak pada kolonialisme.

Contohnya ialah narasi pendidikan di sejumlah sekolah dasar di Barat yang menggambarkan Palestina sebagai ‘tanah kosong’ sebelum kedatangan pemukim. Narasi semacam ini menjadi fondasi kultural bagi pembenaran kolonialisme: jika tanah itu ‘kosong’ maka klaim kolonial tampak sah dan wajar. Narasi tersebut kemudian diperkuat oleh media dan politisi yang mereduksi persoalan ini ke dalam kerangka ‘konflik’, seolah-olah Palestina dan Israel adalah dua entitas yang setara secara kekuatan militer, ekonomi, dan politik. Padahal, istilah ‘konflik’ di sini problematik karena menyamarkan ketimpangan kekuatan serta sejarah perampasan tanah yang mendahului kekerasan terbuka.

Melalui kajian sejarah kritis atas arsip-arsip resmi, Ilan Pappé (2006) menunjukkan bahwa pendirian Israel melibatkan proyek sistematis pengusiran dan pembersihan etnis terhadap penduduk Palestina—suatu bentuk kolonialisme pemukim yang berkelanjutan. Artinya, sejak awal, wilayah Palestina ditempatkan sebagai objek perebutan kekuatan global yang berujung pada pencurian tanah dan peminggiran penduduk asli.

Dengan demikian, Palestine studies berfungsi sebagai upaya dekolonisasi pengetahuan: mengoreksi narasi yang menutupi kolonialisme dan membuka ruang bagi suara, pengalaman, dan arsip Palestina sendiri.

USULAN PENDIRIAN PALESTINE STUDIES

Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan luasnya bidang kajian tentang Palestina: dari sejarah dan politik, sastra dan seni, studi lingkungan dan infrastruktur, hingga agama, gender, dan kajian pengungsi. Ketiadaan Palestine studies di PTM/PTMA berarti hilangnya peluang bagi Muhammadiyah untuk mengintegrasikan komitmen moral dengan kapasitas intelektual yang kuat. Selain itu, pendirian Palestine studies juga menunjukkan adanya komitmen kuat di tubuh Muhammadiyah untuk melakukan internasionalisasi gerakan.

Oleh karena itu, sudah saatnya PTM/PTMA mempertimbangkan pendirian program atau konsentrasi Palestine studies sebagai langkah perjuangan yang lebih konkret untuk mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi Palestina.

Ada beberapa kemungkinan arah pengembangan, antara lain, pertama, kurikulum interdisipliner yang menggabungkan sejarah, hubungan internasional, studi agama, sastra, dan antropologi Palestina. Kedua, pusat kajian atau lembaga riset yang mengembangkan kerja sama dengan universitas dan lembaga riset di Palestina maupun jaringan global Palestine studies.

Ketiga, program penerjemahan karya sastra dan ilmiah Palestina ke dalam bahasa Indonesia sehingga memperkaya khazanah intelektual di lingkungan Muhammadiyah. Keempat, integrasi perspektif dekolonial dalam diskursus keislaman Muhammadiyah sehingga solidaritas teologis diperkaya oleh analisis struktural yang tajam.

Dengan demikian, dukungan Muhammadiyah terhadap Palestina tidak berhenti pada level slogan dan bantuan kemanusiaan, melainkan menjelma menjadi agenda ilmiah yang berkelanjutan.

Muhammadiyah telah menegaskan keberpihakan moral dan material kepada rakyat Palestina. Namun, untuk menjawab kompleksitas kolonialisme pemukim, penindasan ekonomi-politik, dan produksi pengetahuan kolonial, dibutuhkan satu langkah lanjutan: pelembagaan Palestine studies di lingkungan PTM/PTMA. Melalui Palestine dtudies, solidaritas teologis dapat diperdalam menjadi komitmen intelektual dan etis yang mampu mengungkap struktur kolonial yang bekerja di balik kekerasan, melahirkan kajian ilmiah yang berpihak pada keadilan, dan memperkuat posisi Muhammadiyah dalam percakapan global tentang dekolonisasi dan pembebasan.

Dengan kata lain, Palestine studies bukan hanya proyek akademik, melainkan juga bagian dari ikhtiar panjang Muhammadiyah untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan secara lebih terukur dan berpengetahuan.