Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mengeluarkan peringatan keras terhadap pihak-pihak yang mencoba melakukan penyimpangan distribusi maupun spekulasi harga pangan. Langkah ini diambil guna menjamin stabilitas harga menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir guna mencegah praktik penimbunan yang merugikan masyarakat.
"Kami ingin memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada penimbunan. Jika ditemukan adanya spekulasi harga atau praktik penimbunan, kami tidak akan segan mengambil tindakan hukum yang tegas," ujar Ade, Minggu (21/12).
Satgas Pangan memastikan masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan barang. Per 18 Desember 2025, stok di gudang Bulog tercatat sangat mencukupi sebagai penyangga kebutuhan masyarakat Riau.
Intervensi pemerintah melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menunjukkan hasil yang signifikan. Realisasi penyaluran beras SPHP di wilayah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) telah mencapai 26,4 juta kilogram atau 82,88% dari target tahunan.
"Khusus untuk Kota Pekanbaru, serapan distribusi SPHP bahkan telah menyentuh angka 90,95%. Ini membuktikan bahwa intervensi untuk menahan laju kenaikan harga berjalan efektif di pasar-pasar," tambah Kombes Ade.
Polda Riau berkomitmen menjaga kondusivitas ekonomi daerah agar masyarakat dapat merayakan Nataru dengan tenang, didukung oleh ketersediaan kebutuhan pokok yang memadai dan distribusi yang adil. (RK/P-5)
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved