Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KETUA Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman memastikan gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumatra Utara (Sumut) akan berjalan sesuai rencana, meski 2024 merupakan momen penting di Tanah Air, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) yang kerap disebut tahun politik.
"Programnya KONI Pusat tetap 2024! Dengan demikian kesiapan pembinaan atlet, sarana dan prasarana dan peralatan, harus sudah siap pada 2024," tegas Marciano dalam keterangan resmi, Kamis (13/10).
KONI Pusat optimistis PON XXI/2024 akan berjalan sesuai rencana. Beberapa tindakan pun sudah dilakukan guna mewujudkan hal tersebut.
Baca juga: Venue untuk PON 2024 Perlu Disiapkan Matang
"KONI Pusat sudah melakukan langkah-langkah, yang pertama kami sudah melantik Ketua Panitia Besar (PB) PON XII Wilayah Aceh yang dipimpin Bapak Pj. Gubernur Mayjen TNI Achmad Marzuki dan Ketua PB PON XXI Wilayah Sumut yang dipimpin Bapak Gubernur Letjen TNI Purn Edy Rahmayadi," terangnya.
Tentunya banyak yang harus segera dilakukan guna mempersiapkan PON XXI Aceh – Sumut supaya sesuai rencana.
Sejauh ini, Marciano melihat kedua Gubernur telah melakukan pekerjaan dengan baik, termasuk banyak melibatkan jajarannya untuk memudahkan koordinasi dalam rangka mempercepat persiapan.
Terkait sarana dan prasarana olahraga, Marciano menyampaikan pesan pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan venue yang ada secara maksimal.
"Harapan pemerintah pusat, optimalkan sarana olahraga yang dimiliki oleh daerah, jangan semua harus membangun baru," kata Marciano.
"Pemerintah Pusat akan membangunkan satu stadion utama di Aceh dan satu di Sumatra Utara. Di Aceh akan dibangun di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) II, ini hal yang sangat positif karena saat PON tidak ada, mahasiswa akan tetap menggunakan," tegasnya. (OL-1)
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved