Mengapa Jepang Abaikan Protes Global atas Limbah Nuklir di Samudra Pasifik?

MEMBUANG air limbah ke laut sebenarnya sudah 'biasa'. Namun, yang ini bukan jenis air limbah yang mengalir dari jalan-jalan kota ke saluran air hujan, melainkan air olahan limbah nuklir yang digunakan untuk mendinginkan reaktor yang rusak di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, Jepang yang dilanda gempa bumi lebih dari satu dekade lalu.

Sejak Juni 2021, pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk membuang 1 juta ton air limbah radioaktif yang timbul sejak bencana nuklir Fukushima Daiichi pada 2011, ke Samudra Pasifik. Lebih dari satu juta ton air limbah yang diolah disimpan dalam tangki di pabrik. Tanpa kapasitas penyimpanan yang lebih besar, Jepang mengatakan tidak punya pilihan selain melepaskan air secara bertahap ke laut.

Jepang mengklaim bahwa air limbah, yang mengandung isotop radioaktif yang disebut tritium dan kemungkinan jejak radioaktif lainnya, akan aman. Negara-negara tetangga dan para ahli lainnya mengatakan itu menimbulkan ancaman lingkungan yang akan berlangsung selama beberapa generasi, dan dapat memengaruhi ekosistem sampai ke Amerika Utara.

Kepala Forum Kepulauan Pasifik, sebuah organisasi yang mewakili 18 negara kepulauan (beberapa sudah trauma dengan puluhan tahun uji coba nuklir di wilayah tersebut), menjulukinya sebagai kotak pandora. Bagi orang-orang Pasifik, yang telah menanggung kerugian manusia yang tidak proporsional akibat nuklirisme di kawasan mereka, ini ialah satu lagi tindakan kerusakan lintas batas yang membawa bencana dan tidak dapat diubah yang belum disetujui oleh kawasan mereka.

Jepang berencana air limbah yang akan dibuang diencerkan terlebih dahulu dan dibuang selama sekitar 30 tahun. Pemerintah Jepang telah berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan masyarakat luas tentang keamanan air yang diolah melalui penggunaan maskot hijau, dan dukungan dari ilmuwan Amerika.

Orang-orang yang tinggal di kawasan Pasifik menyebut apa adanya; tindakan yang tidak adil. "Kita perlu mengingatkan Jepang dan negara-negara nuklir lainnya tentang slogan gerakan Pasifik Bebas Nuklir dan Independen kita. Jika aman, buang di Tokyo, uji di Paris, dan simpan di Washington, tetapi jaga agar Pasifik kita bebas nuklir," kata Motarilavoa Hilda Lini, negarawan Vanuatu dan aktivis veteran gerakan Bebas Nuklir dan Independen Pasifik (NFIP), setelah pengumuman Jepang. "Kita ialah orang-orang di lautan, kita harus berdiri dan melindunginya."

Trauma

Banyak orang di Pasifik telah mengalami bahaya nuklir dengan iradiasi yang terus berlanjut di lingkungan kita. Sementara para penyintas dan keturunan mereka terus mengalami penyakit yang mengerikan seperti kanker limfatik, tiroid, dan masalah kesehatan reproduksi.

Sejak ledakan Hiroshima dan Nagasaki pada 1945, 315 uji coba nuklir telah dilakukan di Kepulauan Marshall, Australia, Kiribati, dan Maohi Nui (Polinesia Prancis). Semuanya, pada saat itu, dijelaskan oleh negara-negara nuklir sebagai hal yang sehat dan aman secara ilmiah.

Jepang ataupun Pasifik sama-sama mengalami trauma uji coba nuklir. Namun, pemerintah Jepang sejak itu dengan antusias merangkul industri tenaga nuklir. Ketika gempa berkekuatan 9,1 di lepas pantai timur pulau utama Jepang pada 11 Maret 2011, dua gelombang tsunami menghantam pembangkit nuklir.

Saat tiga reaktornya meleleh, operator mulai memompa air laut ke dalamnya untuk mendinginkan bahan bakar yang meleleh. Lebih dari 12 tahun kemudian, proses pendinginan yang terus berlangsung menghasilkan lebih dari 130 ton air yang terkontaminasi setiap harinya.

Sejak kecelakaan itu, lebih dari 1,3 juta ton air limbah nuklir telah dikumpulkan, diolah, dan disimpan di tank farm di pabrik tersebut. Pemerintah Jepang menyebutkan ruang penyimpanan itu akan segera habis, dan tidak punya pilihan selain mulai membuang air limbah ke Pasifik.

Berisiko

Pelepasan limbah nuklir dirancang dilakukan secara bertahap selama tiga dekade ke depan, meskipun beberapa ahli mengatakan itu bisa memakan waktu lebih lama, mengingat jumlah yang masih diproduksi. Badan Energi Atom Internasional (IAEA)— badan pengawas nuklir PBB— menilai keamanan rencana tersebut, beberapa tetangga Jepang mengkritiknya sebagai sepihak dan berbahaya.

Sebagai penandatangan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Jepang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melestarikan lingkungan laut. Padahal, sejak 2013, pemerintah Jepang telah mengajukan lima draf penanganan air limbah nuklir. Biaya terendah ialah alasan Jepang membuang air limbah ke laut.

Seorang pejabat senior Tiongkok baru-baru ini menyebutnya sebagai risiko 'bagi seluruh umat manusia' dan menuduh Jepang menggunakan Pasifik sebagai 'saluran pembuangan'. Shaun Burnie, ahli nuklir senior Greenpeace untuk kantor Jepang, menunjukkan bahwa selain tritium, masih banyak zat radioaktif yang tidak dapat disaring melalui teknologi nuklir Fukushima, seperti Karbon-14, dengan waktu paruh 5.000 tahun.

Para peneliti menunjukkan bahwa radioisotop dalam limbah nuklir sulit untuk dibersihkan, terutama di pantai Fukushima dengan arus laut terkuat di dunia, radioisotop dapat menyebar ke lebih dari separuh Samudra Pasifik dalam waktu 57 hari setelah pembuangan. Selanjutnya 10 tahun kemudian akan membahayakan air laut global.

Pada 15 Mei 2023, pemimpin oposisi Korea Selatan mencemooh klaim para pemimpin Jepang bahwa air tersebut cukup aman untuk diminum, "Jika cukup aman untuk diminum, mereka harus menggunakannya sebagai air minum."

"Ini merupakan peristiwa lintas batas dan lintas generasi," kata Robert Richmond, Direktur Laboratorium Kelautan Kewalo di Universitas Hawaii, dan penasihat ilmiah tentang rencana pelepasan ke Forum Kepulauan Pasifik. "Apa pun yang dilepaskan ke laut lepas Fukushima tidak akan bertahan di satu tempat."

Rencana Jepang untuk membuang limbah nuklir ke laut lepas mendapat banyak tentangan dari banyak pihak. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga menolak keras rencana Jepang tersebut.

Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Eksekutif Nasional Walhi, Dwi Sawung, mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari pembuangan limbah nuklir yang mengandung zat radioaktif, seperti potensi zat radioaktif yang akan mempengaruhi rantai makanan biota laut dan sekitarnya.

"Karena kami (Walhi) juga belum tahu, efek jangka panjangnya seperti apa dalam siklus rantai makanan. Itu yang dikhawatirkan," jelas Dwi Sawung.