Optimisme Indonesia Sejahtera di 2045

DI tengah suasana hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, saatnya kita menggaungkan kembali semangat kebangsaan disertai optimisme bahwa bangsa kita akan mencapai kesejahteraan menuju Indonesia maju. Kami sesungguhnya telah memiliki Visi Negara Kesejahteraan 2045 yang berisi tekad bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara ekonomi besar lainnya di dunia.

Namun, pandemi covid-19 yang terjadi saat ini, membuat kita harus melakukan restarting dan rebooting tentang skenario untuk mewujudkan visi 2045 tersebut. Hampir dua tahun, dunia dilanda pandemi, termasuk Indonesia. Berbagai upaya dan kerja keras telah dilakukan pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk menekan penularan covid-19 disertai langkah-langkah guna mengatasi dampak sosial-ekonomi. Tidak ada negara yang memiliki pengalaman dalam pengendalian covid-19 ini. Apalagi saat ini muncul berbagai varian baru yang penularannya sangat cepat.

Di antara banyak program, vaksinasi merupakan hal yang amat penting. Program vaksinasi meningkat dari rata-rata 1 juta pada Juli menjadi rata-rata 2,5 juta per-hari pada Agustus dan September 2021. Dengan demikian, kita dapat menyuntikkan sekitar 220 juta dosis vaksin pada akhir 2021.

Penanganan kesehatan, penyediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan dan perhatian terhadap para tenaga kesehatan terus diberikan. Kita juga harus menyiapkan pengendalian penyakit, ketersediaan rumah sakit dan tenaga kesehatan, perilaku hidup sehat serta kemampuan memproduksi vaksin. Di saat yang sama, kebijakan bantuan sosial dikeluarkan pemerintah guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menahan laju pelambatan ekonomi berupa stimulus dan insentif bagi pekerja dan dunia usaha agar tetap bergairah. Untuk itu, pemerintah juga memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditinjau secara periodik agar kegiatan ekonomi masyarakat bisa pulih kembali pada kwartal keempat 2021.
 
Terlihat positif

Tanda-tanda ke arah membaiknya pemulihan ekonomi sudah terlihat positif dengan pertumbuhan ekonomi pada 7,07% pada kuartal kedua ini. Pertumbuhan terjadi karena komponen pengeluaran atau agregat demand sudah tumbuh positif di kuartal II. Tercatat ekspor impor tumbuh 31,78% (yoy) dan 31,22% (yoy) karena permintaan domestik dan global yang melesat. Sementara konsumsi pemerintah tumbuh 8,06% (yoy). Tentu kita berharap tren yang positif akan terus meningkat sehingga akan mempercepat kita untuk keluar dari krisis.

Di bidang politik, kita telah memilih demokrasi sebagai pilihan sistem dalam tata kelola pemerintahan kita. Pancasila sebagai dasar negera kita, yaitu sila ke-4, menyiratkan pilihan kita tentang demokrasi tersebut. Sebagai sebuah sistem, praktik demokrasi di Indonesia selalu mengalami pasang surut seiring dinamika kehidupan sosial politik yang terjadi. Kini, demokrasi di Indonesia pada era reformasi, terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika masyarakat.

Kita berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden langsung selama empat kali disertai pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota secara aman, tertib dan lancar. Ini bukti bahwa demokrasi elektoral kita mampu menghasilkan kepemimpinan, baik nasional maupun daerah, dengan legitimasi yang sangat kuat. Partai Golkar sebagai salah satu partai politik yang menjadi pilar demokrasi di negara kita, selalu berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi. Dengan berdemokrasi, kita dapat mengelola keragaman kehendak, keinginan, dan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, sistem pemerintahan kita semakin memperkuat presidensialisme dengan tetap menjaga mekanisme check and balances melalui sistem perwakilan kita di parlemen yang harus terus kta tingkatkan kualitasnya. Namun dunia telah mengakui kita sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia yang menerapkan demokrasi.

Tentang praktik demokrasi di Indonesia, baru-baru ini The Economist Intellegence Unit (EUI) merilis tentang Democracy Indeks 2020. Hal itu dilihat dari lima indikator, yaitu proses elektoral dan pluralisme (electoral process and pluralism), fungsi pemerintahan (functioning of government), partisipasi politik (political participation), kebebasan sipil (civil liberties) dan budaya politik (political culture).

Rilis tersebut menyebutkan bahwa pandemi covid-19 memengaruhi kualitas demokrasi secara global, termasuk Indonesia. Laporan itu menyebutkan Indonesia masuk kategori negara demokrasi yang belum sempurna (flawed democracy). Dalam kategori fungsi pemerintahan (functioning of government), Indonesia dengan skor 7.5 menunjukan kinerja lebih baik daripada kebanyakan negara di dunia (median 5.0).

Tantangan global

Untuk indikator proses elektoral dan pluralisme, Indonesia mendapat nilai baik dengan skor 7,85. Demikian juga dalam hal partisipasi politik, kita mendapat skor 6,11 namun turun dalam hal budaya politik (political culture) dan kebebasan sipil (civil liberties). Karena itu, kita harus terus meningkatkan penghormatan atas kemajemukan, meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama, dan penghargaan terhadap HAM. Kehadiran Golkar Institute adalah untuk meningkatkan kualitas kader dengan tiga pilar kemampuan, yaitu ekonomi, politik, dan kepemimpinan. Pendidikan politik tersebut dimaksudkan untuk melahirkan masyarakat yang tertarik terhadap politik sebagai instrumen untuk transformasi politik bagi generasi muda ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Sebagai partai yang memiliki kursi terbesar kedua di parlemen, terus mencoba melakukan review terhadap berbagai regulasi yang menjadi kendala bagi terwujudnya iklim ekonomi yang sehat dan kondusif bagi kesejahteraan masyarakat. Golkar pun ikut melahirkan UU Cipta Kerja dan aktif mengawalnya agar menjadi babak baru transformasi struktural ekonomi kita. Tujuannya agar iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja makin terbuka.

UU tersebut sekaligus sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi sekaligus memberikan perlindungan dan kemudahan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UU tersebut juga menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi baru yang memberikan perlindungan bagi para pekerja. Untuk menghadapi Indonesia 2045, kita harus menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan kesejahteraan. Tantangan besar itu antara lain berupa perubahan iklim dan menipisnya sumber daya, perkembangan demografi, urbanisasi, inovasi teknologi (digital) dan revolusi industri 4.0, serta kesempatan dan ketimpangan (ekonomi dan akses).

Tantangan perubahan iklim merupakan isu global yang harus kita hadapi. Pemanasan global pada 2017 sudah mencapai 1% level di atas pre-industrialisasi. Para ahli memprediksi, dengan kecepatan polusi dan emisi gas seperti sekarang, maka kenaikan bisa mencapai hingga 2,5% pada 2050 yang akan jadi masalah serius.

Di tengah berbagai tantangan yang ada, kita harus optimistis mampu mewujudkan kesejahteraan Indonesia pada satu abad kemerdekaan nanti. Pada 2019 kita sudah masuk kategori negara berpenghasilan menengah tinggi (upper-middle income) dengan GDP US$4.050. Namun, akibat pandemi di seluruh dunia, kita turun menjadi negara berpenghasilan menengah rendah (lower-middle income) dengan GDP US$3.870.

Karena itu, kita harus kembali meningkatkan pendapatan masyarakat kita dengan cara memperbesar kelompok kelas menengah sehingga dapat mengurangi ketimpangan secara signifikan. Kita bertekad keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap) dengan pendapatan di atas US$12.500 per kapita pada 2036. Diharapkan pada 2045, kita menjadi negara dengan pendapatan tinggi (high income) sebesar US$23.199 per kapita.

Untuk mencapai semua itu, setidaknya ada tiga pilar yang harus menjadi perhatian; pertama, pembangunan manusia dan penguasaan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi yang berbasis kepada global value chain, peningkatan produktivitas, pengembangan blue economy, green economy dan circular economy yang mendorong pembangunan berkelanjutan secara inklusif. Ketiga, memperkuat ketahanan kohesi sosial dan tenun kebangsaan Indonesia.

Pancasila harus kita jadikan sebagai perekat tenun kebangsaan. Sebagai warga bangsa yang disatukan karena perbedaan dan kemajemukan, nilai-nilai dan wawasan kebangsaan merupakan prasyarat mutlak yang harus dijaga demi tetap tegak dan utuhnya NKRI.