Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai

SAYA mengutip Soe Hok Gie yang berkata begini, "Perempuan akan selalu di bawah laki-laki kalau yang diurus hanya baju dan kecantikan." Siapa pun akan mengakui pernyataan ini benar adanya. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini yang melampaui kecepatan nalar manusia untuk mengejarnya.

Saya sendiri memaknai pernyataan Soe Hok Gie ini secara lain. Yang hendak dikatakannya ialah agar perempuan Indonesia jangan lagi terkurung dalam kegelapan intelektual. Yang dulunya tidak diperkenankan sekolah, hanya membersihkan rumah, memasak, menjahit, mengurus anak, dan merawat diri, kini dapat menikmati akses pendidikan. 

Tugas dan tanggung jawab seorang perempuan bukan hanya pelengkap rumah tangga. Namun harus bisa membicarakan arah kemajuan bangsa, sistem atau regulasi yang berlaku pada suatu bangsa, dan memutuskan kebijakan bersama dalam masyarakat. 

Baca juga : Keterlibatan Perempuan di Sektor Ekonomi dan Politik Harus Ditingkatkan

Maka ketika berbicara tentang politik, tidak hanya kalangan politisi, pemerintah atau birokrat laki-laki yang bersuara kencang. Tetapi juga perempuan bisa duduk di sana, bahkan terlibat aktif. Sejatinya, perempuan memiliki potensi yang tidak kalah jauh dari laki-laki. Ia mempunyai kemampuan yang setara dengan laki-laki. 

Manakah kemampuan itu? Salah satunya adalah memimpin. Kepemimpinan memang tidak terlepas dari individu yang berperan sebagai pemimpin itu sendiri. Karena, banyak sekali yang menghubungkan antara kemampuan individu dalam memimpin dengan aspek biologis yang melekat pada diri sang pemimpin tersebut, yaitu berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. 

Pembedaan ini, seringkali terjadi dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan khususnya berorganisasi. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah masuknya perempuan untuk ikut ambil bagian di parlemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Harapan masyarakat adalah, agar representase perempuan ada di dunia politik. Karena perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, seperti hak bersuara dan hak untuk memimpin. Namun, harapan ini masih sangat jauh. 

Baca juga : Keterwakilan Perempuan di Parlemen Harus Konsisten Ditingkatkan

Ketimpangan sosial budaya

Kenyataan dunia politik di Indonesia membenarkan hal ini. Dari tahun ke tahun, kehadiran perempuan sangat sedikit. Sejauh yang saya amati, salah satu penyebabnya ialah, karena ketimpangan sosial dan budaya. Di segala penjuru Nusantara ini, banyak perempuan yang buta atau bahkan justru dibutakan secara struktural akan potensi diri mereka, sehingga mereka hanya memiliki peran kedua dalam masyarakat. 

Menurut data yang dicatat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama empat tahun berturut-turut kehadiran perempuan dalam dunia politik hanya 8,9 % sejak tahun 2015 - 2020 (www.kpu.go.id) . 
Padahal, data dari deputi bidang koordinasi peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda Kemenko PMK menunjukkan, bahwa partisipasi perempuan di parlemen seharusnya mencapai 30 %. 

Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dan undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan keterwakilan perempuan sebanyak minimal 30 % (www.kemenkopmk.go.id) .  

Baca juga : Jadikan Pemilu 2024 Momentum untuk Meningkatkan Peran Perempuan di Bidang Politik

Namun, di sana sini masih saja banyak terjadi kesenjangan yang signifikan. Kita lihat saja. Keterwakilan perempuan dalam parlemen, tenaga kerja profesional, dan kemimpinan masih jauh dari ideal bahkan di bawah kuota 30% sesuai regulasi yang ada. Kesetaraan gender belum meningkat bahkan masih suram. 

Seperti menantang badai

Di mana letak masalahnya? Saya melihat suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat kita didominasi oleh laki-laki. Jadi, sangat patriarkal. Kenyataan ini memang susah dihapus bahkan dihilangkan. Akibatnya jelas, peran perempuan sering menghadapi berbagai persoalan karena hadirnya budaya ini yang menempatkan diri laki-laki lebih pantas dari perempuan. Maka kesempatan perempuan menjadi politikus relatif dibatasi, karena pandangan atau persepsi tradisional yang hanya memandang perempuan cocok untuk urusan dapur, memasak, mengurus anak, dll.

Dimanakah letak keseteraan gender? Tentu tidak ada. Kalau pun ada hanya sebatas diberikan ruang untuk dibahas dan dibicarakan, tetapi amat jarang implementasinya. Kalau saja perempuan mendapat kesempatan yang sama dan diakui, maka potensi sumber daya manusia di Indonesia menjadi jauh lebih besar, dan hal ini akan sangat menguntungkan negara demi pembangunan bangsa. 

Baca juga : Pemberdayaan Perempuan Harus Jadi Perhatian di Pilpres 2024

Belum tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di dunia politik, khususnya badan legislatif karena adanya sistem budaya politik dan sistem rekrutmen oleh partai yang belum menunjukkan keberpihakan kepada calon perempuan, dan sistem pemilu proporsional terbuka yang melemahkan perempuan ketika ingin bersuara (www.umj.go.id). 

Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik, karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh laki-laki. Ditambah media massa yang seharusnya berperan penting membangun opini mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat kurang memberikan perhatian besar terhadap hal itu. 

Dalam salah satu wawancara saya dengan politisi perempuan terungkap jelas, bahwa sumber daya finansial juga bisa berpengaruh. Hal ini, menurut hemat saya dapat dilihat begitu banyak perempuan cerdas di Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual hebat, namun mengalami kendala finansial, sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saya kira dalam hal ini perlu dukungan dari partai atau pemerintah. 

Artinya, sangat diperlukan dukungan pemerintah, elite partai, dan birokrat, untuk peka dan peduli serta memperhatikan secara serius tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan untuk masuk ke dunia politik tersebut. 

Perempuan bukan tidak mau berpolitik. Mereka mau, bahkan sangat mampu. Hanya saja, ketika berkiprah, mereka seperti menantang badai. Yang mau dikatakan di sini ialah zaman sudah berubah dan kita manusia, lelaki dan perempuan, turut berubah di dalamnya. Hanya dengan ini, kuota 30% untuk perempuan tidak hanya menjadi cita-cita indah.