Setahun Ahmad Luthfi-Gus Yasin Pimpin Jateng: Masih Ada Lubang yang Harus Ditambal

TEPAT satu tahun kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen di Jawa Tengah pada 20 Februari 2026 diwarnai dinamika besar. Di satu sisi, pemerintah provinsi diuji rentetan bencana hidrometeorologi, di sisi lain roda pembangunan, investasi, dan pengentasan kemiskinan tetap bergerak positif. 

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, sejumlah bencana melanda berbagai wilayah. Banjir bandang dan tanggul jebol terjadi di Demak, rob menerjang Sayung, longsor di lereng Gunung Slamet berdampak ke Banjarnegara dan Cilacap, serta tanah bergerak di Kabupaten Tegal.

Pemprov Jateng bergerak cepat melakukan penanganan terpadu, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Di saat bersamaan, agenda pembangunan tetap berjalan melalui penguatan infrastruktur, investasi, layanan pendidikan dan kesehatan, serta intervensi penanggulangan kemiskinan.

Baca juga : Gus Yasin Siap Membuat Lomba Mancing Internasional

Sejumlah program prioritas diluncurkan, seperti Dokter Spesialis Keliling (Speling) untuk memperluas akses kesehatan, sekolah kemitraan untuk pendidikan gratis, beasiswa santri, hingga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program-program tersebut difokuskan bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. 

Ahmad Luthfi menyebut pendekatan yang ditempuh sebagai collaborative government. Pemerintah provinsi menggandeng bupati/wali kota, perguruan tinggi, pelaku usaha, investor, organisasi masyarakat, hingga mitra dari luar daerah dan luar negeri. 

"Kita gandeng kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” ujarnya. 

Baca juga : Kaesang Gagal Maju, Ahmad Lutfi Dipasangkan Dengan Gus Yasin di Jawa Tengah

Menurutnya, nilai gotong royong, kebersamaan, dan kerja tim menjadi fondasi kebijakan, karena pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri.

Kinerja Ekonomi Tumbuh Positif 

Data Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 5,37% (yoy), melampaui rata-rata nasional 5,11%. Capaian itu menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa. Realisasi investasi sepanjang 2025 menembus Rp88,50 triliun, terdiri atas PMA Rp50,86 triliun dan PMDN Rp37,64 triliun. 

Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, dengan 105.078 proyek terealisasi dan serapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang. 

Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan turun dari 9,48% (Maret 2025) menjadi 9,39% (September 2025). 

Jumlah penduduk miskin tercatat 3,34 juta orang atau berkurang 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024. Gini ratio berada di angka 0,350 pada 2025, menunjukkan ketimpangan yang relatif terkendali. PDRB per kapita naik menjadi Rp50,82 juta atau tumbuh 5,9% dibanding tahun sebelumnya. 

Tingkat pengangguran terbuka per November 2025 tercatat 4,32%. Meski demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi pekerjaan rumah dengan capaian 74,77.

“Angka kemiskinan bisa kita turunkan. Kita semakin baik, maka perlu ditingkatkan lagi,” kata Taj Yasin. 

Ia menegaskan, momentum pertumbuhan di atas nasional harus diarahkan untuk memperkuat program yang menyentuh masyarakat bawah, termasuk perluasan akses pendidikan bagi kelompok disabilitas.

Dampak Nyata di Masyarakat 

Dampak kebijakan mulai terasa di tingkat akar rumput. Pada Agustus 2025, sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Brebes dinyatakan graduasi dari data kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial. 

Salah satunya, Setia Puji, yang kini mandiri lewat usaha bakso keliling. Upaya kolaborasi dan penguatan investasi tersebut juga mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai Jawa Tengah menjadi magnet investasi berkat kepemimpinan yang membuka ruang kerja sama luas dengan berbagai pihak. 

Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih sedikitnya 40 penghargaan dari berbagai lembaga. Namun, Ahmad Luthfi menegaskan penghargaan bukan tujuan akhir. 

“Penghargaan adalah pengingat agar kebijakan yang kami jalankan benar-benar berdampak, melayani masyarakat, menjaga integritas, menstabilkan ekonomi, dan membuka ruang investasi seluas-luasnya,” ujarnya.

Bagi Luthfi, membangun Jawa Tengah adalah proses ngopeni, merawat secara berkelanjutan. 

“Masih ada lubang yang harus kita tambal bersama. Kolaborasi tidak boleh berhenti, karena tugas melayani rakyat adalah amanah yang tidak ada ujungnya. (HT/E-4)