Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Olahraga Zainudin Amali untuk melakukan perubahan total ekosistem olahraga di Tanah Air.
Jokowi menilai, dengan jumlah penduduk yang mencapai 267 juta jiwa dan didominasi kaum muda, sangat tidak mungkin Indonesia kekurangan atlet berbakat.
"Kita punya 267 juta lebih penduduk dan mayoritas adalah generasi muda. Tidak masuk akal kalau kita kekurangan atlet berbakat. Kalau kita kekurangan, pasti yang salah adalah manajemennya. Kalau selama ini prestasi kita masih kurang, artinya cara-cara yang selama ini kita lakukan mungkin kurang tepat," ujar Jokowi saat membuka Peringatan Hari Olahraga Nasional secara virtual, Rabu (9/9).
Oleh karena itu, tata kelola pembinaan atlet harus dirombak secara besar-besaran.
Baca juga : KONI Dukung Pemanfaatan dan Pengembangan Sport Sience
Pembinaan harus dilaksanaka secara tersinergi dari daerah hingga ke pusat, dari lembaga pendidikan umum sampai ke lembaga pendidikan khusus olahraga.
Pemanfaatan teknologi juga harus dilakukan untuk memantau sejak dini para calon atlet berbakat.
"Gunakan sistem informasi, big data analitik yang bisa mendeteksi calon-calon atlet berkualitas," tutur kepala negara. (OL-7)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved