Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
CHEF de Mission (CdM) Indonesia untuk SEA Games 2019, Harry Warganegara, menegaskan bahwa anggaran tambahan yang disetujui oleh pemerintah akan mencukupi keberangkatan seluruh kontingen dan ofisial ke Filipina.
Hal itu diungkapkan Harry saat melakukan kunjungan ke cabang olahraga sofbol putra di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).
"Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Menpora mengabulkan penambahan dana," ujarnya.
Baca juga: Kemenpora Pastikan Sisa Dana Pelatnas segera Cair
Awalnya, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk seluruh kontingan ialah Rp47 miliar. Pihak KOI, melalui CdM, merasa butuh anggaran tambahan untuk mengirimkan sekitar 1.200-an atlet dan ofisial ke Filipina.
Harry meminta tambahan anggaran sebesar Rp17 miliar sehingga total menjadi Rp64 miliar. Namun, Menteri Pemuda dan Olahraga, mewakili pemerintah, hanya menyanggupi tambahan sebesar Rp59,6 miliar.
Sementara itu, Harry mengaku pihaknya telah melakukan vaksinasi untuk 80 atlet dan ofisial hingga saat ini. Bahkan, atlet Indonesia yang ada di Tiongkok pun telah diberikan vaksinasi untuk pencegahan wabah polio yang menyerang Filipina akhir-akhir ini. (OL-1)
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hocĀ
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved