Ekonom Kritik Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Sumut

GERAKAN Pangan Murah dinilai belum sepenuhnya efektif menekan harga beras di masyarakat. Keterbatasan pasokan beras SPHP membuat GPM masih sulit menjadi pengendali utama harga beras di pasar.

Kehadiran beras SPHP di GPM memang dijual di bawah harga eceran tertinggi (HET) sehingga membantu masyarakat kurang mampu. Namun jumlahnya masih terbatas sehingga belum mampu menjadi market leader dalam memenuhi kebutuhan beras dan menyetabilkan harga. "Keterbatasan distribusi juga menjadi catatan," ujar Ekonom Universitas Sumatra Utara, Gunawan Benjamin, Jumat (19/9).

Penyaluran beras SPHP di Sumut dilihatnya kerap dilakukan melalui kios khusus yang terpisah dari pedagang utama dan beroperasi pada jam sepi. Kondisi ini membuat akses masyarakat menjadi terbatas dan efektivitas GPM dalam menahan harga beras kurang optimal.

Baca juga : Permudah Warga Pekanbaru Dapatkan Pangan Murah, Mobil Pak AMAN Dioperasikan Tiap Hari

Di sisi lain, pemerintah tetap menetapkan harga pembelian gabah di level Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini memang menjaga nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan tetap di atas 100 sehingga petani padi masih memperoleh keuntungan.

Harga beras medium pun terpantau berada di kisaran HET Rp14.000 per kilogram. Pemerintah juga mendorong pedagang beras untuk ikut serta dalam distribusi SPHP.

Misalnya melalui skema kemitraan dengan Bulog atau Rumah Pangan Kita (RPK). Dengan demikian, jalur distribusi bisa lebih luas, rantai pasok dari hulu ke hilir lebih lancar dan stabilisasi harga beras lebih efektif.

Baca juga : Tekan Lonjakan DBD, Sumut Aktifkan G1R1J hingga Fogging Massal

Meski demikian, efektivitas GPM sebagai instrumen pengendali harga masih perlu ditingkatkan. Selama jumlah beras SPHP belum signifikan, program ini hanya berfungsi sebagai bumper sementara, bukan sebagai pengendali utama harga beras di pasar.

Tanpa perbaikan tata distribusi, GPM akan sulit menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Potensi kelangkaan pasokan di akhir tahun juga bisa memperburuk situasi jika stok SPHP tidak segera ditambah. "Pemerintah daerah juga perlu lebih aktif memantau pelaksanaan GPM di pasar tradisional supaya tujuan program tercapai," pungkas Gunawan. (E-2)