Mendorong Reformasi dan Visibilitas Peran Parpol

SALAH satu hal yang absen dalam diskursus penanganan pandemi adalah absennya peran partai politik (parpol). Alih-alih berperan aktif dalam pandemi, sebagian dari elite parpol justru meminta fasilitas lebih pada negara dan tidak sensitif pada kondisi. 

Terakhir adalah blunder pernyataan dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline Irene, yang mengatakan perlunya rumah sakit khusus pejabat saat pandemi. Hal lain, adalah dimulainya konsolidasi partai, seperti Golkar, yang mendorong dipromosikannya Ketua Umum Airlangga Hartanto dalam perhelatan Pilpres 2024. Pada saat yang bersamaan, kita sedang menyaksikan kacau balaunya penanganan pandemi ini.
 
Minimnya peran parpol di Indonesia dalam penanganan pandemi berakar pada lemahnya peran parpol dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi negara sistem demokrasi partai lainnya, Argentina misalnya. Ada dua alasan berkaitan dengan kondisi tersebut; lemahnya hubungan relasional parpol dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan tingginya cost politik demokrasi elektoral di Indonesia. 

Parpol dan klientisme 

Kehadiran parpol dan politisi di Indonesia dirasakan terbatas hanya saat momen elektoral. Atau paling jauh saat politisi terpilih mengadakan reses ke basis pendukungnya. Jauh dari ideal demokrasi yang menekankan hubungan aktif warga negara dengan parpol. Hal ini disebut oleh Aspinall (2019) sebagai lepasnya relasi parpol dengan masyarakat. Imbas hilangnya kehadiran (presence) parpol adalah pragmatisme masyarakat dalam kehidupan demokratis.

Kehidupan politik demokrasi terlepas dari institusi formalnya. Akibatnya, imaji masyarakat tentang parpol terbatas pada pragmatisme politik elektoral demokrasi wani piro. Ongkos demokrasi di Indonesia termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 2019, menyebut bahwa biaya pembiayaan politik di tingkat kabupaten/kota berkisar Rp5 miliar-Rp28 miliar, untuk tingkat provinsi berkisar Rp60 miliar-Rp78 miliar. 

Politik Indonesia amat tergantung pada hubungan penyandang dana dengan politisi. Aspinall menyebutnya sebagai hubungan klientistik. Akan tetapi, klientisme parpol yang berkembang di Indonesia tidak memiliki basis sosial dan material yang kuat. Aspinall dan Breschott(2019) menyebut klientisme di Indonesia sebagai klientisme gelindingan lepas (free-wheel clientism).
 
Di Argentina, parpol seperti Perosis memiliki kekuatan dan kontrol sumber daya patronase negara dan relasi kuat dengan masyarakat. Pada 2000, ribuan cabang partai di tingkat daerah mendistribusikan manfaat material ke masyarakat kelas pekerja (Levitsky 2003). Lembaga politik efisien menjaga relasi dengan basis pendukungnya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (basic needs) masyarakat. 

Peran politik formal dalam kehidupan informal diambil oleh organisasi kemasyarakatan dan LSM seperti Jaringan Gusdurian, Sambatan Jogja (SONJO) dan inisiatif swadaya masyarakat. Kehadiran parpol dalam politik informal sangat minim. Alih-alih turut berkontribusi aktif dan masif dalam penanganan pandemi, parpol di Indonesia minim peran dan banyak mengeluarkan blunder yang mendapat respons negatif masyarakat. 

Reformasi peran parpol 
 
Isu reformasi sistem tata politik di Indonesia sudah lama dibicarakan. Tenggelam dan timbul dalam hiruk-pikuk korupsi, gaduhnya kehidupan politik dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol. Survei Indikator Politik Indonesia 1-3 Februari 2021, menempatkan parpol di urutan terakhir lembaga yang dipercaya oleh publik. Idealnya dalam negara demokrasi, parpol dan politisi merupakan kehendak aktif dari setiap kondisi sosial-politik masyarakat. Dalam kondisi pandemi, sangat relevan untuk membincang isu ini. Ada dua hal yang bisa dilakukan ke depan. 

Pertama, mendesak peran sosial parpol dan politisi dalam menangani pandemi. Parpol bukan sekadar mesin kendaraan elektoral. Parpol adalah mesin penjaga gerbang demokrasi dengan basis yang tersebar luas. Parpol juga merupakan sistem yang mendukung tujuan demokrasi; keselamatan rakyat (salus populi) dan kesejahteraan. Karena kondisi pandemi yang masih menghantui, pimpinan parpol hendaknya turut mengerahkan mesin partai dengan prioritas keselamatan rakyat. 

Partai memiliki peran informal seperti penyediaan kebutuhan masyarakat saat pandemi. Parpol harusnya mewujud bukan kendaraan elektoral kandidat semata, akan tetapi juga peran sosialnya. Kedua, memperkuat reformasi keuangan di tubuh parpol. Partai Perosis di Argentina mampu menjalankan peran sosialnya dengan turut menyediakan kebutuhan dasar masyarakat kelas pekerja Argentina. 

Hal itu yang membuat parpol memiliki relasi yang kuat dengan basis pemilihnya. Kondisi Indonesia dan Argentina memang tidak sama. Akan tetapi, peran ini perlu diperkuat ke depan. Crowdfunding dan inisiatif pengumpulan dana seperti yang dilakukan Gusdurian dan SONJO demi pelayanan sosial di masa pandemi layak dicoba oleh parpol dengan mengedepankan transparansi dan pengawasan masyarakat. 

Alih-alih melihat berbagai blunder yang terus berkembang, kita perlu mendesak peran parpol dalam pandemi ini. Pandemi ini adalah momentum untuk mendesak perubahan dalam kehidupan politik di Indonesia. Setiap ajakan bersatu melawan pandemi, kita belum melihat peran serta parpol. Setidaknya, upaya penguatan relasional partai dengan masyarakat serta perubahan pembiayaan partai akan meletakkan parpol dalam alur demokrasi di Indonesia kembali. Semoga.