Buku 100 Koperasi Besar Indonesia Diluncurkan di Bali

 

PELUNCURAN buku berjudul 100 Koperasi Besar Indonesia digelar di Trans Hotel Seminyak Bali pada Kamis (19/6). Peluncuran tersebut dimotori oleh Majalah Peluang, yang secara khusus bergerak untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang koperasi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 

Acara ini dihadiri sekitar 200 peserta, termasuk 30 pegiat koperasi besar dari berbagai daerah di Indonesia. Turut hadir dalam peluncuran ini beberapa pejabat di bidang koperasi dari pusat hingga daerah. 

Baca juga : Wapres Gibran Apresiasi Bazar Blitar Djadoel, Gubernur Khofifah Komitmen Berdayakan Koperasi- UMKM dan Ekonomi Kreatif di Jatim

Secara keseluruhan, buku ini menyajikan kontribusi koperasi besar di Indonesia terhadap perekonomian nasional dengan total aset mencapai Rp96,526 triliun dari 300 koperasi besar atau sekitar 35,08% dari total aset koperasi nasional sebanyak Rp275,3 triliun per 2023. 

Ada juga informasi soal volume usaha yang mencapai Rp80,845 triliun atau sekitar 46,2% dari total volume usaha koperasi nasional yang Rp197,934 triliun. Data lain juga menunjukkan jika 100 koperasi besar Indonesia memiliki jumlah anggota sebanyak 9.159.356 orang atau sekitar 31,53% dari total anggota koperasi nasional sebanyak 28.984.292 orang.

Pemimpin Redaksi Majalah Peluang, Irsyad Muchtar, yang juga merupakan penulis buku ini, menyatakan bahwa penerbitan buku 100 KBI bertujuan memetakan perkembangan koperasi di seluruh Indonesia agar publik memahami kontribusi nyata lembaga ekonomi rakyat ini. 

Baca juga : Kolaborasi Koperasi dan Pengusaha Berdayakan UKM

“Ini adalah penerbitan kelima sejak 2012. Kami ingin memberikan apresiasi kepada para pengurus koperasi yang telah bekerja keras membesarkan lembaganya hingga masuk kategori koperasi skala besar. Buku ini diharapkan menjadi tonggak sejarah dan motivasi bagi pemerintah, pelaku koperasi, serta media dalam memajukan ekonomi berbasis koperasi,” ujar Irsyad.

Pemetaan dilakukan berdasarkan laporan Tahun Buku 2023 dari masing-masing koperasi, legalitas dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta audit eksternal oleh kantor akuntan publik. Pengamatan lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dan kondisi faktual. 

Selain daftar utama 100 koperasi besar, buku ini juga memuat tentang 100 Koperasi Besar Progresif, yang dinilai memiliki peluang besar masuk jajaran koperasi besar di masa depan.

Pemeringkatan koperasi dikelompokkan berdasarkan besaran aset dalam empat kategori yakni koperasi besar dengan aset di atas Rp2 triliun, koperasi besar dengan aset Rp1–2 triliun, koperasi besar dengan aset Rp500 miliar sampai Rp1 triliun, koperasi besar dengan aset di bawah Rp500 miliar. 

Tim penulis menyadari masih adanya keterbatasan dalam menjangkau seluruh koperasi besar di Indonesia. Beberapa koperasi besar juga memilih tidak berpartisipasi dalam pemeringkatan ini karena alasan internal.

KIPRAH KOPERASI BESAR
Ketua Umum Kospin Jasa Andi Aslan Djunaidi mengatakan, saat ini koperasi kerap dipandang sebelah mata. Padahal, banyak koperasi besar di Indonesia telah menunjukkan kiprah luar biasa, bahkan hingga level global. 

Namun, keberhasilan mereka masih minim sorotan media. Koperasi di Indonesia mulai menunjukkan taringnya sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang tak kalah bersaing dengan perusahaan besar. 

Dalam tiga tahun terakhir, sejumlah koperasi bahkan mampu mencatatkan prestasi luar biasa, mulai dari ekspor produk hingga kontribusi sosial nyata. Namun, sayangnya, keberhasilan ini masih kerap terabaikan karena minimnya eksposur dari media massa.

"Selama ini koperasi dianggap sebelah mata. Padahal banyak koperasi besar dan bagus, seperti koperasi kopi di Aceh yang sudah ekspor ke Starbucks global. Tapi tidak banyak yang tahu," ungkapnya.

Menurutnya, publik kerap hanya disuguhi berita negatif soal koperasi bermasalah, sementara kiprah koperasi yang sukses jarang diberitakan. Dengan adanya peluncuran 100 KBI yang diadakan Majalah Peluang menjadi jelas bahwa koperasi di Indonesia banyak yang tidak kaleng-kaleng.
Ia berharap ada kemitraan yang lebih erat antara media dan koperasi agar publik lebih mengenal sisi positif dari gerakan koperasi modern.

Beberapa koperasi yang disebut memiliki kontribusi nyata di antaranya Koperasi BMI di Tangerang, yang telah memberikan lebih dari 500 unit rumah kepada anggota kurang mampu, serta Kospin Jasa yang konsisten meraih penghargaan dalam berbagai ajang koperasi nasional.

TANTANGAN BESAR
Namun di tengah capaian tersebut, koperasi tetap menghadapi tantangan besar, baik dari sisi eksternal maupun internal. Secara eksternal, koperasi menghadapi ketidakpastian regulasi dan persaingan dengan lembaga keuangan lain. Sementara secara internal, isu fraud dan kredit macet masih menjadi pekerjaan rumah.

“UU Koperasi yang ada sekarang masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Tidak mengakomodasi teknologi digital, seperti mobile banking. Padahal koperasi sekarang sudah banyak yang go digital,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, para pelaku koperasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) terus mendorong revisi undang-undang agar sejalan dengan kebutuhan zaman. Sejumlah audiensi telah dilakukan ke Komisi VI DPR dan Badan Legislasi, namun pembahasannya kerap mandek karena isu politik lain seperti program Koperasi Merah Putih. “Kita bicara masa kini, tapi pakai aturan 30 tahun lalu. Ini jelas menghambat,” tegasnya.

Ke depan, pelaku koperasi berharap dukungan nyata dari pemerintah dan media dalam menciptakan ekosistem koperasi yang sehat, modern, dan setara dengan badan usaha lain. “Kalau dikelola baik dan benar, koperasi bisa besar dan manfaatnya luas, tidak hanya untuk anggota tapi juga untuk masyarakat sekitar,” ujarnya. 

MITRA AKTIF
Direktur Pengembangan Bisnis LPDB, Krisdianto menjelaskan, selama ini LPDB telah menjadi mitra aktif bagi koperasi-koperasi besar yang memiliki aset signifikan. Ke depan, sinergi ini akan semakin ditingkatkan, terutama dalam mendorong inisiatif-inisiatif bisnis baru antar koperasi.

“Pemerintah, melalui LPDB, tetap akan menjadi mitra koperasi besar untuk mengembangkan usaha mereka. Dukungan kami berupa pembiayaan modal kerja maupun investasi agar koperasi makin kuat dan berdaya saing,” ujar Krisdianto. 

Ia menyebut, berbagai koperasi besar yang selama ini bermitra dengan LPDB maupun Majalah Peluang telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik, termasuk dalam menjaga komitmen bisnis dan kelancaran pengembangan usaha.

Selain pembiayaan, LPDB juga terus memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap seluruh mitra koperasinya, baik reguler maupun koperasi desa. Hal ini penting mengingat dana yang disalurkan bersumber dari APBN dan memerlukan tanggung jawab penggunaan yang ketat.

“Setiap koperasi, baik yang reguler maupun Kopdes, tetap diperlakukan sama dalam aspek kehati-hatian. Dana publik harus digunakan secara akuntabel, maka pengawasan LPDB juga menyeluruh,” tegasnya.

Untuk koperasi baru, LPDB menetapkan sejumlah syarat utama agar layak dibiayai, yakni memiliki mindset bisnis, berintegritas, serta terdigitalisasi. Krisdanto menekankan bahwa koperasi tidak boleh hanya bersifat sosial, melainkan harus fokus pada profit dan tata kelola modern.

“Koperasi harus untung, anti-fraud, dan adaptif terhadap digitalisasi agar usaha mereka bisa komprehensif dan mudah dipantau,” tandasnya.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Koperasi RI yang menargetkan pembentukan koperasi-koperasi unggulan berbasis desa dengan pendekatan profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi riil. (E-2)