Presiden Jokowi, Luhut, dan Parpol

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab kegaduhan seputar penaikan berlipat ganda tarif menaiki Candi Borobudur. Luhut memastikan menunda kebijakan tersebut.

Luhut sempat mengumumkan rencana untuk membatasi kuota turis yang ingin naik ke Candi Borobudur sebanyak 1.200 orang per hari dengan biaya US$100 untuk wisatawan manca negara dan Rp750 ribu bagi turis domestik. Khusus untuk pelajar, dikenakan Rp5.000. Sedangkan untuk masuk ke Kawasan Candi akan tetap mengikuti harga yang sudah berlaku.

Rencana itu tentu jauh meningkat dibandingkan tarif yang berlaku saat ini, yakni Rp50 ribu untuk wisatawan berusia 10 tahun ke atas, 3-10 tahun seharga Rp25 ribu.

Dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis 9 Juni, Luhut mengaku rencana penaikan tiket tersebut adalah berdasarkan studi komprehensif dengan UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization).

Menurut Luhut, pembatasan jumlah pengunjung terkait kondisi Borobudur yang telah mengalami pengurangan ketinggian dan kerusakan. Selain itu, dengan pembukaan jalan tol yang akan melintasi wilayah Borobudur, Luhut memperkirakan sekitar 26 juta pengguna jalan akan melewati dan berpotensi mengunjungi Borobudur.

Dan penaikan harga tiket masuk, lanjut Luhut, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan revitalisasi cagar budaya tersebut. Akan tetapi, Luhut mengoreksi rencana tersebut. "Tapi karena ribut-ribut semua, ya sudah deh tunda aja dulu. nanti kita pelajari," ujar Luhut.

Baca juga: Luhut Sebut Mahalnya Tiket Borobudur dari Hasil Studi

Candi Borobudur adalah peninggalan Buddha terbesar di dunia dari Dinasti Sailendra antara 780-840 Masehi. Peninggalan ini dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah. Peninggalan ini ditemukan oleh Pasukan Inggris pada tahun 1814 dibawah pimpinan Sir Thomas Stanford Raffles. Area candi berhasil dibersihkan seluruhnya pada 1835. Sehingga, sudah pasti butuh anggaran untuk merevitalisasi dan merawat peninggalan bersejarah tersebut.

Akan tetapi, pembangunan kepariwisataan sejatinya tidak untuk mengeruk keuntungan finansial semata melainkan pemenuhan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata. Pemenuhan hak pribadi itu diatur secara lugas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Disebutkan dalam regulasi itu, setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata. Pariwisata ditetapkan sebagai hak karena berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual itu tidak mengenal kasta sosial. Semua lapisan masyarakat dari yang paling miskin sampai kaya mempunyai hak sama untuk menikmati keindahan pariwisata. Kesempatan yang sama itu memang membutuhkan pengaturan seadil-adilnya oleh pemerintah.

Cari popularitas

Dan dalam rapat dengan  DPR, Luhut meminta para politisi tidak memperkeruh masalah soal tingginya harga tiket naik stupa Candi Borudur. "Kadang-kadang maaf teman-teman bapak-ibu langsung kritik, nembak saya tanpa tahu masalahnya. Saya mohon kerja sama sekalian, Kalau ragu dengan rencana saya, telepon saja tanya apa masalahnya sih. Jangan cari popularitas dengan nyerang saya, pak," kata dia.

Yang pasti, Luhut menegaskan persoalan harga tiket tersebut adalah masuk dalam kewenangannya. Karena, jelas dia, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi juga memiliki fungsi untuk mengoordinasikan sektor pariwisata.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga membantah mengurus semua masalah pemerintah. Menurut Luhut, tugas-tugas yang ia kerjakan berdasar perintah Presiden Joko Widodo dan diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2019.

Luhut pun mengaku tak tahu alasan dirinya kerap ditunjuk Jokowi untuk menangani sejumlah persoalan yang kerap di luar kewenangan lembaganya. Setidaknya, ada 27 penugasan dari Presiden kepada Luhut. "Kenapa presiden mau memberikan itu? Ya tanya presiden," ucap Luhut.

Baca juga: Luhut Dapat 27 Tugas Khusus, Pakar: Presiden Jokowi Memandang Urgen

Penjelasan itu seakan menjawab sindiran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut Luhut bak Menkosaurus atau menteri koordinator segala urusan.

Presiden Joko Widodo memang mempercayakan sejumlah kepada Jenderal Luhut. Seperti, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional, hingga mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: Luhut Ungkap Tim Tesla Kagum dengan Industri di Morowali

Di luar pemerintahan, Luhut juga mendapatkan beragam peran. Seperti, sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar. Dia beserta sejumlah petinggi partai lainnya, hadir dalam Silaturahim Nasional Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca juga: Luhut hingga Airlangga Hadiri Silaturahim Nasional KIB

Di periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Luhut juga mendapatkan beragam peran. Mulai dari tim sukses pada Pilpres 2014, menjadi Kepala Staf Presiden, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan pada 2016 menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Baca juga: Luhut : Jangan Buru-Buru Beralih ke Endemi

Uniknya, sejumlah elite PDIP sebagai partai koalisi pemerintah, justru yang mempertanyakan pemberian kepercayaan peran dan jabatan kepada Luhut. Seperti, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menilai kepercayaan yang luar biasa dan super dari Presiden Jokowi kepada Luhut. Bahkan, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto sempat menyebut power politik Luhut yang kuat. Sedangkan anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu sempat mengibaratkan Luhut sebagai perdana menteri di pemerintahan Jokowi. Bahkan, Masinton pernah menyebut Luhut sebagai Brutus Istana.

Anggota Komisi VI DPR RI dari FPDIP Deddy Yevri Sitorus juga mempertanyakan rencana menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur. Dia menganggap kebijakan itu cenderung mengarah ke komersialisasi.  Deddy yang merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu juga mengkritisi sejumlah rencana Luhut dalam mengurus sengkarut minyak goreng.

Baca juga: PDIP Sebut Luhut Punya Konflik Kepentingan Urusi Sengakrut Minyak Goreng

Yang pasti, konstitusi sudah mengamanatkan sejumlah kewenangan prerogatif kepada presiden termasuk untuk memilih anggota kabinet. Kalau untuk pengisian posisi menteri saja adalah kewenangan multak dari presiden, apalagi kalau untuk pengisian fungsi di bawah menteri.

Baca juga: Usul Ganjar Tunda Penaikan Tiket Stupa Bodobudur Diterima Luhut

Presiden Jokowi tidak mungkin sembarangan menunjuk orang tertentu ke jabatan atau pekerjaan khusus. Selain faktor kedekatan, presiden juga pasti melihat sejumlah kelebihan sosok Luhut. Seperti, political trust dan melihat latar belakang dari Luhut.

Di mana Luhut mampu bekerja secara efektif dan berani pasang badan terhadap Presiden Jokowi. Luhut diyakini mampu menyelesaikan tugas dan juga mengambil reaksi yang tepat untuk mengatasi penolakan. Akan tetapi, kita tidak tahu apakah para elite politik meyakini hal yang sama.