Mediasi Perdamaian Kasus Gugatan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Gagal Total

GAGAL mendamaikan kasus gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), pakar hukum perdata Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Adi Sulistiyono, selaku hakim mediator langsung mengembalikan pokok perkara ke Pengadilan Negeri Surakarta.

Dalam proses mediasi ke empat atau terakhir, pada Rabu (21/5), para pihak beperkara tidak bisa mencapai kesepakatan damai. Baik pihak UGM selaku tergugat IV dan juga KPU (tergugat II) dan SMA 6 Surakarta (tergugat IV) tegas tidak sepakat dengan proposal perdamaian penggugat, M Taufik SH, yang diwakili kuasa hukumnya Tim Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).

Bahkan Jokowi selaku tergugat utama, diwakili advokat senior Solo, YB Irphan sejak awal sudah menolak proposal penggugat, yang menginginkan  ijazah asli untuk diperlihatkan di publik. "Kami tidak perlu datang pada mediasi keempat, dan akan menunggu pembuktian penggugat pada sidang pokok perkara," tegas YB Irphan pada pekan lalu.

Baca juga : Jokowi Mengaku Sedih jika Kasus Ijazah Palsu Naik ke Penyidikan: Tapi Ini Sudah Keterlaluan

Menyusul kegagalan mediasi tersebut, Prof Adi tidak memberikan  penjelasan kepada awak media yang menunggu di luar sidang, tetapi langsung masuk ke ruang Wakil Ketua PN Surakarta. Intinya, sidang pokok perkara bisa dilanjutkan.

Sementara itu, tergugat IV (UGM) yang diwakili kuasa hukumnya, Veri Antoni menegaskan, karena tidak terjadi kesepakatan damai, pihaknya siap mengikuti proses pemeriksaan pokok perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt, dalam sidang yang akan dipimpin oleh hakim Putu Gde Hariyadi.

"Proses mediasi sampai tahap keempat atau terakhir, gagal. Tidak tidak terjadi kesepakatan antara penggugat dengan para tergugat, termasuk dengan kami, UGM. Kami akan menunggu sidang pokok perkara yang akan dijadwalkan pengadilan," ungkap Kepala Biro Hukum UGM, Veri Antoni.

Baca juga : Jokowi Bawa Pulang Kembali Ijazah Sesuai Uji Forensik di Bareskrim

Sedang TIPU UGM yang menjadi kuasa hukum M Taufik selaku penggugat mengatakan, karena pihak tergugat II, III dan IV tidak bersedia membuka data di forum mediasi, tidak ada kesepakatan, hingga mediasi terakhir pada Rabu (21/5).

Advokat Andika Dian Perkasa mengaku menunggu panggilan untuk sidang pokok perkara, dan berharap pemeriksaan atau persidangan bisa dilakukan secara off line.

"Sebab biasanya kan dilakukan secara elektronik (online). Karena itu kami minta juga bisa dilakukan offline, agar kami bisa membacakan jawaban, duplik dan lain sebagainya secara langsung," tandas koordinator TIPU UGM itu dengan penuh harap. (E-2)