Pemerintah Targetkan 15.000 Hunian Korban Banjir Sumatra Rampung dalam 3 Bulan

Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung dalam waktu tiga bulan. Target tersebut menjadi bagian dari percepatan penanganan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan hal itu melalui unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu. Ia mengatakan, rencana tersebut dibahas dalam koordinasi bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu (27/12) malam.

"Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan," kata Teddy dikutip dari Antara, Minggu (28/12). 

Baca juga : Seskab Teddy: Ada BLT Minimal Rp8 Juta untuk Korban Bencana Sumatra

Teddy menjelaskan, Danantara telah memulai pembangunan 15.000 unit rumah yang dikerjakan oleh BUMN. Dari jumlah tersebut, 500 unit pertama ditargetkan rampung pada pekan ini.

Hunian yang dibangun akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dasar, antara lain sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wi fi, serta fasilitas pendukung bagi anak-anak.

Secara paralel, lanjut Teddy, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi terdampak.

Baca juga : Soal Desakan Bencana Nasional, Seskab Teddy: Penanganan Sudah Skala Nasional

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut memulai pembangunan hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 2.500 unit tahap pertama telah dibangun pada pekan lalu di lahan pemerintah yang merupakan aset BUMN.

Selanjutnya, pembangunan 2.500 unit tahap kedua direncanakan dimulai pada awal pekan depan.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dilakukan dengan sejumlah ketentuan. Hunian tersebut tidak berada di kawasan rawan bencana, memiliki akses memadai ke jalan utama dan fasilitas umum, serta berlokasi relatif dekat dengan tempat tinggal dan aktivitas kerja warga terdampak.

Teddy berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam penyediaan lokasi, penyiapan lahan, serta pengaturan perpindahan warga ke hunian sementara maupun hunian tetap yang telah disiapkan.

"Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut," kata Teddy. (Ant/P-4)