Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mengeluarkan peringatan keras terhadap pihak-pihak yang mencoba melakukan penyimpangan distribusi maupun spekulasi harga pangan. Langkah ini diambil guna menjamin stabilitas harga menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir guna mencegah praktik penimbunan yang merugikan masyarakat.
"Kami ingin memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada penimbunan. Jika ditemukan adanya spekulasi harga atau praktik penimbunan, kami tidak akan segan mengambil tindakan hukum yang tegas," ujar Ade, Minggu (21/12).
Satgas Pangan memastikan masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan barang. Per 18 Desember 2025, stok di gudang Bulog tercatat sangat mencukupi sebagai penyangga kebutuhan masyarakat Riau.
Intervensi pemerintah melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menunjukkan hasil yang signifikan. Realisasi penyaluran beras SPHP di wilayah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) telah mencapai 26,4 juta kilogram atau 82,88% dari target tahunan.
"Khusus untuk Kota Pekanbaru, serapan distribusi SPHP bahkan telah menyentuh angka 90,95%. Ini membuktikan bahwa intervensi untuk menahan laju kenaikan harga berjalan efektif di pasar-pasar," tambah Kombes Ade.
Polda Riau berkomitmen menjaga kondusivitas ekonomi daerah agar masyarakat dapat merayakan Nataru dengan tenang, didukung oleh ketersediaan kebutuhan pokok yang memadai dan distribusi yang adil. (RK/P-5)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved