Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan kepada sebanyak 750 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025, dan pencairan dilakukan secara bertahap, mulai hari ini, Kamis (26/6)
Pencairan bantuan tahap pertama dilakukan bagi 100 penerima manfaat dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Besaran bantuan senilai Rp 20 juta diterima langsung secara cash di Kantor Baznas Jawa Tengah. Uang tersebut nantinya langsung dibelanjakan material bangunan yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah.
Ketua Baznas Jawa Tengah, Ahmad Darodji, mengatakan, pihaknya turut berkomitmen dalam mendukung program-program dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam hal ini menaikkan kualitas hunian masyarakat. Sesuai anggaran yang disiapkan, Baznas akan menyalurkan bantaun terhadap 750 unit RTLH.
“Sesuai dengan kemampuan kami, jadi untuk 2025 ini insya Allah kita akan mentargetan 750 unit. Kami ini menganggap diri kami sebagai tangan kirinya Gubernur, tangan kanannya APBN dan APBD,” ujarnya.
Dari total jumlah bantuan tersebut, ungkapnya, akan dicairkan secara bertahap. Untuk saat ini, pencairan langsung diberikan kepada 100 penerima manfaat. Dan, akan dilakukan sepanjang pada 2025 sesuai jumlah target.
“Untuk hari ini 100 penerima manfaat. Masing-masing Rp 20 juta, dan akan selesai di tahun 2025 sebanyak 750 unit,” imbuhnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkolaborasi dengan sejumlah pihak, salah satunya Baznas untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, melalui program rumah layak huni dan sehat.
“Hari ini ini program kolaborasi antara Pemprov Jateng, Pak Gubernur dengan Baznas dan Polda Jateng dalam upaya pengetasan kemiskinan. Arahan Pak Gubernur memang harus melakukan kolaborasi seluruh pihak agar ikut serta bertanggung jawab,” katanya.
Pihaknya memastikan, penyaluran bantuan atas kerja kolaborasi tersebut dilakukan tepat sasaran. Terutama, diprioritaskan di daerah-daerah miskin ekstrem.
“Jadi tentu saja karena ini pengetasan kemiskinan tentu saja ada prioritas-prioritas daerah yang memiliki kemiskinan ekstrim. Nah ini kan ada beberapa upaya melalui tadi Baznas juga melalui APBD dan nanti juga CSR. Jadi seluruh lokasi, sebenarnya akan kita usahakan semuanya,” terangnya.
Boedyo mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memastikan 17 ribu unit RTLH akan diperbaiki melalui anggaran APBD tahun 2025. Selain itu, akan ditambah melalui program kolaborasi seperti Baznas, CSR perusahaan dan lain sebagainya, sehingga diperkirakan akan mencapai 26 ribu unit lebih. Baik itu RTLH maupun pembangunan baru (PB). “Kami optimistis target ini bisa selesai di tahun 2025,” tegasnya.
Sementara itu, Wahyudi salah satu penerima manfaat bantuan RTLH asal Klaten mengaku senang karena besaran bantuan tersebut mampu merenovasi rumahnya yang sudah memprihatinkan. Katanya, rumahnya sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian seperti atap, dinding dan juga lantai dari bambu.
“Saya itu tidak tenang kalau berangkat kerja, apalagi kalau musim hujan. Karena rumah saya bocor dan dinsingnya rapuh. Jadi takut kalau yang di rumah itu kenapa-kenapa. Jadi, dengan bantuan ini saya senang, nantinya bisa merenovasi bagian-bagian yang rusak. Selain itu, saya akan lebih bersemangat kerja sebagai kepala keluarga,” tandasnya. (H-1)
Komitmen Sinar Mas Land dalam meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan masyarakat terus diwujudkan melalui pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Renovasi 25 rumah di Purbalingga dan Banjarnegara ini merupakan bagian dari target 350 rumah yang direnovasi sepanjang tahun 2025.
JUMLAH rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bogor, saat ini ada sekitar 14 ribu unit. Angka ini kini jadi perhatian serius, karena menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, mengatakan program tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis didampingi Wakil Wali Kota, Allex Saputra di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota.
Pemerintah alokasikan Rp8,9 triliun untuk BSPS 2026, target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni demi wujudkan hunian sehat dan sejahtera bagi rakyat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, aparat antirasuah menyasar Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Sejak pagi hujan ringan-sedang sudah mengguyur sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, memasuki siang, sore hingga awal malam intensitas hujan berpeluang meningkat.
Banjir di Pekalongan mengganggu operasional kereta api. KAI mencatat refund tiket penumpang mencapai Rp3,5 miliar akibat pembatalan perjalanan.
Melihat kondisi cuaca yang masih hujan hingga saat ini, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta melakukan modifikasi cuaca.
Tidak hanya itu, akibat gelombang tinggi penyeberangan antar pulau baik Jepara-Karimunjawa maupunTanjung Emas Semarang-Karimunjawa juga terhenti, termasuk kapal layar motor
Sementara itu di Kabupaten Pati ratusan warga di Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kini mulai mengungsi di tiga lokasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved