Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DINAS Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan penambahan jumlah siswa dalam satu romongan belajar (rombel) dari maksimal 36 menjadi 50 tidak serta merta mematikan sekolah swasta. Saat ini terdapat sekitar 400 ribuan lulusan SMP yang belum tertampung di SMA/SMK negeri. Mereka pun bisa dimaksimalkan oleh sekolah swasta di Jabar.
“Sekolah swasta masih mempunyai kesempatan banyak. Dari lulusan kita sekitar 700 ribuan, itu masih ada sekitar 400 ribuan anak yang tidak tertampung di negeri walaupun ada penambahan rombel. Itu artinya apa, masih bisa masuk ke sekolah swasta sama sekolah di bawah naungan Kementerian Agama,” ungkap Kepala Disdik Jabar, Purwanto kemarin.
Selain itu, lanjut Purwanto, penambahan rombel juga hanya diterapkan di sekolah tertentu yang siswa-siswinya masuk kategori miskin. Nantinya, tetap diberikan pilihan apakah masuk ke sekolah negeri dengan ditambah rombel atau ke swasta dengan dibiayai pemerintah provinsi. "Jadi tidak (menutup sekolah swasta). Sekolah swasta itu pilihan masyarakat, sekarang mau masuk sekolah swasta silakan. Anak miskin masuk swasta silakan, tapi dengan perjanjian, silakan," ujarnya.
Yang pasti, kata dia, penambahan rombel tetap diterapkan pada ajaran tahun ini, karena ini sudah berjalan dan masyarakat juga memanfaatkan ini. "Penambahan rombel ini yang jelas di sekolah-sekolah negeri itu diperbolehkan untuk membuka kelas sebanyak-banyaknya 50 orang,” tegasnya.
Keputusan perubahan jumlah siswa dalam rombel itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat Nomor: 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Barat.
Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMA Jabar menyebut sejumlah sekolah swasta di Jabar sepi peminat selama SPMB 2025 akibat adanya keputusan itu. Ada 216 SMA negeri di Jabar, yang mendapatkan kuota khusus bagi siswa yang berasal dari kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri.
Faktor lain yang membuat sekolah swasta sepi peminat dari mulai penambahan 776 ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi 207 ruang kelas, hingga pembangunan 16 unit sekolah baru (USB) di Jabar.
“Kami juga khawatir kebijakan ini bakal berdampak terhadap mutu pendidikan di sekolah swasta. Termasuk berpotensi terhadap tutupnya sekolah swasta karena kekurangan murid. Jika rencana kuota sekolah negeri ditambah menjadi 50 siswa per rombel akan berdampak pada mutu pendidikan terancam menurun, guru sertifikasi kekurangan jam dan banyak sekolah swasta yang berpotensi tutup dan berdampak pada kepada guru dan karyawan,” jelasnya. (E-2)
Lebih baik, Pemerintah Daerah Jawa Barat bekerja sama dengan sekolah swasta dibandingkan harus menjejalkan 50 siswa di dalam satu kelas.
Dalam Permendikbud No. 47/2023 dan penjelasan teknis dalam SK BSKAP No. 071/2024, disebutkan bahwa rombel 50 siswa diperbolehkan di wilayah padat penduduk yang terbatas akses pendidikan.
Selain bertentangan dengan Permendikbudristek 1/2021, kebijakan Dedi Mulyadi bisa membuat siswa tidak mendapat nomor induk nasional sehingga tidak bisa mengikuti UN.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengizikan sekolah negeri menerima 50 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) atau satu kelas.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengizinkan sekolah negeri menerima 50 rombongan belajar (rombel). pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Dalam skema penambahan rombel, Pemkot Makassar akan menambah kapasitas kelas di SMP negeri dengan menambahkan 5 hingga 8 siswa per kelas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved