Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur, bersiap membuka pendaftaran guru Sekolah Rakyat. Keputusan memenuhi kebutuhan guru di Sekolah Rakyat itu diputuskan setelah adanya rapat bersama Kementerian Sosial.
"Hari ini zoom dengan kementerian soal perekrutan guru," tegas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana, Rabu (14/5).
Ia menjelaskan Sekolah Rakyat di Kota Malang setidaknya membutuhkan 5-10 guru SD, dan masing-masing 10 guru untuk SMP dan SMA. Kebutuhan guru itu dari perekrutan baru, bukannya guru dari sekolah yang ada sekarang.
"Harapan kami, merekrut guru baru. Soalnya bila menggunakan guru yang sudah ada, kondisi kami justru kekurangan guru," katanya.
Ia menegaskan seluruh anggaran operasional Sekolah Rakyat termasuk menggaji guru dari Kementerian Sosial. Nantinya, Sekolah Rakyat ini berada di bekas gedung Poltekom Kota Malang.
"Kota Malang dapat 2 kelas masing-masing untuk SD dan SMP, begitu juga SMA," tuturnya.
Nantinya, setiap kelas berisi 50 siswa, dan dibuka saat tahun ajaran baru ini. (H-3)
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Sebanyak 100 siswa SR kini mengikuti pembelajaran SR di Unesa Surabaya. Mereka sebagian besar warga Surabaya yang terjaring untuk mengikuti SR dari Dinas Sosial Pemprov Jatim.
Kegiatan kompetisi itu sebagai sarana sosialisasi Sekolah Rakyat ke SMP-SMP reguler di Pekanbaru.
“Sekolah rakyat tingkat provinsi rencananya akan dimulai akhir Juli mendatang. Karena saat ini bangunan sekolah yang ada di asrama Haji masih di renovasi,”
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
KOORDINATOR Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan bahwa penyediaan tenaga pendidik atau guru Sekolah Rakyat perlu dipertanyakan.
Mensos Saifullah Yusuf menyatakan rekrutmen untuk Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi guru-guru yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dan belum penempatan.
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan dibutuhkan sekitar 60 ribu guru untuk Sekolah Rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved