Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mengeluarkan peringatan keras terhadap pihak-pihak yang mencoba melakukan penyimpangan distribusi maupun spekulasi harga pangan. Langkah ini diambil guna menjamin stabilitas harga menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir guna mencegah praktik penimbunan yang merugikan masyarakat.
"Kami ingin memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada penimbunan. Jika ditemukan adanya spekulasi harga atau praktik penimbunan, kami tidak akan segan mengambil tindakan hukum yang tegas," ujar Ade, Minggu (21/12).
Satgas Pangan memastikan masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan barang. Per 18 Desember 2025, stok di gudang Bulog tercatat sangat mencukupi sebagai penyangga kebutuhan masyarakat Riau.
Intervensi pemerintah melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menunjukkan hasil yang signifikan. Realisasi penyaluran beras SPHP di wilayah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) telah mencapai 26,4 juta kilogram atau 82,88% dari target tahunan.
"Khusus untuk Kota Pekanbaru, serapan distribusi SPHP bahkan telah menyentuh angka 90,95%. Ini membuktikan bahwa intervensi untuk menahan laju kenaikan harga berjalan efektif di pasar-pasar," tambah Kombes Ade.
Polda Riau berkomitmen menjaga kondusivitas ekonomi daerah agar masyarakat dapat merayakan Nataru dengan tenang, didukung oleh ketersediaan kebutuhan pokok yang memadai dan distribusi yang adil. (RK/P-5)
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Boni mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved