Polemik Pencaplokan Pulau di Aceh, Anggota Komisi II DPR RI Tuding Mendagri Kurang Kerjaan

ANGGOTA KOMISI II DPR RI Komaruddin Watubun menggangap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kurang pekerjaan atas keputusannya menetapkan empat pulau wilayah Provinsi Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara.

"Ini Kemendagri kurang kerjaan ya. Kan, mestinya banyak pekerjaan penting yang harus diselesaikan," tukas politisi senior PDIP asal Papua tersebut ketika ditanya wartawan di sela-sela kegiatan Soekarno Run Solo 2025, di kawasan Benteng Vastenberg, Minggu (15/6).

"Lha ini, karena pulau-pulau itu, pada masa JK (Wapres ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla) sampai tunjuk, itu Aceh dengan Sumut pisah dasarnya sejak zaman Bung Karno tidak ada masalah. Kok, sekarang tiba-tiba jadi masalah," sambungnya.

Watubun sangat setuju dengan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla yang menyebut keputusan Mendagri Tito menetapkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil masuk wilayah Sumatra Utara (Sumut) cacat formal.

Dia menegaskan, pernyataan JK l berdasarkan data akurat bahwa keempat pulau itu secara historis masuk wilayah Aceh merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1956 yang mengatur pemisahan Aceh dari Sumut.

"Pak JK sampai tunjuk, Aceh pisah dengan Sumut ada dasarnya, dan sejak zaman Bung Karno tidak ada masalah, kok sekarang tiba-tiba menjadi masalah. Jadi Kemendagri ini kurang kerjaan," sergah anggota Komisi Bidang Pemerintahan di DPR RI itu.

Dia menyarankan Kemendagri mengurus hal penting lain yang harus diselesaikan serta mengurangi langkah kurang produktif yang justru menjadi perbincangan minor oleh publik.

Menurut dia, publik saat ini sudah pusing karena terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga jangan ditambah kepusingan lain soal empat pulau di Aceh ke Sumut dengan dasar untuk efektivitas.

"Carilah tema-tema yang membuat rakyat senang. Pak JK itu, ya, sekali lagi saya setuju, karena ada sejarahnya. Ada datanya. Dan urusan batas begini bukan hanya Aceh, melainkan juga terjadi di tempat lain di seluruh Indonesia, terutama wilayah timur yang banyak pemekaran. Lha, kenapa Kemendagri kok jadi fokus dan menjadikannya tema besar," kata Watubun dengan nada tanya.

Selebihnya, ia berharap agar menteri jangan membuat kehebohan lagi. Terkait penyelesaian polemik empat pulau di Aceh itu, Presiden Prabowo diminta mengambil alih atau turun tangan.

"Ini kan bukan masalah terlalu besar yang harus presiden turun tangan. Banyak permasalahan besar lain yang harus diselesaikan," pungkas Watubun yang diamini Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo. (WJ/E-4)