Curah Hujan Capai 3.000 Milimeter per Tahun, Air Limpasan Tambang di Indonesia Berisiko Alirkan Logam dan Sedimen

Implementasi good mining practices (GMP) merupakan keharusan bagi perusahaan tambang, bukan hanya pada fase operasional, tetapi juga pascatambang. GMP merupakan satu-satunya cara agar kegiatan tambang kita bisa benar-benar bertanggung jawab dalam proses perencanaan, pengelolaan air, reklamasi progresif, sampai pascatambang.

Demikian diungkapkan Peneliti Keahlian Rekayasa Air dan Limbah Cair Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Sonny Abertiawan, Kamis (6/11).

Sonny menegaskan, pengelolaan air menjadi salah satu tantangan utama dalam praktik pertambangan di Indonesia yang didominasi oleh sistem tambang terbuka. Curah hujan tinggi, rata-rata mencapai 3.000 milimeter per tahun, membuat pengendalian air limpasan dan kualitas air tambang menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan lingkungan. 

Baca juga : PAM Mineral Raup Penjualan Rp1,35 Triliun dari Lonjakan Ekspor Nikel

Kondisi curah hujan yang tinggi menimbulkan tantangan besar bagi tambang terbuka (open pit mine), yang mendominasi industri ekstraktif nasional. Air hujan dalam jumlah sangat besar berpotensi mencemari sungai dan danau bila tidak dikelola dengan baik. 
 
“Pengendalian debit adalah kunci. Sayangnya, banyak perusahaan masih belum serius. Ketika hujan ekstrem, air tambang melimpas begitu saja, membawa logam dan sedimen,” tutur Sonny. 
 
Ia mencontohkan, pada tambang batubara, air limpasan umumnya tidak terlalu kaya logam berat. Namun, pada tambang emas, tembaga, atau nikel, persoalannya lebih kompleks. 
 
Tambang nikel, misalnya, cenderung menghasilkan logam dalam bentuk padatan tersuspensi. Secara teknis, ini lebih mudah diendapkan. “Tapi tetap saja perlu teknologi tambahan, seperti bahan kimia khusus untuk menghilangkan kromium heksavalen,” jelasnya. 
 
Penelitian Sonny bersama tim ITB di Pulau Obi, Maluku Utara, menemukan tantangan lebih kompleks. Pulau dengan curah hujan tinggi dan topografi curam itu menjadi lokasi industri nikel berskala besar. 

"Sungai Akelamo yang menjadi sumber air bersih masyarakat masih dalam kondisi baik. Namun, ada risiko pencemaran ketika hujan ekstrem. Fasilitas pengendalian air harus mampu menahan volume besar sebelum air dialirkan ke sungai,” ujarnya. 
 
Sonny menilai sejumlah perusahaan besar di Obi telah melakukan perbaikan, termasuk pembangunan kolam pengendapan skala besar.   Harita Nickel, salah satu perusahaan Tambang di Pulau Obi, menurut Sonny sudah menyiapkan kolam pengendapan sedimen berkapasitas besar dibangun untuk menampung air limpasan dari tambang maupun kawasan industri. 

"Namun, menjaga air di tengah aktivitas tambang bukan tugas perusahaan semata. Ia menyebut kolaborasi pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah harus menetapkan regulasi jelas dan menegakkan kepatuhan. Perusahaan wajib membangun infrastruktur pengolahan. Akademisi memberi dasar ilmiah dan teknologi. Dan masyarakat, mereka perlu dilibatkan sejak awal, bukan setelah masalah muncul,” kata Sonny.

Baca juga : PT Position Bantah Tuduhan Caplok Wilayah Tambang di Halmahera Timur

 “Model co-management berbasis daerah aliran sungai bisa menjadi pilihan. Keterlibatan sejak awal lebih efektif dibandingkan penanganan setelah masalah terjadi. Regulasi nasional sebenarnya sudah cukup lengkap, mulai dari AMDAL hingga standar kualitas air. Tantangan terbesar adalah konsistensi penerapan serta pengawasan di lapangan. Harapan saya, semua pihak bergerak dari reaktif menjadi preventif, mempertimbangkan ekosistem dan air, bukan hanya produksi,” kata Sonny. (X-8)