Timur Tengah Membara

TIMUR Tengah kembali membara. Pada 5 April 2023, pasukan Israel menggempur Kompleks Masjid Al-Aqsa dan menyerang orang-orang Palestina yang sedang beribadah. Polisi Israel berdalih mereka dipaksa memasuki masjid karena 'para agitator bertopeng' bersenjatakan petasan, kayu, dan batu berada di dalam.

Insiden kekerasan ini ditakutkan akan menjurus pada eskalasi lebih jauh, khususnya terkait dengan sejumlah besar kaum Yahudi ultranasionalis yang akan memasuki Kompleks Al-Aqsa (Haram al-Syarif) guna merayakan Passover, hari raya Yahudi, yang dimulai pada 5 April.

Orang-orang Palestina memperingatkan bahwa kehadiran warga Yahudi yang meningkat di Haram al-Syarif merupakan upaya mengambil alih secara bertahap kompleks yang dulu pernah berdiri Bukit Kuil yang dibangun Nabi Sulaiman. Seorang aktivis Yahudi telah ditahan karena merencanakan melakukan penyembelihan hewan untuk Passover di sana, praktik yang dianggap provokatif.

Toh, penyembelihan hewan di tempat itu tak pernah dilakukan lagi sejak zaman kuno. Ultranasionalisme terus berkembang dan makin kuat di Israel, ditandai dengan kehadiran mereka di eselon tertinggi di pemerintahan. Pada 3 April, kabinet Israel menyetujui rencana pembentukan garda nasional yang akan berada dalam kendali langsung Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang bersikap rasis terhadap Palestina. Karena itu, Garda Nasional dicurigai akan digunakan untuk menyasar orang Palestina.

Akibat dari kekerasan di Masjid Al-Aqsa, pejuang Palestina di Jalur Gaza meluncurkan roket ke Israel yang dibalas Israel dengan serangan jet tempur ke kantong Palestina itu. Sehari kemudian, tengah malam, aparat Israel kembali memasuki Masjid Al-Aqsa untuk membubarkan jemaah yang sedang beriktikaf. Insiden ini dijawab pengungsi Palestina di Libanon dengan menembakkan puluhan roket ke Israel utara. Negara-negara Arab mengadakan pertemuan untuk merespons situasi di Palestina. DK PBB, atas permintaan Uni Emirat Arab dan Tiongkok, juga melakukan pertemuan tertutup untuk membahas keamanan di Timur Tengah.

Konflik yang sedang berlangsung saat ini tak bisa dilepaskan dari frustrasi kaum muda Palestina menghadapi kondisi hidup yang tak menentu di tengah mandeknya proses perdamaian sejak 2014 dan merosotnya legitimasi otoritas Palestina di bawah Presiden Mahmoud Abbas. Anak-anak muda dari semua faksi Palestina sejak awal tahun lalu mengambil inisiatif melawan Israel dengan membentuk organisasi yang diberi nama Sarang Singa.

Mereka menyerang pos pemeriksaan dan tentara Zionis, serta pemukim Yahudi di daerah pendudukan Tepi Barat. Sampai akhir 2022, tak kurang dari 14 orang Israel dibunuh organisasi ini. Sebagai balasan, melalui operasi militer Israel di Tepi Barat, khususnya di Kota Jenin, paling tidak 200 warga Palestina tewas. Intensitas konflik yang meningkat signifikan saat ini dipicu kebijakan pemerintahan ultrakanan Israel di bawah PM Benjamin Netanyahu, pemimpin partai garis keras Likud yang menentang kemerdekaan Palestina.

Begitu terbentuk pada akhir 2022, pemerintahan ini langsung meluncurkan proyek perluasan pembangunan permukiman Yahudi di daerah pendudukan Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Tepi Barat dan Jalur Gaza--sesuai Kesepakatan Oslo 1993-diproyeksikan akan menjadi teritorium Palestina merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota.

Kekhawatiran Palestina

Partai-partai nasionalis dan religius sayap kanan Israel membangun permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur untuk menciptakan realitas baru di lapangan untuk membuyarkan mimpi Palestina memiliki negara. Kini, tak kurang dari 750 ribu komunitas Yahudi mendiami daerah pendudukan ini di tengah 2,5 juta jiwa populasi Palestina.

Bila permukiman ilegal Yahudi terus meluas, suatu ketika– saat warga Yahudi telah menjadi mayoritas di sana–tuntutan Palestina atas dua daerah itu tidak lagi realistis. Inilah yang dicemaskan Palestina. Juga komunitas internasional, yang menganggap solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Di tengah keresahan Palestina, pada Januari lalu Ben-Gvir melakukan kunjungan ke Kompleks Masjid Al-Aqsa. Ben-Gvir adalah mantan anggota Partai Kach yang terlarang, yang sebelumnya dianggap sebagai teroris di Israel. Ia pernah dihukum karena hasutan rasis dan di kantornya terpajang potret Baruch Goldstein, warga Israel kelahiran AS yang membunuh 29 orang Palestina yang sedang salat di Masjid Ibrahim di Hebron pada 1994.

Sementara itu, operasi militer Israel di Tepi Barat yang telah dimulai sejak awal tahun lalu memuncak dengan dibunuhnya sembilan pejuang Palestina di Jenin pada 26 Januari. Karena tak ada intervensi internasional, khususnya AS, untuk menghentikan tindakan militer Israel, kelompok Jihad Islam di Gaza menembakkan dua roket ke wilayah selatan Israel yang dibalas dengan serangan udara ke Gaza.

Penindasan Israel atas Palestina dan mandeknya proses perdamaian tak bisa dilepaskan dari ketiadaan inisiatif AS sebagai mediator perdamaian untuk menggulirkan kembali perundingan Israel-Palestina dan sikap 'permisif' AS terhadap tindakan-tindakan rasis dan diskriminatif Israel terhadap Palestina.

Presiden AS Joe Biden, yang mengeklaim menjadikan HAM sebagai panglima politik luar negerinya, justru bersikap lunak terhadap pembunuhan warga Palestina yang terjadi hampir setiap hari. Ia bahkan mempertahankan kebijakan Presiden Donald Trump, seperti mengakui seluruh Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang diikuti dengan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Lebih jauh, Biden tak mewujudkan janji kampanyenya membuka konsulat AS untuk Palestina di Jerusalem yang ditutup Trump. Sikap AS mendukung Israel tanpa reserve mestinya ikut bertanggung jawab atas perlakuan Israel terhadap Palestina. Memang pada Juli 2022 dalam lawatannya ke Timur Tengah, Biden mampir ke Ramalah untuk menemui Abbas.

Di sana ia menjanjikan akan menyalurkan bantuan finansial kepada Palestina serta mengulangi janjinya mendukung solusi dua negara Israel dan Palestina. Tapi ia tidak membawa konsep perdamaian. Demikian pula dalam lawatan tiga harinya ke Timur Tengah, dimulai 29 Januari, kendati membicarakan kemungkinan melanjutkan proses perdamaian dengan Netanyahu.

Krisis yang sedang berlangsung di Palestina ini mendorong negara-negara Arab melakukan pertemuan untuk membahas situasi keamanan kawasan. Yordania, yang telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1994, mengecam negara Zionis Israel atas insiden di Al-Aqsa. Sebagaimana diketahui, dalam perjanjian perdamaian Israel-Yordania itu, Haram al-Syarif akan berada di bawah wewenang Yordania. Warga Yahudi boleh mengunjungi kompleks ini, tapi tidak untuk beribadah.

Merespons kecaman Yordania, Netanyahu menyatakan Israel menghormati kebebasan beribadah di sana. Namun, fakta berkata lain. Belakangan ini kaum Yahudi fanatik makin sering mendatangi Haram al-Syarif untuk beribadah, dan mereka dikawal pasukan Israel. Pemerintah Israel juga membatasi siapa saja yang boleh salat di Masjid Al-Aqsa. Hanya orangtua yang dibolehkan beribadah di sana. Tentu saja semua ini bertentangan dengan semangat perjanjian dengan Yordania.

Sementara itu, hubungan Iran-Israel kian memburuk karena serangan-serangan Israel terhadap sasaran-sasaran militer Iran dan Hizbullah di Suriah. Serangan udara Israel terhadap target-target Iran ini memang bukan hal baru, tetapi kini intensitasnya meningkat dalam minggu-minggu terakhir. Pada 6 April lalu, sebuah serangan Israel menewaskan dua anggota pasukan elite Korps Garda Revolusioner Iran.

Iran adalah salah salah satu sekutu terdekat rezim Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad, dan pasukannya ikut memerangi oposisi Suriah. Insiden lain pekan ini termasuk terbunuhnya dua warga sipil Suriah serta melukai lima tentara Suriah. Israel menyatakan telah menembak jatuh drone yang memasuki wilayah udaranya dari Suriah.

Iran bersumpah akan membalas tindakan-tindakan Israel. Hizbullah di Libanon adalah milisi yang dilatih dan dipersenjatai Iran. Perang Israel-Hizbullah yang terakhir terjadi pada 2006. Di Gaza, Hamas dan Jihad Islam juga dilatih dan dipersenjatai Iran. Dus, bila situasi di Palestina terus bereskalasi dan Israel terus membombardir sasaran Iran di Suriah, bukan tidak mungkin Iran melakukan pembalasan melalui tangan Hizbullah dan dua kelompok militan Palestina di Gaza itu. Kalau demikian, keamanan Timur Tengah akan memburuk.

Tak ada yang bisa menghentikan Israel kecuali AS dan sekutunya di Eropa. Washington memang meminta Israel untuk melakukan deeskalasi dan tidak melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem. Namun, tanpa disertai tekanan yang berarti dan, terutama tanpa hasrat untuk menggulirkan kembali proses perdamaian, insiden-insiden kekerasan akan terus terjadi, yang berpotensi melahirkan perang baru di kawasan yang rawan itu. Padahal, perang Ukraina yang menciptakan krisis politik dan ekonomi di mana-mana masih menyita perhatian dunia.