Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur, bersiap membuka pendaftaran guru Sekolah Rakyat. Keputusan memenuhi kebutuhan guru di Sekolah Rakyat itu diputuskan setelah adanya rapat bersama Kementerian Sosial.
"Hari ini zoom dengan kementerian soal perekrutan guru," tegas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana, Rabu (14/5).
Ia menjelaskan Sekolah Rakyat di Kota Malang setidaknya membutuhkan 5-10 guru SD, dan masing-masing 10 guru untuk SMP dan SMA. Kebutuhan guru itu dari perekrutan baru, bukannya guru dari sekolah yang ada sekarang.
"Harapan kami, merekrut guru baru. Soalnya bila menggunakan guru yang sudah ada, kondisi kami justru kekurangan guru," katanya.
Ia menegaskan seluruh anggaran operasional Sekolah Rakyat termasuk menggaji guru dari Kementerian Sosial. Nantinya, Sekolah Rakyat ini berada di bekas gedung Poltekom Kota Malang.
"Kota Malang dapat 2 kelas masing-masing untuk SD dan SMP, begitu juga SMA," tuturnya.
Nantinya, setiap kelas berisi 50 siswa, dan dibuka saat tahun ajaran baru ini. (H-3)
Terdapat potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional antara sekolah rakyat, sekolah gratis, dan sekolah garuda
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
KETUA Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014), Prof. M. Nuh, menjelaskan bahwa tahun ini ditargetkan berdiri 100 sekolah.
Kemensos mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
Sekolah Rakyat hanya mampu menampung sekitar 1% dari total kebutuhan penerimaan siswa baru.
KOORDINATOR Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan bahwa penyediaan tenaga pendidik atau guru Sekolah Rakyat perlu dipertanyakan.
Mensos Saifullah Yusuf menyatakan rekrutmen untuk Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi guru-guru yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dan belum penempatan.
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan dibutuhkan sekitar 60 ribu guru untuk Sekolah Rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved