Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
DIREKTUR Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani memastikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak diselewengkan oleh para pengecer, atau kemungkinan terjadi kasus pengoplosan. Hal itu menjadi penegasan Ahmad Rizal ketika melakukan pemantauan secara langsung di sejunlah pengecer beras SPHP di Pasar Gede Solo, Minggu (20/7).
Sudah sepekan terakhir, Gerakan Pangan Murah (GPM) SPHP menyasar 5.000 titik di seluruh Tanah Air, agar masyarakat bisa menjangkau pangan murah berkualitas. Pedagang beras Pasar Gede, Isnaeni yang ditemui saat inspeksi mendadak (sidak) dilakukan oleh Kabulog Ahmad Rizal mengatakan, sejak mendaftarkan diri sebagai pengecer beras SPHP, masyarakat banyak yang mencari ke tokonya.
"Untuk sementara ini, saya mengambil 100 pak SPHP, dan menjual kepada konsumen dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500/kg atau Rp62.500/pak," terang Isnaeni dalam dialog singkat dengan pimpinan Bulog Pusat itu.
Tawaran dari Bulog agar mengambil 2 ton beras SPHP untuk dijual ke konsumen, hanya dijawab dengan senyum.
"Kan kalau ambil 2 ton langsung bisa lebih untung," tanya Ahmad Rizal.
Isnaeni pun akhirnya mengatakan, masyarakat belum banyak yang tahu atas pelaksanaan GPH SPHP melalui pengecer di pasar. Hal sama diungkap Damayanti yang juga menjadi pengecer SPHP, bahwa meski beras SPHP terlihat bagus dan murah, tetapi masyarakat belum banyak yang tahu.
"Kalau sudah banyak tahu, mungkin dicari, karena selain terlihat berkualitas, juga harganya jauh lebih murah dibandingkan beras premium yang nasih Rp17 ribu/kg," imbuh Isnaeni.
Kabulog Ahmad Rizal juga menyempatkan menimbang beras SPHP untuk memastikan beratnya sesuai dengan angka yang tertera.
"Ternyata pas 5 kg ya, kalau sampai kurang jangan dijual dulu, diganti biar konsumen tidak rugi," sergah dia.
Yang jelas menurut dia, program GPH SPHP merupakan instrumen penting pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan. Intervensi SPHP akan berlangsung sampai Desember 2025.
"Bulog berkomitmen untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusinya secara merata. Tetapi bagi daerah yang tidak mengalami lonjakan harga siginifikan, tidak didorongkan," kata dia.
Total untuk 5.000 titik GPH diseluruh Indonesia, Bulog menyediakan sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP dengan harga Rp62.500 per 5 kg atau Rp12.500/kg.
"Jaga harga beras di pasar tidak naik, ketika stok beras Bulog melimpah," ucapnya. Ahmad Rizal yakin bahwa langkah pemerintah melaksanakan GPH SPHP dalam 1–2 minggu ke depan, akan mampu menurunkan harga akan turun.
Terkait prosedur distribusi yang ketat demi ketepatan sasaran, Ahmad Rizal menegaskan bahwa mini market atau toko ritel tidak boleh lagi memperoleh SPHP. Distribusi SPHP akan diperketat mengantisipasi adanya kasus keculasan, berupa pengoplosan dan menjaga tepat volume.
“Sesuai arahan Menko Bidang Pangan dan Menteri Pertanian, Bulog memperketat pendistribusian SPHP melalui beberapa jalur distribusi utama, yakni pengecer pasar, Koperasi Desa Merah Putih, Kios Pangan binaan Pemda dan kegiatan GPM oleh instansi pemerintah," ungkapnya
Semua jalur ini diwajibkan menggunakan aplikasi Klik SPHP yang akan memverifikasi data pengecer secara ketat, agar semua berjalan sebagaimana kebijakan. Setiap pengecer wajib membuat surat pernyataan tidak menyelewengkan beras SPHP, yang hanya boleh dijual maksimal dua pak (10 kg). (WJ/E-4)
Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di empat Polda jajaran yakni, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.
Perum Bulog dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin kolaborasi yang bertujuan menjaga stabilisasi harga pangan nasional.
Beras SPHP tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menipu konsumen dengan mencatut nama program pemerintah.
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Di Pasar Pagi, Kota Cirebon, Jawa Barat, pembeli lebih memilih beras yang ditimbang dan dikemas di kios.
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua skema.
Bantuan ini, sambung Rizky, bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog.
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved