Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menetapkan sebanyak 5.072.178 pemilih sebagai hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025.
Penetapan ini dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Provinsi Riau pada Kamis (11/12), yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Riau, Abdul Rahman, merinci bahwa total pemilih tersebut terdiri dari 2.569.805 pemilih laki-laki dan 2.502.373 pemilih perempuan.
Abdul Rahman menegaskan bahwa proses pengolahan data pemilih dilakukan secara cermat dan berjenjang melalui verifikasi administrasi dan pengecekan faktual di 172 kecamatan dan 1.862 desa/kelurahan.
“Setiap data yang ditetapkan telah melalui proses pencermatan berlapis. Kami memastikan seluruh perubahan data dapat diverifikasi baik dari sisi kependudukan maupun kondisi di lapangan,” ujarnya, Jumat (12/12).
Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, menambahkan bahwa pemutakhiran melibatkan pencocokan dan penelitian data ke Disdukcapil dan pihak terkait. Bahkan, KPU turun langsung menemui pemilih apabila diperlukan untuk mengonfirmasi data.
Data yang dimutakhirkan meliputi warga yang baru memenuhi syarat usia sebagai pemilih, pensiunan TNI/Polri, pemilih yang mengalami perpindahan domisili atau perubahan status, dan pemilih yang telah meninggal dunia.
KPU Provinsi Riau menyatakan bahwa akurasi data pemilih merupakan prasyarat penting bagi penyelenggaraan pemilu yang terpercaya dan berkomitmen menyediakan data pemilih yang mutakhir sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pilkada berikutnya. (RK/P-5)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved