Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
POLEMIK ANOC World Beach Games yang bakal digelar di Bali pada Agustus mendatang masih berlanjut meski sudah ada pertemuan antara Gubernur Bali I Wayan Koster, Menpora Dito Ariotedjo, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari. Meski menyatakan mendukung perhelatan tersebut, Gubernur Bali tetap menolak kehadiran Israel.
Polemik yang masih berlanjut itu kemudian menjadi pertanyaan besar. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyampaikan alasan penolakan yang terkait dengan urusan luar negeri itu semestinya menjadi domain pemerintah pusat bukan kepala daerah.
"Harusnya urusan luar negeri adalah urusan pemerintah pusat, bukan urusan daerah. Jika seperti ini maka dianggap pemerintah daerah lebih berwenang dari pemerintah pusat," ujar Dede ketika dihubungi, Sabtu (15/4).
Baca juga: Koster Tegaskan Tetap Menolak Israel Hadir di Bali
Menurutnya, hajat olahraga besar itu sudah menjadi kebijakan yang sedianya harus menjadi komitmen semua pihak yang terlibat. Dikhawatirkan, polemik serupa akan menjadi preseden buruk ke depannya. Terlebih, Indonesia sebelumnya sudah kehilangan posisi tuan rumah Piala Dunia U-20.
"Kalau ini dibiarkan nanti bisa saja ada lagi pemimpin-pemimpin wilayah di bawah melakukan hal serupa yang bertentangan dengan kebijaksanaan nasional," imbuhnya.
"Inilah saatnya kepemimpinan Presiden diuji sebenarnya siapa pemimpin tertinggi negara. Saya lebih percaya kepada komitmen Presiden untuk menyelesaikan masalah ini. Karena ini azas tata negara," ungkapnya.
Pertemuan dengan Menpora dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia dilakukan di rumah dinas Gubernur Bali, Jumat (14/4). Sehari setelahnya, Gubernur mengeluarkan pernyataan tetap menginginkan ANOC World Beach Games tanpa kehadiran Israel.
Di tempat terpisah, Menpora Dito Ariotedjo belum memastikan soal keikutsertaan atlet dari Israel. Ia menegaskan ajang itu nantinya tetap mematuhi konstitusi.
"Kita akan ada pengumuman minggu depan. Jadi ikuti saja resminya. Yang pasti kita tidak akan keluar dari konstitusi," kata Dito di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (14/4) malam, usai menonton laga uji coba Tim U-22. (Dhk/Z-7)
Erick diharapkan mampu mengangkat prestasi olahraga Indonesia di ajang internasional, khususnya SEA Games 2025 di Thailand.
Dito juga menitipkan pesan untuk keberlanjutan Kemenpora di bawah kepemimpinan Erick Thohir.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Wamenpora Taufik Hidayat menegaskan seluruh program Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan terus berlanjut meski terjadi pergantian menteri atau reshuffle
Sejak Senin (8/9), Dito Ariotedjo tidak lagi menjabat sebagai Menpora.
Presiden Prabowo belum melantik pengganti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam reshuffle kabinet
BALI belakangan ini menjadi sorotan lantaran disebut sepi oleh kunjungan turis. PT Angkasa Pura merilis data resmi pada Rabu 24 Desember 2025 jelang natal
Gubernur Bali Wayan Koster menepis anggapan bahwa Bali mengalami penurunan kunjungan wisatawan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Yanto menegaskan bahwa reformulasi KUHAP merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan tantangan implementasi hukum acara pidana di era demokrasi dan perlindungan HAM.
Apindo dan Kemenperin Minta Gubernur Kaji Ulang Larangan AMDK di Bal
Rakor Para Kepala Daerah yang digelar Gubernur Koster dan wagub Giri Prasta dihadiri semua kepala daerah, beserta OPD dan DPRD se Bali.
PKB akan menjadi destinasi wisata budaya yang mengusung seni, tradisi, dan kearifan lokal, dengan panorama Nyegara Gunung sebagai daya tarik utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved