14.000 Rumah di Kabupaten Bogor tidak Layak Huni, Bupati Targetkan Selesai Tiga Tahun

JUMLAH rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bogor, saat ini ada sekitar 14 ribu unit. Angka ini kini jadi perhatian serius, karena menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menargetkan penyelesaian masalah rutilahu ini selesai dalam kurun maksimal tiga tahun. Dua tahun lebih cepat dari proyeksi umum sebelumnya lima tahun. 

"Kami mengambil langkah percepatan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk memiliki hunian yang layak,” jelas Rudy melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Baca juga : Komisi II DPR RI Upayakan Anggaran Rp700 M untuk PSU di 24 Daerah

Dalam rangka percepatan itu, melalui APBD Perubahan 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan anggaran untuk memperbaiki  3.750 unit yang tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa. 

Dia menjelaskan, program tersebut berjalan paralel dengan intervensi pembangunan lain, termasuk melalui sinergi bersama TNI, Polri, hingga program pusat melalui DPR RI.

“Yang dari APBD murni ada sekitar 3.750 rumah. Selain itu, kami juga memiliki program kolaborasi dengan TNI maupun Polri, tujuannya sama percepatan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Bahkan program pusat melalui DPR RI pun tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan,” terang Rudy Susmanto.

Baca juga : 20% Anggaran Pendidikan Harusnya Murni Diberikan pada Kemendikbud-Ristek

Bupati Rudy menegaskan bahwa seluruh data penerima bantuan diverifikasi secara berlapis. Mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, hingga dihimpun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, agar program benar-benar tepat sasaran.

Menurutnya,  keberhasilan percepatan program Rutilahu akan sangat ditentukan oleh kemampuan fiskal daerah. 

Meski demikian, pihaknya optimistis target ini dapat tercapai karena tren pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan positif. 

Dia menyebut sektor ekonomi lokal menunjukkan tren stabil seperti perdagangan, industri kecil, dan pariwisata.

“Di APBD Perubahan nanti, kita akan prioritaskan anggaran untuk program Rutilahu. Ini bagian dari upaya kami menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Kami tidak ingin mereka menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hunian yang lebih baik,”ungkapnya.

Program rutilahu tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga akan diintegrasikan dengan program bantuan sosial serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, rumah layak huni bukan sekadar tempat tinggal, melainkan titik tolak bagi kehidupan yang lebih sehat, aman, dan sejahtera. (DD/M-3)