Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 24 kabupaten/kota. Program ini menjadi langkah strategis untuk menekan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan ekonomi nasional.
Sebagai wujud nyata menjaga kesejahteraan masyarakat, Pemprov Sulsel menggelar Gerakan Pangan Murah Serentak pada Senin (13/10), bertepatan dengan HUT ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan. GPM menjadi program unggulan yang telah diakui secara nasional sejak pertama kali dijalankan pada 2022.
“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II-2025 tumbuh pesat sebesar 4,94% (y-on-y). Ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman saat membuka GPM di halaman Kantor TVRI Sulsel, Makassar.
Gerakan ini tidak sekadar menyediakan bahan pokok murah, tetapi juga instrumen kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas harga. Inflasi tahunan Sulawesi Selatan pada September 2025 tercatat 3,0%, masih berada dalam target nasional (2,5 ±1 persen). Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi langsung terhadap harga pangan mampu menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi konsumen berpendapatan rendah.
Selain inflasi yang terkendali, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun 13,64 ribu orang menjadi 698,13 ribu jiwa jika dibandingkan dengan September 2024.
“Pemerintah terus hadir untuk menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan yang berpihak, dan Gerakan Pangan Murah ini adalah salah satu bentuk nyata kehadiran itu,” tambah Andi Sudirman.
Pelaksanaan GPM Serentak melibatkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk Bank Indonesia, Bulog, dan pemerintah daerah. Pasokan komoditas pokok seperti beras, telur, cabai, dan minyak goreng dijaga ketersediaannya serta dijual dengan harga terjangkau langsung kepada masyarakat.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional RI turut hadir secara virtual, bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, menunjukkan komitmen kolektif menjaga ketahanan pangan dari pusat hingga daerah.
Menutup sambutannya, Andi Sudirman Sulaiman mengajak seluruh pihak terus memperkuat kerja sama lintas sektor.
“Sebagai penutup, saya mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi membangun daerah dengan nilai-nilai luhur budaya kita, Sipakatau, Sipakainga, dan Sipakalebbi,” tegasnya. (LN/I-1)
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
Melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mencerminkan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya yang dirasakan kelas menengah.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved