Kamis 25 Maret 2021, 05:10 WIB

Menakar Kredibilitas Persidangan Online

Triantono Dosen Hukum Pidana Universitas Tidar Magelang | Opini
Menakar Kredibilitas Persidangan Online

Dok. Pribadi

LEX nemini operatur iniquum, neminini facit injuriam (hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapa pun, dan tidak melakukan kesalahan kepada siapa pun). Adagium tersebut memberikan pesan bahwa sistem dan instrumen hukum akan mendatangkan manfaat dan keadilan, jika diaktifkan, melalui struktur dan infrastruktur hukum yang memadai serta didukung budaya kesadaran hukum dalam masyarakat.

Belum berakhirnya masa pandemi covid-19 telah berdampak pada hampir segala aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek penegakan hukum. Proses penegakan hukum, khususnya hukum pidana, dihadapkan pada dilema.

Pada satu sisi terdapat batas waktu, baik penahanan maupun penyelesaian perkara, sedangkan di sisi lain, dengan diberlakukannya social distancing maupun physical distancing, tidak memungkinkan untuk adanya proses pemeriksaan perkara secara langsung (di muka pengadilan). Kepastian hukum, perlindungan HAM, serta tindakan pencegahan covid-19 menjadi fokus utama dalam mengatasi situasi dilema tersebut.

 

Penyesuaian dan pengaturan

Salah satu bentuk penyesuaian dalam penegakan hukum pidana ialah dilakukannya persidangan pidana secara online. Hal ini merupakan respons yang bersifat khusus dari lembaga peradilan dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara di tengah belum meredanya penyebaran covid-19.

Persidangan pidana secara online mendapat pengaturannya melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Perma RI ini menggantikan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kemenkum dan HAM untuk melaksanakan persidangan secara teleconference.

Baik persidangan elektronik maupun teleconference memiliki kesamaan. Persidangan tersebut tidak dilaksanakan secara langsung dalam satu forum di pengadilan, tetapi menggunakan perangkat elektronik yang terhubung secara daring (online).

Persidangan pidana secara online merupakan kebijakan khusus yang diberlakukan di masa tertentu, dalam hal ini pandemi covid-19. Poin penting yang dapat berimplikasi pada pelaksanaan persidangan ialah adanya pergeseran makna tentang forum persidangan pengadilan. Jika sebelum pandemi, persidangan ialah pada forum persidangan di ruang pengadilan secara langsung. Namun, dengan persidangan online, forum persidangan berpindah melalui media elektronik.

Hal ini berdampak pada keberadaan pihak-pihak, baik majelis hakim, penuntut umum, maupun terdakwa/penasihat hukum di tempat yang terpisah. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, ketika masuk pada proses pembuktian yang begitu krusial.

 

Hambatan dan tantangan

Belakangan, persidangan elektronik mendapat sorotan karena masih memiliki titik lemah, khususnya terkait dengan masalah teknis, seperti gangguan sinyal, terbatasnya perangkat elektronik, serta masalah sumber daya manusia yang menguasai IT yang tidak merata, khususnya di daerah. Hal ini berpotensi menjadi penghambat dan dikhawatirkan akan berpengaruh pada kualitas persidangan.

Beberapa kalangan, seperti advokat, bahkan menilai pelaksanaan persidangan online belum merepresentasikan perlindungan bagi terdakwa. Menurutnya, hal itu disebabkan selama proses persidangan sulit untuk memastikan bahwa terdakwa dalam keadaan ‘bebas’. Terdakwa berada di rutan/LP atau ditempat penuntut umum tidak berada langsung di depan majelis hakim di Pengadilan.

Proses persidangan online juga membutuhkan suatu protokol keamanan cyber yang ketat. Hal itu disebabkan tidak saja seluruh proses dilakukan secara online, berkas-berkas administrasi (rekes-rekes) persidangan yang disirkulasikan antara penuntut umum, majelis, dan penasihat hukum juga dilakukan secara elektronik (online). Bukan tidak mungkin berkas-berkas tersebut berkaitan dengan alat bukti suatu perkara. Tanpa adanya protokol keamanan cyber, akan berisiko terhadap gangguan-gangguan, atau bahkan sabotase dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Protokol keamanan persidangan online juga dibutuhkan, lantaran prinsip terbuka untuk umum pada persidangan juga mengalami pergeseran. Semula dilakukan dengan pernyataan hakim dan dibukanya ruang persidangan menjadi dibukanya akses persidangan kepada publik secara online. Akses secara secara elektronik, tentu memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak mudah dikontrol majelis hakim layaknya persidangan secara langsung.

 

Pilihan terbaik

Semua pihak tentu berhak untuk tidak puas dengan mekanisme persidangan online. Bahkan, pada persidangan langsung pun hal itu biasa terjadi. Namun, seyogianya hal tersebut dapat disalurkan dengan elegan, melalui mekanisme yang sudah diatur dalam hukum acara, bukan justru melakukan tindakan yang tidak patut, seperti teriak-teriak, membentak-bentak penuntut umum, dan hakim di forum persidangan yang justru dapat berpotensi merusak wibawa dan kehormatan persidangan itu.

Persidangan elektronik (online), dalam pemeriksaan pidana menjadi alternatif terbaik yang dapat dipilih dimasa pandemi covid-19 seperti sekarang. Sekali lagi, bahwa ini ialah kebijakan khusus (eksepsional) dan pilihan yang harus dilakukan di masa sulit ini. Hal itu mengandung konsekuensi, bisa jadi dalam waktu dekat pelaksanaannya tidaklah ideal. Namun, secara prinsip persidangan online tidaklah berbeda dengan persidangan langsung pada umumnya.

Prinsip-prinsip doe process of law tetap dijunjung tinggi, untuk menjaga kualitas pembuktian, mendapatkan kebenaran materiil, serta putusan yang adil. Problem teknis, sumber daya manusia, maupun keamanan, tentulah bukan menjadi hal yang tidak mungkin untuk diperbaiki dan ditingkatkan.

Adanya terobosan/inovasi persidangan pidana secara elektronik melalui Perma RI No 4 Tahun 2020, sejatinya layak untuk diapresiasi sebagai ikhtiar menghadirkan persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Semua pihak hendaknya dapat menghormati kebijakan tersebut sebagai langkah untuk menjaga kredibilitas persidangan. Tentu tidak menutup kemungkinan adanya masukan yang konstruktif untuk perbaikan-perbaikan.

Tindakan-tindakan merusak kewibawaan dan kehormatan persidangan online menjadi preseden buruk dan bentuk kemunduran dalam mengawal keadilan. Untuk itu, proses persidangan online harus tetap fokus pada tujuannya, dalam kerangka doe process of law sehingga menjadi saran yang kredibel untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Baca Juga

  ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww.

Mengatasi Kesenjangan Digital Rakyat

👤Aswin Rivai Dosen Tetap UPN Veteran Jakarta 🕔Rabu 23 Juni 2021, 05:05 WIB
KRISIS pandemi covid-19 melahirkan kebijakan pemerintah yang juga memiliki kelemahan, di antaranya kurangnya perlindungan sosial bagi...
Dok.LIPI

Siapkah Pembelajaran Tatap Muka?

👤Anggi Afriansyah Peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI 🕔Rabu 23 Juni 2021, 05:00 WIB
COVER Media Indonesia pada 21 Juni 2021 sangat menarik karena menyajikan gambar hitam putih dan meminta orangtua untuk mengajak anak-anak...
Dok pribadi

Pajak Sembako dan Kegagalan Program Stunting

👤Muhammad Nalar Al Khair, Peneliti SIGMAPHI, Staf Ahli PKP Berdikari Bidang Ekonomi dan UMKM 🕔Selasa 22 Juni 2021, 21:20 WIB
Penurunan rasio penerimaan perpajakan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah untuk meningkatkan tarif pajak untuk menambah penerimaan pajak...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kereta Api Makassar-Parepare Membangun Ekonomi dan Peradaban

Belanda pernah membuat jalur kereta api Makassar-Takalar, namun sejak Jepang berkuasa jalur itu dibongkar. Dan baru era sekarang, Sulawesi Selatan kembali memiliki jalur  kereta api

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya