Dengan Motor Trail, Kepala BNPB Tembus Lokasi Tanah Longsor di Pegunungan Muria Jepara

BANJIR dan tanah longsor yang terjadi di Desa Tempur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, telah memutus akses jalan masyatakat dan merusak rumah warga. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung lokasi terdampak dan berdialog dengan masyarakatnya.

Untuk menuju lokasi di daerah pegunungan Muria tersebut, Kepala BNPB harus menggunakan sepeda motor trail dan menempuh perjalanan sekitar 7 kilometer karena terdapat beberapa sisa longsoran yang belum dibersihkan. Perjalanan itu ditempuh untuk mengunjungi rumah warga yang rusak parah akibat terjangan banjir.

Relokasi

Dalam kunjungan tersebut, Suharyanto menekankan,  penanganan bencana harus dilakukan secara maksimal, terutama manusianya. 

Baca juga : Sambangi Pengungsi Banjir di Kudus, Kepala BNPB Tegaskan Kehadiran Pemerintah di Tiap Bencana

Ia menegaskan, setiap bencana harus mendapat penanganan prioritas. Di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, ini ada delapan rumah yang rusak, 13 KK yang terdampak langsung karena rumahnya rusak, dua yang sakit, dan tidak ada yang meninggal dunia.

"Tolong ya, meskipun sulit, ini sudah SOP itu, kalau sudah terjadi bencana, apalagi rumahnya tadi sudah kena batu, itu mau tidak mau, suka tidak suka (harus) direlokasi," terang Suharyanto. 

Relokasi itu ada dua, ada relokasi ditentukan oleh pemerintah atau mandiri oleh warga terdampak dengan bantuan pemerintah.
Ia pun meminta agar lahan untuk relokasi segera disiapkan dan nanti BNPB yang akan membangun rumahnya.

Baca juga : Pemprov Jateng Gerak Cepat Tangani Bencana Jepara, Kudus, dan Pati

"Jadi aparat pemerintah ya salah satu tugasnya itu, melayani masyarakat.
Tolong dicarikan betul (relokasinya), Pak (Wakil Bupati Jepara)," pesan dia.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala BNPB berdialog dengan salah satu warga yang rumahnya terkena batu agar tinggal di tempat yang lebih aman. 

"Katanya (yang rumahnya rusak) punya anak di dua. Dengan kejadian bencana ini menjadi tanda lah bahwa kalau orangtuanya tinggal di situ itu tidak mungkin, tidak aman. Ini harus dipindah," terang Suharyanto. 

Ia berpesan kepada kepala daerah agar betul-betul memenuhi kebutuhan dasar pengungsi. BNPB memang membawa bantuan, tapi diyakini pasti masih kurang.

"Yang paham terkait kebutuhan, terkait jumlah yang perlu didorong ke masyarakat, pasti pemerintah daerah. Sehingga tolong pemerintah daerah berkomunikasi terus (dengan BNPB)," kata dia. 

Kebutuhan dasar bukan hanya makan minum saja yang harus diperhatikan, melainkan juga kebutuhan lanjutan sebagai manusia, seperti pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, obat-obatan, alat pencegah penyakit, alat pencegah dingin, selimut dan lain sebagainya.

Ia juga mengingatkan, pemerintah daerah memiliki anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut salah salah satu bisa digunakan untuk menangani bencana.

"Kekurangannya, silakan diajukan kepada pemerintah pusat lewat BNPB melalui mekanisme reimburse," ungkap dia.

Pemulihan Akses Transportasi

Suharyanto juga menegaskan, akses transportasi harus segera dipulihkan. Sebab, ada 3.500 KK yang menggantungkan akses jalan tersebut. 

"Akibat banjir dan tanah longsor ini, (jalan) tidak ditembus dalam waktu cepat," kata dia. 

Dalam waktu 2-3 minggu ini ditargetkan seluruh akses yang terhambat bisa tembus. Selanjutnya perbaikan infrastrukur bisa segera dilakukan, misalnya, membangun jembatan yang saat ini masih berupa jembatan darurat yang dibuat dari kayu.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudarto, mengatakan pihaknya akan membantu bronjong untuk menahan tebing-tebing di pinggir sungai agat tidak longsor. Namun, ia juga meminta agar pemerintah daerah membuatkan jalan lain yang tidak melewati pinggir sungai. 

"Kalau terus dilewati dikhawatirkan bisa terjadi longsor lagi. Mohon dicarikan jalan alternatif lain yang lebih aman," kata dia.

Selain mengecek lokasi terdampak bencana, berdialog, dan memberikan bantuan kepada warga terdampak, Suharyanto juga menggelar rapat koordinasi di lokasi yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, serta jajaran Forkompimda Kabupaten Jepara. 

Pada Jumat (16/1), Kepala BNPB meninjau dua lokasi penanganan bencana di Kudus dan Jepara, Jawa Tengah. Pada Sabtu (17/1), Kepala BNPB dijadwalkan meninjau penanganan bencana di Kabupaten Pati dan Demak, Jawa Tengah. (AT/E-4)