Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLEMIK terkait surat edaran tentang program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Brebes, Jawa Tengah, masih menjadi sorotan. MTsN 2 Brebes, Jawa Tengah, buka suara terkait surat pernyataan yang ditujukan pada wali murid agar tidak menuntut secara hukum bila anak mereka keracunan makanan program MBG.
Pihak sekolah beralasan karena banyak anak didik yang alergi makanan tertentu. Rencananya, hasil angket akan diserahkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia makanan. Kemudian anak penerima program MBG mendapatkan asupan makanan yang sesuai kondisi masing-masing.
Humas MTS Negeri 2 Brebes, Jenab Yuniarti, usai pertemuan dengan pihak Kantor Kementerian Agama Brebes dan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasioanl (BGN) Brebes di aula MTs Negeri 2 Brebes, Rabu (17/9) menyampaikan, dari angket yang tersebar, banyak wali murid yang menelepon dan membawa angket ke sekolah jika anak mereka tidak makan nasi dari kecil.
“Dari hasil inventarisir, siswa-siswi MTsN 2 Brebes banyak yang alergi terhadap telur, udang, dan jenis ikan tertentu. Jika dipaksakan, dipastikan akan muncul gejala merah-merah gatal pada kulit,” ujar Jenab.
Terkait surat angket, Jenab menyatakan surat itu sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.
“Terkait adanya siswa-siswi yang alergi makanan, akan dibahas bersama antara pihak sekolah dan SPPG,” jelas Jenab.
Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional ( BGN) Brebes, Arya Dewa Nugroho, menyampaikan penerbitan hak angket itu bukan dari pihak BGN. Ada kesalahpahaman dari pihak sekolah sehingga muncul surat yang viral tersebut.
“Masalah itu sebenarnya sudah selesai dari Senin (15/9), sudah duduk bareng terkait adanya surat angket. Memang angket itu diterbitkan bukan dari SPPG atau BGN. Ada terjadi miskom, dari pihak sekolah menyatakan dapat saran dari SPPG, tapi sebenarnya itu bukan dari orang BGN langsung,” jelas Arya.
Menurut Arya, terkait ada KLB seperti keracunan, BGN akan bertanggung jawab.
“Antisipasi kejadian luar biasa sudah dilakukan sejak penyediaan bahan baku makanan hingga distribusi. Dengan seleksi yang ketat,” jelas arya. (JI/E-4)
SURAT pernyataan salah satu sekolah negeri di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral.
Prabowo menyatakan penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
Dia menyebut Program MBG akan kembali disalurkan kepada para penerima per 31 Maret 2026.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional sembilan SPPG di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, setelah ditemukan penyajian kelapa utuh dalam menu Program Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved