Bupati Tapanuli Tengah Tinjau Normalisasi Sungai dan Evaluasi Kondisi Hutan Pasca-bencana

Hampir satu bulan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Tapanuli, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meninjau langsung progres pembersihan material serta normalisasi sungai di Kecamatan Tukka, Selasa (23/12). 

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan infrastruktur berjalan efektif guna mengembalikan fungsi daerah aliran sungai serta menjamin keamanan masyarakat dari ancaman bencana susulan.

Di sejumlah titik lokasi terdampak, material berupa lumpur, bebatuan, dan potongan kayu masih tampak menumpuk. Kondisi ini dinilai sangat berisiko karena dapat menghambat aliran sungai dan memicu luapan air jika curah hujan kembali meningkat. 

Baca juga : Dinas PUPR Kota Padang Lakukan Penambalan Jalan Rusak Pascabanjir

Masinton menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Tapanuli Tengah tidak hanya berfokus pada pembersihan dan perbaikan fisik semata, namun harus menyasar pada aspek pencegahan jangka panjang yang lebih komprehensif.

Selain fokus pada normalisasi sungai di wilayah hilir, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga akan melakukan penelusuran mendalam terhadap kondisi kawasan hutan di wilayah hulu. 

Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memetakan faktor penyebab bencana, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pelestarian lingkungan yang lebih ketat di masa depan. 

Baca juga : Pemkot Bengkulu Siagakan Posko Bencana di Pantai Panjang Selama Libur Nataru

Kerusakan hutan di area hulu diduga kuat menjadi salah satu pemicu utama tingginya intensitas banjir dan longsor di wilayah tersebut.

“Kami masih dalam tahap pemeriksaan kondisi hutan secara detail. Ini sangat penting untuk mengetahui faktor penyebab bencana yang sebenarnya dan menentukan langkah penanganan jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar Masinton Pasaribu kepada Media Indonesia. 

Menurutnya, pengawasan terhadap kawasan hutan harus diperketat untuk memastikan fungsi resapan air tetap terjaga dengan baik.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat seluruh proses pemulihan wilayah terdampak agar aktivitas sosial dan ekonomi warga kembali normal. Selain pembangunan fisik, penguatan mitigasi bencana melalui pengendalian lingkungan, penataan kembali daerah aliran sungai, serta peningkatan kewaspadaan masyarakat menjadi prioritas utama. 

Sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran lingkungan warga diharapkan dapat membangun ketangguhan daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang. (JH/P-5)