Pemenuhan Hak Dasar Warga Pulau Mesa di Labuan Bajo belum Optimal

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menemukan pemenuhan hak dasar seperti hak atas kesehatan, hak atas air dan lingkungan yang sehat belum optimal dilakukan di Pulau Mesa, Desa Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Pulau Mesa merupakan salah satu pulau yang termasuk terpadat di Indonesia karena ruas Pulau Mesa semua terisi dengan rumah dan permukiman warga. Satu pulau kecil ini hampir 2100 penduduk. Namun masih mengalami persoalan krisis air bersih, layanan kesehatan serta persoalan sampah," kata Natalius Pigai saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Pulau Mesa, Selasa (20/5).

Natalius Pigai mengatakan persoalan sampah menjadi persoalan serius dan membutuhkan penanganan segera. Menurut Natalius Pulau Mesa membutuhkan mekanisme pengendalian sampah yang memadai, salah satunya pengangkutan sampah yang rutin ke Labuan Bajo.

Baca juga : Pigai Berjanji akan Mendorong DPR untuk Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat di Tahun Ini

"Pulau Mesa tidak tidak begitu luas dan penghuninya padat. Hal ini berdampak pada tingginya sampah yang dihasilkan. Namun sistem pengolahan sampahnya belum ada. Ini mengancam turunnya kualitas lingkungan terutama laut yang menjadi sumber pencaharian mayoritas warga Pulau Mesa. Karena itulah manajemen sampah perlu diintervensi oleh pemerintah," jelasnya. 

Natalius menegaskan pengolahan serta pengendalian sampah perlu ditingkatkan untuk mendapatkan lingkungan yang layak bagi masyarakat itu terpenuhi. 

Natalius juga menyoroti hak atas kesehatan. Ia menilai Pulau Mesa yang hanya memiliki 1 unit Pustu, serta kurangnyaa fasilitas dan tenaga medis tidak akan optimal melayani 2.100 jiwa. Karena itu, Natalius menghendaki ada fasilitas kesehatan kapal terapung untuk pelayanan kesehatan dengan jumlah tenaga medis yang cukup. 

Baca juga : Menteri HAM akan Awasi Pelaksanaan Program Pengiriman Siswa ke Barak di Jawa Barat

"Kapal-kapal terapung pelayanan kesehatan menjadi pilihan alternatif untuk meningkatkan layanan kesehatan warga. Karena ketebatasan lahan, konsep layanan kesehatan dengan kapal terapung jadi pilihan," tegas Natalius.

Hal lain yang menjadi perhatian Menteri HAM adalah terkait krisis air bersih. Menurut Natalius, hak atas air bersifat fundamental karena itu penting untuk segera diselesaikan. 

Kondisi krisis air bersih di Pulau Mesa kata Natalius kerap kali dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk membisniskan air bersih. "Mereka (penjual air) mendatangkan air minum menjual dengan harga yang mahal, sementara daya beli masyarakat itu juga terbatas," ungkapnya. (I-2)