Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
GUBERNUR Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution seperti menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih. Di hadapan 60 pejabat administrator dan pengawas yang baru saja dilantik, Jumat (4/7), dia menyinggung OTT KPK yang menjerat Topan OP Ginting, anak buahnya sendiri.
"Baru menjabat empat bulan, sudah tiga yang ditahan KPK. Jadi tolong jangan korupsi," kata Bobby di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan.
Dalam pelantikan itu, Bobby menyampaikan empat pesan utama yang wajib dipegang para pejabat yang dilantik. Ia menyebutkan loyal kepada masyarakat, loyal kepada keluarga, loyal kepada pimpinan, dan pintar. Urutan ini, kata Bobby, bukan tanpa makna.
"Kenapa saya letakkan loyal kepada masyarakat pertama? Siapa yang membuat kita bisa di ruangan ini, mengenakan baju, jas yang keren, ini masyarakat, kita sama-sama pelayan masyarakat," ujar Bobby di hadapan pejabat yang hadir.
Gubernur muda ini menambahkan, loyal kepada keluarga juga tidak kalah penting. Pejabat harus sadar bahwa setiap tindakan membawa nama baik orang-orang terdekat. Karena itu, menurutnya, menjaga integritas bukan hanya demi jabatan, tetapi juga demi kehormatan keluarga. "Jangan buat malu keluarga," katanya.
Bobby juga menegaskan, loyal kepada pimpinan hanya berlaku selama pimpinan tidak menyimpang dari amanah publik. Jika ada perintah atasan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, maka menurutnya, itu tidak pantas diikuti.
Hal keempat yang dipesankannya adalah kepintaran. Menurut Bobby, menjadi pejabat tidak cukup hanya loyal, tetapi juga harus mampu menjalankan program dengan baik dan tepat.
Bobby secara gamblang meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Sumut menjauhi praktik korupsi. Dia meminta agar segala bentuk penyimpangan, termasuk jual beli jabatan, segera dilaporkan secara diam-diam.
"Kalau ada yang bayar-bayar, mengaku orang dekat saya, BKD, laporkan diam-diam, sampaikan. Dan saya minta tolong jangan korupsi," kata Bobby.
Sindiran itu merujuk pada OTT KPK yang menyeret Topan OP Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut. Kasus itu menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi tentang bersih tidaknya struktur birokrasi di Sumut.
KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara setelah melakukan OTT pada Kamis (26/6). Penetapan dilakukan usai gelar perkara yang berlangsung Sabtu (28/6) di Jakarta.
Kelima tima tersangka berasal dari dua proyek berbeda di instansi pemerintahan di Sumut Tiga tersangka merupakan penyelenggara negara dan dua lainnya dari sektor swasta.
Ketiga penyelenggara negara tersebut adalah Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Dinas PUPR Sumut, dan Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen.
Kemudian dan Heliyanto (HEL), Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut. Ketiga ASN tersebut diduga menerima suap dalam proses pengadaan proyek jalan.
Adapun pejabat yang dilantik Bobby kali ini terdiri atas sejumlah kepala bidang, kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, hingga pejabat eselon IV dari berbagai OPD termasuk Badan Penghubung dan Satpol PP. Pelantikan itu dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya. (H-1)
Asep mengatakan bahwa saat ini KPK tengah melakukan penyidikan dengan prinsip follow the money (mengikuti aliran uang).
Budi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi desakan dari pegiat antikorupsi agar KPK segera memanggil Bobby Nasution.
Bobby didesak dipanggil KPK karena orang dekatnya, sekaligus Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP) ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus ini.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
"Faktor-faktor yang memengaruhi keterpilihan calon dalam Pilkada itu sangat banyak. Bahwa hal tersebut (OTT) akan berpengaruh pada preferensi pemillih, tentu iya," tutur Erfa.
Aktivitas masyarakat yang ingin mengurus surat pengantar berbagai hal tidak bisa dilakukan sementara waktu.
KETUA DPD KNPI Kabupaten Bogor Hasyemi Faqihudin meminta seluruh elemen masyarakat terus memantau perkembangan jalannya persidangan kasus OTT Sekdis DPKPP Iryanto.
OTT terhadap Edhy diakui Nawawi lebih mudah ketimbang usaha penangkapan Harun. Menurutnya, hal itu disebabkan karena Edhy menggunakan alat-alat komunikasi yang terbuka.
PEMERINTAH Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) menggiatkan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pembuang sampah sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved