Kobarkan Aktivitas Ekonomi dan Pariwisata Kelautan

SETIAP 15 Januari diperingati sebagai Hari Dharma Samudera guna menghormati para pahlawan yang gugur dalam pertempuran Laut Aru, seperti Laksamana Madya TNI (Ant) Yosaphat Soedarso bersama 25 orang lainnya. Pertempuran ini terjadi setelah Ir Soekarno mencetuskan Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta, 19 Desember 1961 yang bermaksud merebut tanah Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda. Pesan terakhir Yos Sudarso kepada dua kapal lain melalui saluran radio yaitu, “Kobarkan semangat pertempuran!” 

Pesan Yos Sudarso tersebut sejatinya menjadi motivasi bagi bangsa Indonesia mengobarkan kembali pembangunan ekonomi berbasis laut (ekonomi biru) selama dan terutama pascacovid-19. Hal yang dapat dilakukan adalah membangun kota-kota pantai dan sentra-sentra produksi, sentra pariwisata sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Selain itu, diperlukan pula rehabilitasi wilayah pesisir yang merupakan basis utama pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang kini makin rusak dan terlantarkan untuk menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi kelautan dan pariwisata yang ramah lingkungan, yaitu secara ekonomi produktif, namun tidak merusak lingkungan.

Potensi

Kita bersyukur, pemerintahan Joko Widodo tetap menetapkan tujuh agenda/rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN ) IV, 2020-2024. Agenda prioritas pertamanya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, melalui pengelolaan sumber daya alam yang salah satunya sumber daya kelautan; dan akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Langkah-langkah seperti itu memang sangat penting lagi urgen karena Indoensia adalah negara kepulauan, yang memiliki potensi ekonomi kelautan melaui produksi perikanan yang melimpah dan pemandangan alam laut yang indah. Berdasarkan Deklarasi Djuanda pada 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, bergaris pantai sepanjang 108.000 km. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Hal ini dikonfirmasi dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa luas wilayah daratan Indonesia 1,91 juta km2 sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,40 juta km2.

Data KKP 2020 memperkirakan potensi ekonomi kelautan Indonesia ini bisa mencapai US$1.338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun. Sementara itu, pada suatu presentasi pada Februari 2020, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menyatakan sektor kelautan menyediakan lapangan kerja bagi 40 juta orang atau 1/3 total angkatan kerja Indonesia. Sebelumnya, pada Maret 2019, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan perkiraan kasar nilai potensi laut Indonesia senilai Rp1.772 triliun. Di angka Rp1.772 triliun ini; Rp312 triliunnya adalah dari perikanan, Rp45 triliun dari terumbu karang, Rp21 triliun dari mangrove, Rp4 triliun dari lamun, Rp560 triliun adalah potensi kekayaan pesisir, Rp400 triliun bioteknologi, Rp20 triliun wisata bahari, Rp210 triliun minyak bumi, dan Rp200 triliun dari transportasi laut.

Potensi laut yang selama ini luput dari perhatian adalah kekayaan arkeologi. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2020 menyebutkan ada 463 lokasi kapal tenggelam (shipwrecks) yang tersebar di perairan Indonesia. Dari sisi ekonomi, lokasi kapal tenggelam ternyata memiliki potensi ekonomi antara antara US$80 ribu (Rp1,1 miliar) hingga US$18 juta (Rp264 miliar). Harta karun di bawah laut juga bisa menjadi tujuan pariwisata yang bisa menghasilkan antara US$800 (Rp11,7 juta) hingga US$126 ribu (Rp1,8 miliar) per bulan per lokasi. 

Konektivitas antar pulau

Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru memang perlu diimbangi dengan pengembangan konektivitas antar pulau, yaitu dengan sistem jaringan transportasi kepulauan (tol laut)  untuk meningkatkan pemerataan distribusi barang dan jasa, juga untuk mendukung infrastruktur pariwista yang lebih merata, murah, dan efisien.

Tantangan lain yang memerlukan perhatian dari kita semua adalah pemerataan pembangunan di wilayah timur, yaitu wilayah kepulauan yang meliputi Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara sebagai wilayah ekonomi mandiri yang berbasis laut dan pariwisata dengan keindahan yang mengagumkan. Melalui pemerataan pembangunan, kegiatan ekonomi berbasis kelautan seperti jasa perhubungan laut, industri maritim, perikanan, dan wisata bahari dapat  diakselerasi di masa-masa mendatang.

Menurut RPJMN IV (2020-2024), diketahui pemerinah sedang mengembangkan standardisasi kinerja dan pengelolaan terpadu di tujuh pelabuhan hub (Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Pontianak/Kijing, Tanjung Priok/Patimban, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong), dan mengadakan rute pelayaran yang membentuk loop (42%). Pemerintah juga sedang melakukan pembangunan pelabuhan penyeberangan pada jalur utama logistik, pelabuhan penyeberangan mendukung kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN); terminal penumpang dan barang antar negara; penyediaan kapal penyeberangan; pembangunan pelabuhan penyeberangan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T); dan penyediaan subsidi penyeberangan perintis di daerah 3T.

KKI selama dan pascacovid-19

kita mengharapkan pemerintah memfokuskan penanganan covid-19 bagi para pelaut, baik para nelayan, awak kapal, para pegawai pelabuhan, para pemandu wisata bahari, para pedagang hasil laut dan pegawai toko swalayan yang berlokasi di daerah pelabuhanSalah satu kendala dalam upaya pembangunan ekonomi biru adalah penguasaan data kelautan. Makanya sungguh tepat apabila dalam beberapa kesempatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dengan potensi yang besar Indonesia harus bisa menguasai data dan informasi kelautan nasional. 

Sejauh ini, berdasarkan data kelautan yang tersedia (dan akan terus dilengkapi) Kemenko Marves telah menyusun rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia (KKI) tahap II (2020-2024) yang fokus pada pengelolaan kawasan konservasi perairan Indonesia. Namun, fokus Kemenko Marves tampaknya cukup terganggu oleh pandemi covid-19. Seperti di 2021 ini, Kemenko Marves hanya akan melaksanakan 30 dari 41 major project atau program prioritas dan proyek prioritas strategis yang telah dicanangkan. Covid-19 juga telah menghentikan sementara kegiatan pengumpulan data kelautan untuk menegakkan hukum (mencegah illegal fishing),  meningkatkan tangkapan ikan, dan melindungi biota dan spesies laut yang terancam punah.
 
Meski demikian, kita tetap berharap agar pemerintah tetap mengalokasikan investasi stimulus untuk pembangunan teknologi digital kelautan yang dapat membantu kita dalam memantau dan memahami lautan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Sistem pemantauan elektronik berbasis kecerdasan buatan (artifical intelligence) dapat memberikan kontribusi bagi proses pengumpulan data. Sedangkan pemanfaatan pemanfaatan drone canggih dapat membatasi penangkapan ikan secara ilegal di daerah-daerah di mana patroli laut konvensional telah dikurangi karena pandemi.

Akhirnya, kita mengharapkan pemerintah memfokuskan penanganan covid-19 bagi para pelaut, baik para nelayan, awak kapal, para pegawai pelabuhan, para pemandu wisata bahari, para pedagang hasil laut dan pegawai toko swalayan yang berlokasi di daerah pelabuhan. Artinya, pemerintah perlu melakukan rapid test, swab test dan memprioritaskan vaksinasi covid-19 bagi para pekerja sektor kelautan ini. Apabila para pekerja di sektor kelautan- termasuk anggota keluarganya- bebas dari covid-19,  kegiatan ekonomi dan pariwisata berbasis kelautan akan berlangsung secara lebih efektif dan produktif.