Luhut Dapat 27 Tugas Khusus, Pakar: Presiden Jokowi Memandang Urgen

Presiden Joko Widodo diyakini telah mempertimbangkan secara matang untuk menyerahkan 27 tugas khusus kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atau LBP.

"Ada aspek political trust kepada Luhut bahwa sektor yang ditangani membutuhkan figur orang dengan kemampuan kepemimpinan yang bisa diterima semua pihak. Luhut kan merupakan menteri yang senior, berlatar belakang militer, punya kemampuan manajerial, mampu membaca situasi psikologi politik elite politik. Luhut juga punya bargaining politik sangat kuat. Dia senior, berlatar belakang militer, memiliki relasi yang sangat kuat, dan disegani para menteri," kata pakar ilmu politik Universitas Airlangga Kris Nugroho saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (11/6).

Baca juga: Luhut Canangkan Tiket baru Borobudur, Turis Lokal Rp750 Ribu

Presiden Joko Widodo memang mempercayakan 27 tugas kepada Jenderal Luhut. Seperti, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional, hingga mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: Kepercayaan Baru, Luhut Diperintah Bereskan Sengkarut Minyak Goreng

Kris menilai, Presiden Jokowi tentu menilai persoalan itu adalah urgen dan Presiden Jokowi memandang Luhut mampu menyelesaikan beragam tugas secara efektif. "Ini menunjukkan sesuatu yang sangat urgen dari sisi presiden. Tentu saja ada harapan dan keinginan segala kebijakannya ditangani oleh Luhut sehingga prosesnya bisa aman," ucapnya.

Baca juga: Luhut Sebut Mahalnya Tiket Borobudur dari Hasil Studi

Selain itu, sambung ia, Luhut juga berani pasang badan terhadap kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan, kegaduhan seputar rencana penaikan tarif untuk menaiki Candi Borobudur dan wacana penundaan pemilu. "Situasi mereda dan Jokowi tidak terimbas. Semua bisa diselesaikan dengan tenang. Itu adalah kemampuan Luhut dalam membaca situasi dan mengambil reaksi yang tepat sehingga tidak ada reaksi yang mengarah ke presiden," kata Kris.

Sejumlah politisi sempat melontarkan pernah mengkritisi sejumlah tugas yang dijalani oleh Luhut. Seperti, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut Luhut bak Menkosaurus atau menteri koordinator segala urusan.

Baca juga: PDIP Sebut Luhut Punya Konflik Kepentingan Urusi Sengakrut Minyak Goreng

Selain itu, sejumlah elite PDIP juga mempertanyakan pemberian kepercayaan peran dan jabatan kepada Luhut. Seperti, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menilai kepercayaan yang luar biasa dan super dari Presiden Jokowi kepada Luhut. Bahkan, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto sempat menyebut power politik Luhut yang kuat. Sedangkan anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu sempat mengibaratkan Luhut sebagai perdana menteri di pemerintahan Jokowi. Adapun anggota Komisi VI DPR RI dari F-PDIP Deddy Yevri Sitorus juga mempertanyakan rencana menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur. Dia menganggap kebijakan itu cenderung mengarah ke komersialisasi.  Deddy yang merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu juga mengkritisi sejumlah rencana Luhut dalam mengurus sengkarut minyak goreng.

Penyeimbang parpol

Selain itu, sambung Kris, Presiden Jokowi membutuhkan Luhut sebagai penyeimbang terhadap keberadaan partai politik di dalam kabinet. Apalagi, menteri koalisi berbasis partai politik cenderung bersifat sangat transaksional.

"Pada saat menteri dari parpol dan kalangan sipil bermanuver karena politik praktis, Luhut kan kenceng (lurus) saja. Ini merupakan bagian dari kelebihan pengendalian manajemen konflik Jokowi," tutur Kris.

Sehingga, sambung Kris, resistensi kalangan parpol terhadap Luhut sangat terbuka. "Pak Luhut pasti sudah melakukan lobi-lobi juga. Kemampuan dia membaca situasi politik sangat dibutuhkan oleh Jokowi sebagai menteri yang bisa dipercaya," kata dia. (X-15)