Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DUGAAN adanya penyerobotan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satuan Penerimaan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dibantah oleh Koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Brebes, Jawa Tengah.
Di Kabupaten Brebes hingga saat belum ditemukan masalah tersebut. Bahkan, Brebes masih kekurangan SPPG untuk dapar menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat rapat kerja dengan BGN di gedung DPR RI pada Rabu (12/11) kemarin, menyebut ada perwira polisi menengah yang menekan sekolah untuk beralih SPPG milik Polri di Kabupaten Brebes dan Grobogan.
Koordinator wilayah Brebes, Arya Dewa Nugroho, menyebut bahwa selama ini pelaksanaan MBG di Brebes tidak pernah ada masalah antar-SPPG yang menyalurkan MBG ke penerima manfaat di sekolah-sekolah yang ditunjuk.
“Bahkan di Kabupaten Brebes sendiri masih banyak penerima manfaat yang belum mendapatkan MBG, karena yang baru beroperasi 65 SPPG,” ujar Arya Dewa di Brebes, Kamis (13/11).
Menurut Arya Dewa, kebutuhan dapur MBG untuk memenuhi kebutuhan mencapai 172 unit SPPG. Saat ini, target jumlah penerima manfaat MBG di Brebes mencapai 600 ribu siswa, dan dapur yang ada baru bisa menyalurkan ke 190 ribu penerima manfaat.
“Kami memastikan, tidak ada tumpang tindih antar SPPG, karena penyalurannya sudah ditentukan, dengan mengutamakan wilayah terdekat,” tegas Dewa. (JI/E-4)
BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi (MBG) pada 2026 melalui penerapan akreditasi dan sertifikasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Sebanyak 43,5% penduduk Indonesia belum mampu membeli pangan sehat
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa di awal tahun ini jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 19.800 unit.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat dampak ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu tahun, mulai dari pelibatan 46 ribu UMKM hingga penyerapan 780 ribu tenaga kerja.
Selain SLHS, dapur SPPG juga diwajibkan mengikuti serangkaian tahapan pengujian, mulai dari uji laboratorium air dan makanan, sebagai bagian dari penilaian kelayakan higiene sanitasi dapur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved