Gubernur Maluku Utara Dorong Perbaikan Fasilitas dan Mutu Sekolah

GUBERNUR Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menekankan pentingnya peningkatan kualitas mutu pendidikan di wilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan ialah meningkatkan fasilitas penunjang di sekolah. 

Sherly menjelaskan dari total 495 SMA atau SMK sederajat, setengah di antaranya atau 250 kondisinya memprihatinkan.

“Biar kita semua pengambil kebijakan, para pengatur anggaran. Ada Pak DPRD, ada saya, Pak wagub, dan pimpinan OPD, kita melihat dan bercermin bahwa inilah kondisi sarpras (sarana-prasarana) dari SMA/SMK sederajat di Maluku Utara,” ujar Sherly.

Baca juga : Sembilan Lokasi di Maluku Utara Peroleh Internet Satelit

Dia juga mencontohkan terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut kebingungan mencari lokasi peluncuran sistem penerimaan murid baru (SPMB), penyerahan buku tabungan BOSDA, serta penyerahan ijazah lulusan 2025.

Dia menceritakan, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abubakar Abdullah kebingungan mencari lokasi kegiatan yang memadai. Hingga akhirnya dipilih aula SMK Negeri 2 Ternate. Meski gedungnya luas dan besar, kondisinya cukup memprihatinkan karena sudah termakan usia dan rusak di sejumlah bagian.

"Pak Kadis bingung kegiatannya di mana. Memutuskan di SMK, katanya aulanya besar, tapi aulanya jelek. Saya bilang tidak apa-apa. Aulanya jelek itu kita datang saja,” kata Sherly.

Baca juga : Puskesmas Mayau Maluku Utara Kini Nikmati Internet Berbasis Satelit

Dalam kesempatan tersebut, Sherly menyerahkan bantuan renovasi untuk aula SMK Negeri 2. Bantuan itu berasal dari pergeseran  APBD 2025 sebesar Rp61 miliar untuk merenovasi 64 fasilitas SMA/SMK.

Kemudian, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendapatkan bantuan dari APBN untuk renovasi 54 sekolah. "Jadi tahun ini sekitar 118 sekolah, dari total 250 sekolah yang rusak, akan direnovasi tahun 2025,” jelasnya. 

Selain perbaikan fasilitas, Sherly menegaskan dirinya bakal menghapus uang komite. Sebab, hal itu memberatkan para siswa.

Baca juga : Peneliti ITB Ingatkan Pentingnya Merawat Sumber Air Warga Halmahera Selatan dari Cemaran Tambang Nikel

“Kita tidak bisa belajar dengan tenang kalau dikejar-kejar tagihan dari sekolah. Uang komite belum bayar tidak bisa ujian, uang komite tunggak tidak bisa ambil ijazah,” ujar dia.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga akan menggratiskan uang komite. Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang akan membayarkan ke sekolah masing-masing melalui bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA).

“Kemudian ijazah-ijazah yang belum diambil karena tunggakan komite di masa lalu sejak tahun 2020-2024 diputihkan dan hari ini dibagikan ijazah kurang lebih 2.330,” kata Sherly. (P-4)