Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 24 kabupaten/kota. Program ini menjadi langkah strategis untuk menekan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan ekonomi nasional.
Sebagai wujud nyata menjaga kesejahteraan masyarakat, Pemprov Sulsel menggelar Gerakan Pangan Murah Serentak pada Senin (13/10), bertepatan dengan HUT ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan. GPM menjadi program unggulan yang telah diakui secara nasional sejak pertama kali dijalankan pada 2022.
“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II-2025 tumbuh pesat sebesar 4,94% (y-on-y). Ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman saat membuka GPM di halaman Kantor TVRI Sulsel, Makassar.
Gerakan ini tidak sekadar menyediakan bahan pokok murah, tetapi juga instrumen kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas harga. Inflasi tahunan Sulawesi Selatan pada September 2025 tercatat 3,0%, masih berada dalam target nasional (2,5 ±1 persen). Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi langsung terhadap harga pangan mampu menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi konsumen berpendapatan rendah.
Selain inflasi yang terkendali, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun 13,64 ribu orang menjadi 698,13 ribu jiwa jika dibandingkan dengan September 2024.
“Pemerintah terus hadir untuk menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan yang berpihak, dan Gerakan Pangan Murah ini adalah salah satu bentuk nyata kehadiran itu,” tambah Andi Sudirman.
Pelaksanaan GPM Serentak melibatkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk Bank Indonesia, Bulog, dan pemerintah daerah. Pasokan komoditas pokok seperti beras, telur, cabai, dan minyak goreng dijaga ketersediaannya serta dijual dengan harga terjangkau langsung kepada masyarakat.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional RI turut hadir secara virtual, bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, menunjukkan komitmen kolektif menjaga ketahanan pangan dari pusat hingga daerah.
Menutup sambutannya, Andi Sudirman Sulaiman mengajak seluruh pihak terus memperkuat kerja sama lintas sektor.
“Sebagai penutup, saya mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi membangun daerah dengan nilai-nilai luhur budaya kita, Sipakatau, Sipakainga, dan Sipakalebbi,” tegasnya. (LN/I-1)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pangan sepanjang 2025 mencapai 4,58%, tertinggi di antara kelompok pengeluaran lain. Pemerintah waspadai gerusan daya beli di kuartal I-2026.
Komisi XI berada pada posisi strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan musiman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
CHIEF Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai risiko Indonesia mengalami resesi dalam waktu dekat amat kecil karena ditopang oleh kekuatan domestik.
Stimulus fiskal seperti PPN DTP dan potongan BPHTB dinilai belum mampu dorong penjualan rumah, karena biaya mobilitas dan akses transportasi jadi faktor utama
BANK Indonesia (BI) mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 7,7 persen secara tahunan (yoy) pada Oktober 2025 hingga mencapai Rp9.783,1 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved