Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman memastikan gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumatra Utara (Sumut) akan berjalan sesuai rencana, meski 2024 merupakan momen penting di Tanah Air, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) yang kerap disebut tahun politik.
"Programnya KONI Pusat tetap 2024! Dengan demikian kesiapan pembinaan atlet, sarana dan prasarana dan peralatan, harus sudah siap pada 2024," tegas Marciano dalam keterangan resmi, Kamis (13/10).
KONI Pusat optimistis PON XXI/2024 akan berjalan sesuai rencana. Beberapa tindakan pun sudah dilakukan guna mewujudkan hal tersebut.
Baca juga: Venue untuk PON 2024 Perlu Disiapkan Matang
"KONI Pusat sudah melakukan langkah-langkah, yang pertama kami sudah melantik Ketua Panitia Besar (PB) PON XII Wilayah Aceh yang dipimpin Bapak Pj. Gubernur Mayjen TNI Achmad Marzuki dan Ketua PB PON XXI Wilayah Sumut yang dipimpin Bapak Gubernur Letjen TNI Purn Edy Rahmayadi," terangnya.
Tentunya banyak yang harus segera dilakukan guna mempersiapkan PON XXI Aceh – Sumut supaya sesuai rencana.
Sejauh ini, Marciano melihat kedua Gubernur telah melakukan pekerjaan dengan baik, termasuk banyak melibatkan jajarannya untuk memudahkan koordinasi dalam rangka mempercepat persiapan.
Terkait sarana dan prasarana olahraga, Marciano menyampaikan pesan pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan venue yang ada secara maksimal.
"Harapan pemerintah pusat, optimalkan sarana olahraga yang dimiliki oleh daerah, jangan semua harus membangun baru," kata Marciano.
"Pemerintah Pusat akan membangunkan satu stadion utama di Aceh dan satu di Sumatra Utara. Di Aceh akan dibangun di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) II, ini hal yang sangat positif karena saat PON tidak ada, mahasiswa akan tetap menggunakan," tegasnya. (OL-1)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved