PN Surakarta Tidak Berwenang Adili Gugatan Perdata Ijazah Jokowi, Jadi Kewenangan PTUN

PENGADILAN Negeri Surakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara gugatan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Hal itu menjadi putusan sela Majelis Hakim PN Surakarta yang diketuai Hakim Putu Gede Hariadi dalam sidang online (e-Court), Kamis (10/7/2025).

Sidang online ( e-Court ) digelar untuk menyikapi eksepsi empat tergugat, yakni tergugat I Jokowi, tergugat II ( KPU Surakarta), tergugat III ( SMAN 6 Surakarta) dan tergugat IV ( UGM ).

Baca juga : Kompolnas Harap Kesimpulan Gelar Khusus Kasus Ijazah Jokowi segera Diumumkan

Berbicara kepada Media Indonesia seusai e-Court, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan mengungkapkan bahwa majelis hakim menyatakan mengabulkan eksepsi para kompetensi absolut, bahwa yang berwenang mengadili perkara gugatan yang dimohonkan Dr M Taufik adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga : Gelar Perkara Khusus Dugaan Ijazah Jokowi belum Hasilkan Kesimpulan

Hal ini karena, tergugat II hingga IV merupakan lembaga pemerintahan, sehingga  gugatan hukum yang dimohonkan Dr M Taufik dalam kasus dugaan Ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menjadi kewenangan PTUN.

"Pengadilan Negeri (PN) tidak berwenang mengadili kasus perdata tertentu karena alasan bahwa tiga tergugat (II, III dan IV), sehingga melimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," tutur YB Irpan.

Ia menjelaskan bahwa kompetensi absolut menentukan apakah suatu pengadilan atau lembaga memiliki kewenangan untuk mengadili suatu kasus secara keseluruhan. Pengadilan Negeri (PN) memiliki kompetensi absolut untuk mengadili kasus-kasus perdata umum. "Itulah yang terjadi pada sidang putusan sela hari ini," tukas kuasa hukum tergugat I ( Jokowi ) itu. (M-1)