Abortus Sosial

DI tengah kejamnya virus korona, ada ‘kekejaman’ lain, berupa ‘kejamnya opini’ terhadap dua milenial, yang berakibat mundurnya mereka dari jabatan staf khusus presiden.

Dua orang muda itu ialah Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Belva Delvara yang mundur karena diserang di media sosial dalam perkara konflik kepentingan.

Potensi penyalahgunaan kekuasaan telanjang di depan mata apabila kekuasaan membuka diri bagi hadirnya konflik kepentingan. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Apakah kekuasaan boleh lugu, boleh tidak berburuk sangka atas potensi penyalahgunaan sehingga dirinya terbuka bagi hadirnya konfl ik kepentingan?

Salah satu jawaban kiranya bersemayam di dalam pengertian ‘consequentialism’, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan secara moral dibenarkan atau tidak dibenarkan, tergantung pada apakah perbuatan itu memproduksi konsekuensi, menghasilkan akibat yang baik atau buruk.

Baiklah diperiksa kembali keputusan Presiden Jokowi mengangkat sejumlah milenial menjadi staf khusus presiden. Sebagai pejabat publik, mereka boleh bertugas paruh waktu, boleh tetap mengurus bisnis.

Hal yang jelas membuka diri bagi hadirnya konflik kepentingan, namun niat pengangkatan mereka haruslah dipandang baik, sampai kemudian berkonsekuensi memproduksi sesuatu yang dapat dihakimi sebagai baik atau buruk.

Siapa yang menghakimi? Dalam perkara orang muda ini, seyogianya pertanyaannya, siapa yang membina? Seharusnya presiden yang memberi kekuasaan, dengan satu dan lain cara, harus pula (turut) membinanya.

Kontrol hal yang penting, namun eksesif dapat menghabisi orang muda. Agar tidak sampai terjadi ‘pembunuhan’, presiden yang memulai, presiden pula yang seharusnya turut memupuk orang muda itu.

Andi Taufan Garuda Putra pendiri Amartha, bisnis memberi pinjaman uang kepada pengusaha kecil di perdesaan, berbasiskan teknologi digital. Pada 21 November 2019, di beranda Istana Merdeka, bersama enam anak muda lainnya, dia diperkenalkan ke publik. Lima bulan kemudian, April 2020, meledaklah berita penyalah gunaan jabatan staf khusus presiden.

Hal itu gara-gara Andi menulis surat berlogo Sekretariat Kabinet, bertanggal 1 April 2020, ditujukan kepada camat, untuk membantu petugas lapangan Amartha mendata kebutuhan APD di puskesmas atau layanan kesehatan di desa. Disebutkan pula Amartha telah menerima komitmen yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tidak dijelaskan apa ‘komitmen’ itu.

Berhamburanlah kecaman bahwa terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Setelah berita itu meledak, Andi menyatakan mencabut surat tersebut dan meminta maaf.

Andi lulus ITB dan meraih gelar master of public administration dari Harvard. Salah satu area kunci dalam studi di Harvard Kennedy School ialah public ethics and political institution. Dalam suratnya dia berbicara ihwal ‘mengikuti kaidah sistem birokrasi’, bukan ihwal ‘etik kepublikan’ atau ‘konfl ik kepentingan’. Apa pun makna sekolah tinggi bagi dirinya, dalam permintaan maaf itu, ada pernyataan pokok, ‘menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai anak muda.’

Pada mulanya Andi hanya meminta maaf kemudian mengundurkan diri. Dia memang mendapat tekanan di ruang publik, agar juga mengundurkan diri, seperti yang dilakukan staf khusus presiden lainnya, Adamas Belva Delvara.

Belva ialah CEO Ruangguru. Dia mengundurkan diri dari jabatan staf khusus presiden pada 17 April 2020, setelah mendapat kecaman akibat Ruangguru, perusahaan yang didirikan dan dipimpinnya, mendapat proyek sebagai mitra Program Kartu Prakerja, yang ditengarai tanpa tender. Staf khusus presiden Jokowi lainnya didorong untuk juga mengundurkan diri mengikuti keputusan Belva.

Kartu Prakerja ialah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Menko Perekonomian menyatakan perusahaan milik Belva mendapat proyek itu sudah sesuai aturan. Belva telah mengundurkan diri dari jabatan staf khusus presiden, namun proyek Kartu Prakerja tetap dilaksanakan Ruangguru, milik Belva.

Di awal penunjukan mereka pun, sebetulnya telah muncul kritik, bukan hanya ihwal konflik kepentingan, melainkan juga karena sebagai pejabat negara, mereka dibolehkan bertugas paruh waktu. Timbul penilaian, mereka cuma dekorasi, cuma hiasan.

Fakta konflik kepentingan yang terjadi pada staf khusus presiden kiranya memberi kesan kuat bahwa paham consequentialism tak dapat diterapkan pada orang Indonesia. Korupsi bukan akibat, bukan konsekuensi, tetapi anteseden yang potensinya telah hadir di dalam niat, yang semula dipandang ‘baik’, setidaknya ‘bebas nilai’.

Oleh karena itu, pemeriksaan saksama rekam jejak urusan penting. Akan tetapi, sejujurnya, seberapa jauh orang bisa bicara rekam jejak seorang berumur 29 tahun (Belva) atau 32 tahun (Andi), ketika keduanya diangkat menjadi staf khusus presiden (2019)?

Orang muda perlu, bahkan harus diberi kesempatan berkembang. “Orang muda belum lagi membuat cukup banyak kesalahan yang tidak mungkin diperbaiki lagi,” kata John W Gardner yang pernah menjadi Menteri Pendidikan, dan Kesejahteraan di masa Presiden AS Lyndon Johnson dan menulis banyak buku.

Checks and balances hal penting dalam berdemokrasi. Sistem itu ditegakkan di atas keyakinan bahwa pemerintah akan menjalankan pemerintahan dengan baik apabila potensinya untuk menyalahgunakan kekuasaan ditekan. Lakukanlah tekanan itu, tapi jangan lakukan abortus sosial; jangan bunuh anak muda.

Ada pendapat sangat kejam tentang masa depan suatu negara. Bunyinya, “Jangan sampai terjadi di suatu negara, yang tua sedang sekarat, yang muda belum lahir.” Bahkan mungkin janin pun tak kuasa hidup di dalam rahim Ibu Pertiwi. Kenapa? Karena kita abortus sosial.