Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
WAR is over (if you want it). Perang bakal berakhir jika Anda betul-betul menginginkannya. Begitu barangkali pesan yang ingin ditekankan mendiang John Lennon dalam lagu Merry X-Mas (War is Over). Lagu yang dirilis pada 1971 itu berisi kemuakan Lennon atas campur tangan politikus Amerika Serikat dalam perang saudara di Vietnam. Andai masih hidup, pentolan The Beatles yang mati ditembak penggemarnya pada 8 Desember 1980 itu tentu kini bakal tersenyum. Dalam beberapa dekade terakhir atau setidaknya setelah era Perang Dingin dan bubarnya Uni Soviet, perang tidak lagi menjadi pilihan utama bagi pemimpin sejumlah negara untuk menunjukkan eksistensi mereka.
Perdagangan kini menggantikan pendekatan politik-militer dalam kebijakan hubungan internasional. Berbeda dengan sistem politik-militer, sistem perdagangan tidaklah dibentuk dari sejumlah negara berdasarkan kekuasaan dan wilayah, tetapi atas apa yang mereka hasilkan, entah itu barang entah jasa. Inilah yang membuat mereka semakin bergantung pada satu sama lain. Memang tetap ada sejumlah negara yang unggul atau dianggap kuat, tapi negara-negara yang lebih kecil pun punya kedudukan yang sama. Mereka tetap punya fungsi spesialis sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hong Kong, Singapura, atau Finlandia, misalnya, bukanlah negara besar, tetapi tetap dihormati lantaran kemampuan produksi mereka, baik di bidang manufaktur maupun teknologi.
Intinya, kini semakin banyak negara yang mengutamakan untuk mengembangkan sistem perdagangan ketimbang kekuatan militer. Meski ada sejumlah kisah buram seperti Perang Teluk hingga beberapa jilid, itu lebih didorong faktor gengsi dan arogansi ketimbang motif ekonomi untuk mencari koloni seperti yang terjadi sepanjang abad ke-18 hingga ke-19. Negara-negara yang terlibat dalam konflik itu pun sadar, ongkos perang jauh lebih mahal ketimbang keuntungan yang didapat.
Itu pula yang disadari Vladimir Putin. Petualangan militer (saya tidak mau menyebut invasi) yang dilakukan pemimpin Rusia itu di Krimea (2014) dan kini Ukraina bukan untuk mencari bahan mentah untuk kebutuhan negaranya, melainkan lebih didasari harga diri yang tertampar setelah AS dan sekutu mereka, NATO, mengkhianati komitmen yang telah disepakati pada era 1990-an untuk tidak memperluas pengaruh mereka di Eropa Timur, apalagi sampai memengaruhi negara-negara bekas pecahan Soviet.
Dari perspektif itu, menurut sejarawan Israel yang banyak meneliti soal perang, Yuval Noah Harari, atas apa yang terjadi di Krimea pada 2014 (dan kini Ukraina), kesalahan terbesar justru patut disematkan di pundak Bill Clinton dan George W Bush ketimbang Putin. Jadi, sungguh naif jika kita mengabaikan latar belakang permasalahan ini, apalagi selalu melihat Rusia sebagai agresor. Apalagi, dalam berbagai kesempatan, pemimpin 'Negeri Beruang Merah' itu pun berulang kali menegaskan tidak berniat menguasai wilayah Ukraina. Selain ingin memperingatkan pemimpin Ukraina yang condong mendekat ke Barat, dia cuma ingin melindungi rakyat di wilayah Donbas yang pro-Rusia dari penindasan rezim Kyiv (pemerintah Ukraina).
Putin pun sepertinya sadar perang yang berkepanjangan tidak akan membawa banyak manfaat, selain ongkos yang pastinya tidak sedikit. Begitu juga AS dan sekutu NATO mereka yang kini terkesan hanya berpangku tangan atas konflik yang terjadi di Ukraina. Padahal, jelas-jelas mereka yang memprovokasi untuk membangunkan ‘Beruang’ tidur. Saya kira bukan perkara berani tidak berani, mereka pastinya berkalkulasi untung ruginya jika terlibat jauh dalam konflik ini. Lagi pula, bukankah kapitalisme, sistem ekonomi yang diusung mayoritas negara Barat, telah mendominasi dunia saat ini. Jadi, buat apa repot-repot mengeluarkan bedil jika dengan berdagang saja kemakmuran bisa didapat? Tiongkok, negara raksasa yang kuat secara ekonomi dan militer pun, tentu kini akan berpikir berulang kali untuk menganeksasi Taiwan, misalnya.
Kendati demikian, menganggap perang tidak akan meletus lagi di masa depan tentu juga naif. Biar bagaimanapun pasti ada saja pemimpin yang akan tergoda untuk bertualang secara militer, entah karena putus asa entah merasa jemawa seperti Hitler. Karena itu, untuk mengingatkan, pesan yang disampaikan Lennon di atas kiranya patut jadi bahan renungan kita semua. Jangan sekali-kali memantik api (baca: perang) jika ingin tatanan hidup berjalan tenteram dan damai. Peace!
Para konsultan ini sebenarnya memiliki opini-opini, terlebih saat diskusi. Namun, untuk menuangkannya ke dalam bentuk tulisan tetap perlu diasah.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Hasan mengemukakan pemerintah tak pernah mempermasalahkan tulisan opini selama ini. Hasan menyebut pemerintah tak pernah mengkomplain tulisan opini.
Perlu dibuktikan apakah teror tersebut benar terjadi sehingga menghindari saling tuduh dan saling curiga.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
MENTERI Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menyatakan bahwa upaya Uni Eropa dan NATO membuat kekalahan strategis terhadap Moskow tidak akan berhasil. Empat alasan barat tak mampu taklukan Rusia
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapan untuk melanjutkan putaran ketiga pembicaraan damai dengan Ukraina. Kemungkinan pertemuan digelar di Istanbul, Turki.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapan Moskow untuk menggelar pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump sekaligus melanjutkan putaran ketiga perundingan damai dengan Ukraina.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin membuka peluang bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah upaya Moskow melanjutkan proses negosiasi damai dengan Ukraina.
KERJA sama antara Moskow dan Teheran dalam pengembangan nuklir damai sepenuhnya sah dan akan terus berlanjut.
WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengungkapkan pemerintah Indonesia tengah mengkaji tawaran impor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dari Rusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved