Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengalokasikan total anggaran sebesar Rp48,077 miliar untuk menyalurkan Bantuan Pendidikan Pra Sejahtera. Bantuan ini ditujukan kepada 48.077 murid jenjang SMA, SMK, dan SLB untuk menekan angka putus sekolah pada tahun 2025.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, di Surabaya, Jumat (12/12), mengatakan bahwa setiap peserta didik dari keluarga kurang mampu (desil 1 dan 2) akan menerima bantuan sebesar Rp1 juta.
Rincian penerima bantuan per jenjang adalah SMK 24.339 siswa, SLB 12.376 siswa, dan SMA 11.362 siswa.
Dana bantuan akan ditransfer melalui virtual account masing-masing murid dan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, seperti pembelian seragam, buku, alat tulis, sepatu, paket data untuk pembelajaran, serta uang transportasi.
Aries Agung Paewai menegaskan, program ini adalah wujud nyata pemerintah provinsi dalam memastikan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang baik.
Pihaknya juga menetapkan aturan tegas pembatalan bantuan jika peserta didik meninggal dunia, putus sekolah, terlibat kriminal, atau menikah di usia dini.
Bantuan ini sejalan dengan fokus utama pembangunan Jatim, yaitu peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim tahun 2025 tercatat di angka 76,13 (kategori tinggi), menempatkan Jatim di atas rata-rata nasional (75,90). Harapan Lama Sekolah (HLS) Jatim saat ini mencapai 13,44 tahun.
Meski capaian IPM meningkat, Dinas Pendidikan Jatim tetap menekankan pentingnya menghadapi tantangan pemerataan akses pendidikan bagi semua murid. (FL/P-5)
Universitas Pembangunan Jaya menggelar seminar internasional membahas peran AI dalam transformasi pendidikan tinggi bersama akademisi Indonesia, Malaysia, dan Taiwan.
SELAMA puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam delusi bahwa mutu pendidikan bisa ditingkatkan hanya dengan menyuntikkan dana ke sekolah atau mengganti label kurikulum
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
Interaksi lintas budaya serta kesempatan membangun global networking diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperkuat kesiapan mereka dalam memulai karier profesional.
Di tengah derasnya arus teknologi, perhatian pada tulisan tangan terasa seperti langkah mundu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved