150 Siswa Tak Mampu di Padang Mulai Masuk Sekolah Rakyat Besok

SEBANYAK 150 siswa dari keluarga kurang mampu di Kota Padang, Sumatra Barat, akan mulai menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, program baru dari pemerintah pusat yang akan diluncurkan secara nasional pada Senin, (14/7).

"Launching Sekolah Rakyat akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia sesuai arahan pemerintah pusat," ungkap Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, Minggu (13/7).

Di Padang, Sekolah Rakyat setingkat SMP ini akan dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Kecamatan Pauh. Seluruh siswa akan tinggal di asrama yang telah disiapkan.

Baca juga : Kota Padang Tetap Laksanakan Vaksinasi Covid Selama Ramadan

Menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Ricky Januar, seluruh sarana dan prasarana pendidikan sudah rampung, termasuk penunjukan kepala sekolah, serta perekrutan wali asrama dan wali asuh. “Akan ada enam rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa,” jelasnya.

Seluruh siswa yang diterima berasal dari keluarga dalam kategori miskin ekstrem, yakni desil I dan II, dan telah melalui proses pendataan serta rekomendasi dari Kementerian Sosial RI. Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan harian siswa ditanggung pemerintah—100% gratis hingga lulus.

Sekolah Rakyat akan menerapkan kurikulum nasional sebagaimana sekolah formal pada umumnya, ditambah dengan pembelajaran karakter dan keterampilan sosial, yang bertujuan membentuk kemandirian dan rasa tanggung jawab sejak dini.

Baca juga : Kota Padang Berlakukan Tilang Elektronik, Ini Lokasi CCTVnya

Fasilitas yang tersedia pun lengkap. Setiap kamar asrama akan diisi empat siswa dan dilengkapi dengan tempat tidur, meja, kursi, lemari pakaian, serta akses ke ruang makan bersama yang nyaman.

Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, para siswa bersama orang tua mereka akan mengikuti kegiatan orientasi dan pengenalan lingkungan sekolah, sebagai bagian dari proses adaptasi awal.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi langkah konkret pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, sekaligus memberi peluang yang adil bagi anak-anak kurang mampu untuk meraih masa depan lebih cerah. (E-2)