Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMBERITAAN terkait dengan peresepan antibiotik yang serampangan oleh dokter, beberapa waktu lalu, membuat banyak orang terkejut, termasuk para punggawa penjaga etika di setiap perhimpunan spesialis. Selain itu, sebuah video yang beredar di socmed baru-baru ini, dari seorang politikus Senayan, Ribka Tjiptaning, yang dengan gamblang mengatakan (https://youtube.com/shorts/1a7N ASvH6Lw?si=f-n9fe-fS_U4iiZU), “Dokter lebih jahat daripada polisi, polisi menilang orang sehat, Dokter menilang (bukan menolong) orang sakit….”
Dokter dituduh meminta pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lain seperti USG, yang sebenarnya tidak diperlukan, hanya karena si dokter berharap mendapatkan bagi hasil 15% dari biaya pemeriksaan tersebut. Benarkah dokter Indonesia menjalankan profesinya tanpa etika? Dengan memanfaatkan sakit pasien sebagai lahan bisnis untuk semata memperoleh cuan? Benarkah sebagian besar dokter Indonesia sejahat dan sehina sebagaimana dituduhkan dalam video pendek itu?
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-9071
Sistem organisasi advokat di Indonesia sudah multibar sehingga perlu mekanisme etik dan sanksi yang terkoordinasi.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah mengaku prihatin atas insiden hilangnya ponsel Iphone milik salah satu penumpang dalam penerbangan Garuda Indonesia.
Ada tantangan dalam membangun komunikasi korporat yang beretika di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Maka dibutuhkan ‘revolusi budaya integritas’. Sejatinya, integritas pendidikan kita lahir dari sebuah kesadaran dan kebijaksanaan kritis dalam mendidik, membangun, dan mengorganisasi.
PENGURUS Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah (PDITT) dr. Iqbal Mochtar mengatakan bahwa fenomena kekerasan seksual
DUNIA akademik kita seakan tidak pernah sepi dengan masalah etika
DIREKTUR Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ina Agustina menyampaikan, 76% kasus HIV di Indonesia terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas.
Kemenkes mencatat pada Maret 2025 sebanyak 356.638 orang dengan HIV (ODHIV) dari total estimasi 564 ribu ODHIV yang harus ditemukan pada 2025 untuk segera diberi penanganan.
Kemenkes) berkomitmen untuk mengeliminasi HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada 2030. Edukasi, deteksi dini, dan pengobatan menjadi kunci dalam mencapai target ini
Kemenkes) mengakselerasi program vaksinasi human papiloma virus atau HPV nasional demi menekan angka kematian akibat kanker serviks.
Para peserta CKG yang terbukti memiliki masalah kesehatan, mereka dapat secara gratis mengakses layanan lanjutannya mengikuti skema BPJS Kesehatan.
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved