Sinergi Pupuk Menuju Swasembada Beras: Kisah Keberhasilan Jawa Timur

PROVINSI Jawa Timur masih menjadi tulang punggung produksi beras untuk menopang kebutuhan nasional. Tidak tanggung-tanggung, pada tahun ini Kementerian Pertanian menargetkan luas tanam padi sebesar 2,75 juta hektare untuk provinsi ini.

Tidak hanya luas tanam, Jatim juga diproyeksikan mencapai sekitar 6,08 juta ton, pada tahun ini atau naik 13,60% dari 5,35 juta ton pada 2024.

Target tersebut pun berhasil dilewati. Dari data Dinas Pertanian dan KP Provinsi Jatim, tercatat pada periode Januari-Juli 2025, produksi padi Jatim diperkirakan hampir mencapai 9 juta ton gabah kering panen (GKP) atau lebih tepatnya 8.784.027 ton GKP, setara dengan 7.305.785 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau 4.218.508 ton beras.

Baca juga : Alokasi Pupuk Bersubsidi Jawa Timur Tambah Menjadi 1.920.074 Ton

Peningkatan angka produksi ini tidak terlepas dari kerja keras petani di Jawa Timur. Mereka banting tulang untuk mempertahankan agar Jatim tetap menjadi barometer produksi beras tertinggi nasional.

Peran Sentral Pemupukan

Capaian itu tidak terlepas dari peran serta perusahaan produksi pupuk yang selalu menyiapkan kebutuhan untuk petani di Jawa Timur tepat waktu. Pupuk menjadi bagian elementer suksesnya tanam pada di daerah.

“Jika pupuk terlambat (distribusi), petani akan berteriak, tapi jika lancar petani akan lebih semangat karena kami menghitung antara musim hujan dan kemarau harus tepat serta kapan pupuk itu dibutuhkan,” kata Walijan petani asal Cerme, Gresik.

Baca juga : Jokowi Minta Petani Gunakan Pupuk Organik untuk Kurangi Ketergantungan Impor

Bagi Walijan, suksesnya hasil produksi padi sangat ditentukan oleh pasokan pupuk dari pabrik pupuk. Pihaknya sangat beruntung secara perlahanan distribusi pupuk ke petani kini semakin baik. 

Pengawasan dan kontrol dari pemerintah serta keterlibatan aparat keamanan dalam pengawasan distribusi memberikan rasa nyaman bagi petani. Tidak terdengar lagi teriakan rebutan pupuk atau kekurangan pupuk. 

Sinergi Jadi Kunci

Persoalan utama, kata Walijan, biasanya soal distribusi dan ketersediaan pupuk bersubsidi. Saat distribusi tidak lancar dan ketersedian pupuk terbatas, petani akan berteriak karena itu bisa mengganggu tanaman.

Hal yang sama juga dikatakan Frizal petani asal Sidoarjo. Pupuk, katanya, menjadi persoalan serius bagi petani, keterlambatan dan ketersediaan pupuk kerap menjadi masalah bagi petani. 

“Maunya kami jangan sampai ada keterlambatan pupuk atau kurangnya ketersediaan pupuk. Jika ini terjadi sangat mengganggu musim tanam kami,” ujarnya. 

Frizal sangat bersyukur karena persoalan pupuk perlahan tidak menjadi masalah lagi bagi petani. Mereka selalu mendapat pupuk dengan mudah dari distributor pupuk. “Kuncinya satu yakni pengawasan,” katanya. 

Tiga pilar menjadi kunci pupuk tetap tersedia ke petani, yakni pabrikan, pengawas dan petani dalam hal ini Kelompok Tani. Mereka saling sinergi agar ketersediaan pupuk serta hasil panen juga tetap terjaga dengan baik.

Tata Kelola Pupuk

PT Petrokimia Gresik salah satu produsen pupuk terbesar di Indonesia menyadari perlunya sinergi itu. Tidak hanya dengan petani tapi juga dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. 

Bahkan, perusahaan di Gresik ini kerap melakukan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk membawa distribusi pupuk, tata kelola pupuk, maupun pengawasan pupuk bersubsidi. 

Tak mengherankan bila Petrokimia Gresik sangat mendukung terhadap skema tata kelola pupuk bersubsidi yang diterapkan pemerintah. “Skema tata kelola pupuk bersubsidi yang baru ini akan menjadi tonggak penting yang mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani secara signifikan,” kata Direktur Manajemen Risiko Petrokimia Gresik, Johanes Barus.

“Inisiatif ini juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan swasembada beras di tahun 2028, yang dicita-citakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam Asta Cita,” tegasnya.

Kebijakan baru ini telah memangkas 145 aturan dan persetujuan lintas Kementerian hingga kepala daerah. Saat ini hanya melibatkan Kementan, Pupuk Indonesia, dan gapoktan (gabungan kelompok tani) atau kios/pengecer. Tata kelola baru ini memastikan pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran serta mudah diakses oleh petani.

Perubahan tata kelola pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksanaannya. Sebagai penyesuaian atas kebijakan tersebut, penyaluran dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi (PUD) sampai ke Penerima Pupuk di Titik Serah (PPTS). Untuk mendukung pelaksanaannya, dilakukan pembaruan fitur penebusan di i-Pubers yang mencakup penguatan monitoring dan tracking.

“Kebijakan tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas petani dan kinerja produksi beras nasional sepanjang tahun 2025,” ungkap Johanes.

Sejak tata kelola diatur dengan rinci, langsung berdampak pada lonjakan serapan beras Perum Bulog yang mencapai 1,3 juta ton hanya dalam satu bulan. Angka yang melampaui rata-rata serapan tahunan selama tujuh tahun terakhir. 

Pada gilirannya, penyaluran pupuk bersubsidi juga mengalami kenaikan. Secara nasional per 24 Juli 2025 telah mencapai 4,27 juta ton, mencakup 44,7% dari total alokasi pemerintah 9 juta ton.

"Petrokimia Gresik siap sepenuhnya bersama Pupuk Indonesia menjalankan mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi, memastikan efisiensi dan ketepatan sasaran hingga ke titik serah, juga menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dengan menjaga stok yang memadai di seluruh lini, sehingga pasokan aman untuk mendukung produktivitas pertanian nasional," tandasnya.

Tidak hanya itu, Petrokimia Gresik all out dalam kegiatan sosialisasi pemupukan berimbang, kawalan budi daya, pengendalian hama dan penyakit serta uji tanah oleh petugas Mobil Uji Tanah dan Agroman Petrokimia Gresik. Petrokimia Gresik juga menyediakan agro input berupa pupuk nonsubsidi.

Dengan dukungan tersebut, para petani memperoleh rekomendasi dalam pemupukan sesuai dengan kondisi tanah dan kebutuhan tanaman, sehingga lebih presisi. Pupuk dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien.

"Petrokimia Gresik mempunyai pupuk dan teknologi modern untuk budi daya pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas. Petrokimia Gresik akan beriringan dengan Pahlawan Pangan untuk mewujudkan pertanian yang maju dan modern untuk masa depan bangsa semakin baik," kata Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob.

Pupuk Subsidi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun berupaya untuk mempertahankan predikat provinsi dengan produksi beras terbesar di Indonesia. Berbagai fasilitas dan alokasi pupuk yang diberikan oleh pemerintah pusat disambut dengan baik.

Di tahun 2025, pemerintah tetap akan mengalokasikan pupuk subsidi pada tahun 2025. Alokasi pupuk subsidi ini dilakukan menyusul pemerintah yang juga ikut menaikkan anggaran non-energi di tahun 2025 menjadi Rp131,3 triliun.

Alokasi awal pupuk subsidi pada tahun 2024 yang 4,75 juta ton, untuk tahun 2025 menjadi 9,55 juta ton, sehingga mengalami kenaikan. Penambahan alokasi pupuk subsidi ini ditujukan kepada empat jenis pupuk, yakni urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan pupuk organik.

Terkait dengan penambahan alokasi pupuk subsidi tahun 2025, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Heru Suseno mengatakan, upaya peningkatan ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian.

Pupuk merupakan salah satu komponen utama yang sangat menentukan dalam peningkatan produktivitas usaha tani. Pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui kebijakan yang mencakup aspek teknis, penyediaan, dan distribusi maupun harga melalui subsidi.

“Kita sangat hati-hati dalam distribusi pupuk, saat input data dilakukan sangat hati-hati, satu per satu petani diinput di bawah pengawasan provinsi," kata Kepala Dinas Pertanian dan KP Provinsi Jatim ini. (FL/E-4)