Presidensi G-20 dan Kesiapan Indonesia Hadapi Transformasi Digital

PEMULIHAN ekonomi melalui transformasi digital menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk menjawab pertanyaan, bagaimana negeri ini menghadapi isu ekonomi digital dan mampu meningkatkan daya saing sekaligus memberdayakan sumber daya manusia (SDM) sebagai tujuan yang hendak dicapai.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tentunya bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah disebabkan perlu usaha kajian yang mendalam dan kritis atas persoalan kondisi perkembangan ekonomi digital dan kesiapan dari SDM.

Terlebih bila kita kaitkan dengan perhelatan Presidensi Group of Twenty 20 (G-20) di Indonesia. Mengingat hal tersebut merupakan momentum strategis kerja sama 20 negara antara negara maju dan berkembang. Negara-negara yang tergabung di dalamnya merepresentasikan permasalahan isu strategis untuk merespons perkembangan ekonomi global secara kolektif yang mewakili sekitar 60% penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia.

Pada kesempatan tertentu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan momentum Presidensi G-20 sebagai upaya untuk melakukan transformasi digital inklusif. Hal tersebut dilakukan dengan mengembangkan tata kelola digital yang dilakukan secara seimbang dan didiskusikan bersama antara negara berkembang dan negara maju.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan juga paparan Menteri Kominfo, tentu bukan pekerjaan mudah. Perlu usaha kajian mendalam dan kritis atas persoalan kondisi perkembangan ekonomi digital dan kesiapan dari SDM.

Isu digital dalam Presidensi G-20, Kemenkominfo akan mengangkat tiga isu prioritas terkait aksesbilitas transformasi digital, di antaranya mendorong isu pemerataan akses digital, mewujudkan literasi digital, dan pengelolaan arus data lintas batas yang aman (cross-border data flows). Beberapa hal dapat dirasakan terkait pemerataan akses digital dapat dirasakan masyarakat Indonesia, antara lain terdapatnya peningkatan akses digital untuk semua, terdapat perluasan infrastrukturl digital, terdapat penyesuaian kebijakan di tengah ekonomi global yang menggerakan pengetahuan dan informasi digital seperti perkembangan e-commerce, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, dan kerja dapat dilakukan di mana saja. Selain itu, terdapat dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pemanfaatan digitalisasi, terdapat penguatan kepercayaan dalam ekonomi digital, dan lainnya.

Hal kedua terkait fokus transformasi digital yang telah dilakukan Indonesia untuk mewujudkan literasi digital, antara lain Kemenkominfo mendorong skema dalam penerapan literasi digital di negara-negara berkembang melalui penerapan techcompany dan organisasi di dalam maupun di luar negeri. Hal ketiga dalam pengelolaan arus data lintas batas yang aman. Hal tersebut muncul dari mayoritas anggota G-20 untuk mendorong kepentingan aturan internasional untuk melindungi data sensitif dengan kehati-hatian, sekaligus mengatur alur data lintas batas negara. Dalam kondisi ini, Indonesia perlu mendefinisikan kepentingan nasional sebagai komitmen bersama dengan negara-negara G-20.

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN memiliki peranan yang strategis diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah keketuaan G-20 yang berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga akhir November 2022. Tentunya kepercayaan tersebut patut disyukuri di tengah persoalan pandemi yang menyerang dunia secara global.

Gelaran G-20 di Indonesia mengusung tema, Recover Together, Recover Stronger dari Indonesia Dunia Pulih Bersama. Hal tersebut menjadikan sebuah momentum yang memengaruhi posisi kepemimpinan Indonesia di mata dunia. Tentu saja dengan harapan dapat memberikan pesan bahwa Indonesia siap dalam mempromosikan ketahanan ekonomi nasional, dan upaya pemulihan ekonomi sebagai respons terhadap pandemi covid-19. 

Daya saing SDM

Hal tersebut digunakan untuk dapat mempromosikan kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam pembahasan isu glolbal, mempromosikan budaya, pariwisata, dan industri kreatif, serta mengoptimalkan kepentingan nasional lainnya. Sebagai negara berkembang, Indonesia mengemban tugas pada masa pandemi untuk dapat meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi berbasis digital, mengembangkan arsitektur kesehatan global, dan terakhir adalah agenda kepentingan nasional yang strategis. Salah satu hal yang menarik adalah pemanfaatan G-20 mendorong agenda transformasi digital di Indonesia sebagai salah satu respons terhadap dampak pandemi.

Dalam pengamatan saya, agenda Presidensi G-20 di Indonesia merupakan sebuah kesempatan yang strategis dalam peningkatan kualitas daya saing SDM untuk kepentingan nasional yang mampu melakukan transformasi digital. Hal tersebut mengingat bahwa kondisi daya saing SDM Indonesia masih relatif rendah. Data dari The International Institute for Management Development (IMD) 2021 memberikan laporan bahwa daya saing Indonesia pada peringkat ke-37 dari total 64 negara. Di 2021 itu ada sedikit peningkatan dari peringkat 40 di 2019.

Hal lainnya, Indonesia harus mampu mempersiapkan diri dari sisi kapasitas SDM agar mampu berdaya saing dalam dunia perekonomian agar tidak tertinggal dengan negara anggota lainnya karena Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mewakili ASEAN. Secara global, usaha Indonesia turut serta dalam mengatasi krisis ekonomi di tengah tantangan disrupsi digital diharapakan dapat membawa kepentingan ekonomi ASEAN ke dalam G-20. 

Hal selanjutnya, peran serta aktif Indonesia untuk dapat menjawab tantangan transformasi digital dapat dilakukan dengan melakukan loncatan-loncatan inovasi ekonomi digital melalui pendekatan kolaboratif dan inklusif yang mewakili seluruh kepentingan nasional maupun negara berkembang lainnya.

Hal terakhir yang dapat saya pahami menyikapi posisi Indonesia dalam forum Presidensi G-20 sesuai dengan tema yang diusung, marwahnya tidak menjadi luntur untuk mendorong semangat pemulihan bersama dan bangkit dari krisis semasa pandemi menuju endemi. Loncatan transformasi digital perlu disambut baik dengan penuh keterbukaan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan tanpa membawa friksi ego sektoral, termasuk dalam penegasan regulasi yang disepakati.